AS Jatuhkan Sanksi, Termasuk untuk Jenderal Myanmar

Pengungsi Rohingya.

Washington, Militer.or.id – Amerika Serikat pada Kamis 21 Desember 2017 menjatuhkan sanksi kepada 13 orang pelaku pelanggaran berat hak asasi dan korupsi, termasuk Jenderal Myanmar Maung Maung Soe, penanggung jawab tindakan keras terhadap Muslim Rohingya.

Pemerintah AS menerapkan hukuman itu untuk pertama kali berdasarkan atas undang-undang, yang disahkan tahun lalu, yang juga menyasar 39 orang dan kelompok lain dengan hukuman membekukan harta mereka, yang berada di wilayah hukum AS, melarang sebagian besar warga AS berurusan dengan mereka dan memutus mereka dari sistem keuangan dunia.

Departemen Perdagangan AS mengatakan bahwa sanksi tersebut diberikan mencakup di antaranya kepada Benjamin Bol Mel, yang pernah menjabat penasihat Presiden Sudan Selatan Salva Kiir dan dicurigai mendapat perlakuan istimewa dalam kontrak pemerintah.

Daftar tersebut juga mencakup mantan pemimpin Gambia Yahya Jammeh, yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi, serta hartawan Israel Dan Gertler, yang dituduh memanfaatkan persahabatannya dengan Presiden Republik Demokratik Kongo Joseph Kabila untuk mengamankan transaksi pertambangan.

Juru bicara pemerintah Myanmar tidak segera bersedia untuk memberikan tanggapannya tentang penjatuhan sanksi AS tersebut. Yahya Jammeh tidak dapat dihubungi untuk dimintai tanggapannya sejak dia diasingkan.

Dia sebelumnya menolak untuk memerintahkan penyiksaan atau pembunuhan terhadap lawan politiknya hingga ia diasingkan, Edward Gomez, mengatakan pada awal tahun ini bahwa dia tidak mengetahui adanya penyalahgunaan dana umum oleh Yahya Jammeh.

Sementara itu, Gertler membantah semua tuduhan tidak tepat terhadapnya dan mengatakan bahwa penanaman modalnya di Kongo telah menciptakan ribuan lapangan pekerjaan. Seorang juru bicara perusahaan yang berkantor pusat di Amsterdam, Fleurette Group tidak segera bersedia untuk dimintai tanggapannya.

Militer Myanmar melakukan tindakan keras terhadap Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, menyusul serangan gerilyawan Rohingya pada 25 Agustus 2017 terhadap sebuah pangkalan militer dan sejumlah pos polisi. Maung Maung Soe bertanggung jawab atas operasi yang mendorong lebih dari 650.000 orang warga Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh.

Amerika Serikat pada 22 November 2017 menyebut operasi militer Myanmar terhadap masyarakat Rohingya sebagai upaya “pembersihan suku” dan mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab.

Amerika Serikat melakukan pemeriksaan bukti mendalam terhadap kegiatan Soe Maung Maung, termasuk tuduhan bahwa pasukan keamanan Burma melakukan pembunuhan melawan hukum, kekerasan seksual dan penangkapan sewenang-wenang serta meluasnya pembakaran desa,” kata Departemen Perdagangan AS pada Kamis 21 Desember 2017.

Tentara Myanmar pada bulan lalu mengeluarkan laporan menolak semua tuduhan terhadap pemerkosaan dan pembunuhan oleh petugas keamanan. (Antara/Reuters).