TNI Siap Antisipasi Keamanan Kawasan Asia Pasifik

Panglima TNI menerangkan bahwa saat ini TNI sedang melaksanakan pembangunan Pangkalan TNI Terpadu, yang direncanakan di 5 pulau terdepan dan daerah strategis, yaitu Natuna, Saumlaki, Morotai, Biak dan Merauke.

Jakarta, Militer.or.id – Kondisi politik dan ekonomi serta keamanan kawasan Asia Pasifik saat ini sedang menghangat. Berbagai permasalahan di tingkat global, regional dan nasional Indonesia menjadi spektrum ancaman yang berdampak terhadap keamanan nasional yang perlu diantisipasi. Untuk itu, TNI telah menyiapkan kebijakan, strategi dan upaya kesiapsiagaan dalam mengantisipasi kondisi keamanan tersebut.

Demikian slide paparan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. yang dibacakan oleh Kasum TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, pada acara Round Table Discussion (RTD) tentang “Mengantisipasi Kondisi Keamanan Kawasan Asia Pasifik Guna Mengurangi Implikasinya Dalam Rangka Ketahanan Nasional”, yang diikuti oleh segenap pejabat terkait dari Kementerian, Lembaga Negara dan Universitas, pada Rabu 23 Mei 2018 bertempat di Ruang Kresna Gedung Astragatra Lemhannas RI, Jakarta.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, berbagai tren permasalahan di tingkat global, regional dan nasional yang tersebar dalam spektrum ancaman mensyaratkan perlunya pemahaman, pemikiran, mekanisme dan model baru yang adaptif untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman baru. “Sesuai amanat Undang-Undang, TNI berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, harus selalu siap siaga,” tegasnya.

Dalam paparannya, Panglima TNI juga menyampaikan bahwa TNI selaku Garda Terdepan dan Benteng Terakhir NKRI telah menyiapkan konsep kesiapsiagaan TNI dalam rangka melaksanakan tugas pokok yang diamanatkan Undang-Undang dalam hal menangkal segala kemungkinan ancaman. Oleh karena itu, disiapkan konsep kesiapsiagaan Komando Gabungan TNI yang didukung oleh kesiapan Alutsista, personel dan anggaran TNI.

Dijelaskan oleh Panglima TNI bahwa kesiapsiagaan Komando Gabungan (Kogab) TNI tersebut diwujudkan dalam bentuk Komando Gabungan yang menjalankan 4 (empat) Operasi Militer Perang TNI, yaitu Operasi Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI, Operasi Siaga Tempur Laut, Operasi Pengamanan Perbatasan Ambalat dan Operasi Pertahanan Udara.

“Selain itu juga digelar total 48 Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI yang terdiri dari 21 operasi di dalam negeri dan 27 lainnya operasi di luar negeri dalam misi penugasan PBB. Kedepan akan dibentuk 3 (tiga) Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) TNI dan pangkalan TNI terpadu yang berlandaskan konsep Trimatra Terpadu,” jelas Panglima TNI.

Di sisi lain, Panglima TNI menerangkan bahwa saat ini TNI sedang melaksanakan pembangunan Pangkalan TNI Terpadu, yang direncanakan di 5  pulau terdepan dan daerah strategis, yaitu Natuna, Saumlaki, Morotai, Biak dan Merauke. “Pangkalan TNI Terpadu ini merupakan konsep yang ditujukan untuk mendukung kesiapsiagaan Kogab maupun Kogabwilhan.

Pembangunan yang telah berjalan adalah di Natuna dan direncanakan pembangunan pangkalan terpadu di Saumlaki dan pulau atau daerah lainnya,” ujar Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P.

Ditambahkan oleh Panglima TNI bahwa terkait pembinaan kesiapsiagaan operasional, TNI melaksanakan latihan secara rutin, baik pada tingkat satuan, angkatan maupun tingkat gabungan TNI. Pada beberapa waktu lalu, telah dilaksanakan latihan PPRC TNI dan merupakan latihan gabungan TNI yang melibatkan 6.398 personel dan berbagai jenis Alutsista dari ketiga matra TNI yang diselenggarakan secara serentak di Timika, Morotai dan Pulau Selaru.

“Latihan yang baru saja dilaksanakan tersebut diharapkan dapat memelihara tingkat kesiapsiagaan TNI dalam melaksanakan OMP dan OMSP TNI,” jelas Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P.

Turut hadir sebagai narasumber dan pembahas diantaranya adalah :

1. Kepala Staf Kepresidenan RI diwakili oleh Laksda TNI (Purn) Ir. Leonardi, M.Sc. (Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan RI), Kepala BNPT Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, Deputi II Bidang Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam M.H., Dr. (HC) Drs. Lutfi Rauf, M.A..
2. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Ph.d., Pengamat Militer/ Dekan Fakultas HI, Komunikasi dan Hukum dari President University Prof. Anak Agung Banyu Perwita.
3. Ketua IM Centre untuk dialog dan perdamaian, pembina dari institut titian perdamaian di Indonesia Prof. Dr. Icksan Malik, Dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si.

(Puspen TNI)