Amerika Serikat Desak PBB Embargo Korea Utara

New York – Amerika Serikat menginginkan Dewan Keamanan PBB menjatuhkan embargo minyak terhadap Korea Utara, memutus kegiatan ekspor tekstil negara itu serta melarang mempekerjakan buruh Korea Utara di luar negeri.

AS juga mendesak Dewan Keamanan untuk menerapkan pembekuan aset serta larangan perjalanan terhadap pemimpin Korut Kim Jong Un, demikian menurut rancangan resolusi yang dibaca Reuters, pada Rabu 6-9-2017.

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley mengatakan ia menginginkan agar kelima belas anggota Dewan Keamanan pada Senin 4-9-2017 melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi. Tetapi, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya mengatakan “terlalu dini” untuk menyelenggarakan pemungutan suara.

Belum ada kejelasan soal apakah rancang resolusi itu sudah mendapat sokongan China. Untuk dapat disahkan, resolusi harus disokong 9 negara dan tidak ada veto (penolakan) dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia atau China.

China memasok sebagian besar kebutuhan minyak mentah Korea Utara. Menurut data Korea Selatan, pasokan minyak mentah yang dikirim Beijing untuk Korut berjumlah sekitar 500.000 ton setiap tahun.

China juga mengekspor 200.000 ton produk minyak ke Korut, menurut data PBB. Rancangan resolusi juga akan berisi larangan bagi Korea Utara untuk mengubah bentuk produk-produk minyak bumi yang sudah disuling dan gas alam cair.

Dewan Keamanan bulan lalu mengeluarkan sejumlah sanksi baru atas uji coba Rudal jarak jauh yang dilakukan Korut pada Juli 2017. Resolusi 5 Agustus 2017 berisi sanksi tersebut ditujukan untuk memangkas sepertiga pendapatan ekspor tahunan Pyongyang yang bernilai 3 miliar dolar, yaitu dengan melarang ekspor batu bara, besi, metal dan makanan laut.

Resolusi 5 Agustus 2017 sudah membatasi jumlah warga Korea Utara yang bekerja di luar negeri sampai tingkat sekarang ini. Rancangan resolusi yang baru akan sama sekali melarang berbagai pihak mempekerjakan warga Korea Utara di luar negeri. Beberapa diplomat memperkirakan ada 60.000 sampai 100.000 warga Korut yang bekerja di luar negaranya.

Seorang penyelidik PBB untuk hak asasi manusia mengatakan pada tahun 2015 bahwa Korea Utara memaksa lebih dari 50.000 warganya untuk bekerja di luar negeri, terutama di Rusia dan China, yang memberikan keuntungan antara 1,2 miliar dan 2,3 miliar dolar AS dalam satu tahun.

Menurut rancangan resolusi, Korut akan dilarang mengekspor tekstil, yang merupakan komoditi ekspor kedua negara tersebut sesdah batu bara dan berbagai macam mineral lainnya. Hampir 80 persen ekspor tekstil dikirim ke China. Aset maskapai penerbangan Korea Utara yang dikendalikan militer, Air Koryo, akan dibekukan jika rancangan resolusi disahkan.

Air Koryo menyediakan penerbangan ke Beijing dan sejumlah kota lainnya di China, termasuk Dandong, yang merupakan titik transit utama perdagangan antara kedua negara. Air Koryo juga melayani rute ke Vladivostok di Rusia. (Antara/Reuters).