Kejahatan Industri Perikanan Lintas Negara Lemahkan Kedaulatan

Kapal Pengawas Perikanan KKP Orca 1 (KKP RI)

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, kejahatan industri perikanan yang dilakukan secara lintas negara dan terorganisir bakal berpotensi melemahkan hukum dan kedaulatan negara.

“Kejahatan ini tidak hanya mengancam keberlanjutan pangan, tetapi juga berdampak negatif terhadap ekonomi, merusak lingkungan, dan merongrong hak asasi manusia,” ujar Menteri Susi Pudjiastuti dalam siaran pers yang diterima pada Selasa 26-9-2017 di Jakarta.

Menteri Susi Pudjiastuti menyampaikan hal tersebut ketika menjadi pembicara dalam Simposium Internasional Kejahatan Perikanan yang digelar pada 25-9-2017 di Wina, Austria.

Menurut Menteri Susi Pudjiastuti, kejahatan tindak pidana perikanan lintas negara sering sudah terjadi mulai dari perencanaan penangkapan ikan yang berkaitan dengan asuransi, kepemilikan dan perizinan kapal, hingga korupsi dalam peroleh izin, pemalsuan dokumen, penggelapan pajak, pencucian uang, perdagangan orang dan obat-obatan terlarang.

Kejahatan tersebut, lanjut Menteri Susi Pudjiastuti , juga seringkali melibatkan banyak pihak yang berdomisili di berbagai negara.

“Kapal FV Viking adalah salah satu contoh praktik penangkapan ikan ilegal dan melanggar kedaulatan suatu negara. Kapal ini mempunyai 25 bendera sehingga kapal dapat berganti bendera setiap waktu. Mereka juga dengan mudahnya memalsukan dokumen registrasi dan perizinan,” ujar Menteri Susi Pudjiastuti .

Untuk itu, ucap Menteri Susi Pudjiastuti, berbagai pihak juga dinilai harus menemukan solusi atas keterbatasan yang kadang dipunyai oleh peraturan perundang-undangan.

Simposium Internasional tentang Kejahatan Perikanan itu adalah pertemuan lanjutan dari simposium sebelumnya yang sudah dilaksanakan di Yogyakarta  pada Oktober 2016 dan pada September 2015 di Cape town, Afrika Selatan.

Beberapa topik yang dibahas dalam simposium itu antara lain tantangan global dalam menangani kejahatan perikanan, kasus kejahatan ekonomi bidang perikanan, kasus lintas negara yang terorganisir, perdagangan orang dalam industri perikanan, serta program peningkatan kapasitas dan peran lembaga antarpemerintahan dalam membantu negara-negara memerangi kejahatan perikanan.

Adapun tujuan simposium tersebut untuk memperkuat komitmen internasional guna memerangi kejahatan perikanan melalui suatu pernyataan bersama yang menghasilkan langkah-langkah pemberantasan kejahatan perikanan melalui kerja sama internasional dan pengembangan kapasitas, serta meningkatkan kesadaran global terkait dengan isu itu.

Berdasarkan data KKP, sejak Januari sampai dengan pertengahan September 2017, sudah ditangkap sebanyak 107 kapal perikanan ilegal yang terdiri dari 68 KIA berbendera Vietnam, 4 KIA berbendera Filipina dan 9 berbendera Malaysia. Sedangkan 26 kapal lainnya berbendera Indonesia. (Antara).