Pemerintah Palestina Kecam Veto AS Soal Jerusalem

Sidang Dewan Keamanan PBB membahas soal rancangan resolusi Jerusalem, 18/12/2017 (UN)

Ramallah, Militer.or.id – Pemerintah Palestina pada Senin, 18/12/2017 mengecam AS karena memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Jerusalem, dan mengatakan itu akan mengarah ke pengucilan lebih jauh AS di kancah internasional.

AS pada Senin memveto rancangan resolusi di Dewan Keamanan (DK) PBB, yang diusulkan oleh Mesir, yang menolak pengakuan AS atas Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel, meskipun 15 anggota lain memberi suara untuk mendukung rancangan tersebut.

Juru Bicara Presiden Palestina Nabil Abu Rudeinah di dalam satu pernyaaan resmi mengatakan veto AS terhadap rancangan resolusi itu bertentangan dengan konsensus internasional.

“Veto AS melanggar resolusi sah internasional dan resolusi Dewan Keamanan. Itu penuh bias buat pendudukan dan agresi,” kata Abu Rudeinah, sebagaimana dikutip Xinhua –yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa siang, 19/12/2017.

Veto tersebut mengarah kepada pengucilan lebih lanjut Amerika Serikat dan akan memprovokasi masyarakat internasional, katanya. Ia menambahkan, “Kami akan melanjutkan tindakan kami di PBB dan semua lembaga lain internasional guna mempertahankan hak rakyat kami.” Presiden Palestina Mahmoud Abbas sebelumnya mengumumkan Paletina akan mengajukan permohonan kepada PBB untuk keanggotaan penuh Negara Palestina sebagai reaksi terhadap tindakan AS mengenai Jerusalem.

Mesir Sesalkan Kegagalan DK PBB

Dari Kairo Mesir, Kementerian Luar Negeri Mesir pada Senin, 18/12/2017 menyampaikan penyesalan atas kegagalan Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mensahkan resolusi yang dirancang oleh Mesir mengenai Jerusalem akibat veto AS.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mesir Ahmed Abu Zeid mengatakan resolusi tersebut mencerminkan penolakan masyarakat internasional atas keputusan Presiden Donald Trump –yang bertujuan mengubah status Jerusalem.

Trump, yang memisahkan diri dari kebijakan netral AS selama beberapa dasawarsa mengenai masalah itu, pada Rabu, 6 Desember, mengumumkan ia mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memerintahkan pemindahan Kedutaan Besar AS ke kota suci yang menjadi sengketa tersebut.

Tindakan Trump membuat marah rakyat Palestina dan rakyat di negara Arab serta Muslim, yang dengan keras telah memprotes tindakan AS itu.

Rakyat Palestina ingin Jerusalem Timur, yang kini diduduki oleh Israel, sebagai ibu kota negara masa depan mereka.

Mesir mengajukan rancangan resolusi ke Dewan Keamanan PBB untuk mendesak AS mencabut pengumuman Trump mengenai Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

AS pada Senin memveto resolusi tersebut, yang disetujui oleh 14 anggota lain Dewan Keamanan dan mencerminkan penentangan luas global terhadap tindakan Trump, kata Zeid.

Ia menambahkan kelompok Arab di PBB berencana melakukan pertemuan guna menilai situasi tersebut dan menentukan langkah selanjutnya guna mempertahankan status Jerusalem.

Israel merebut Jerusalem Timur dalam Perang 1967, dan pada 1980 mengumumkan seluruh Kota Jerusalem sebagai “ibu kotanya yang abadi”. Namun rakyat Palestina berkeras Jerusalem Timur mesti menjadi ibu kota negara masa depan mereka. (Antara/Xinhua-OANA).