Satu bulan setelah operasi militer mengejutkan oleh pasukan khusus Amerika Serikat (AS) yang berujung pada penangkapan Nicolas Maduro pada 3 Januari 2026, peta politik Venezuela menunjukkan pergeseran signifikan namun kompleks. Pemerintahan transisi di bawah kepemimpinan Delcy Rodriguez kini menghadapi tantangan ganda: menjaga stabilitas internal di tengah sisa-sisa kekuatan loyalis Chavista dan memenuhi tuntutan reformasi struktural dari Washington.
Diplomasi di Bawah Tekanan Washington
Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa komunikasi dengan Rodriguez berjalan konstruktif dalam upaya memulihkan hubungan diplomatik yang terputus sejak 2019. Namun, Washington tetap menerapkan kebijakan deterrence yang ketat. Trump secara eksplisit memperingatkan bahwa kegagalan dalam mengimplementasikan reformasi kebijakan dan membuka akses sumber daya energi dapat memicu tindakan militer serupa yang dialami Maduro.
Berbeda dengan model intervensi di Irak, AS memilih untuk mempertahankan struktur birokrasi yang ada dengan menempatkan Rodriguez sebagai pemegang kendali. Langkah ini dinilai sebagai upaya meminimalisir kekosongan kekuasaan (power vacuum) yang dapat memicu instabilitas regional di Amerika Latin.
Liberalisasi Sektor Migas dan Investasi Asing
Di bawah arahan pemerintahan transisi, Venezuela melakukan perombakan radikal pada industri minyaknya. Regulasi baru kini memungkinkan perusahaan swasta beroperasi secara mandiri tanpa harus menjadi mitra minoritas perusahaan negara. Kebijakan ini mencakup:
- Penurunan nilai royalti untuk menarik minat investor global.
- Penghapusan kontrol ketat negara atas kegiatan eksplorasi dan produksi.
- Pemberian hak pengelolaan infrastruktur migas kepada entitas non-pemerintah.
Meskipun langkah ini dipandang sebagai solusi untuk menghidupkan kembali ekonomi, para analis energi mencatat bahwa risiko ketidakpastian politik dan kerusakan infrastruktur akibat korupsi sistemik masih menjadi hambatan utama bagi masuknya modal asing secara masif.
Konsolidasi Kekuasaan dan Isu Kemanusiaan
Secara internal, Rodriguez mulai melakukan pembersihan di jajaran kabinet, meski posisi strategis seperti Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello dan Menteri Pertahanan Vladimir Padrino dilaporkan belum berganti. Hal ini mengindikasikan adanya kompromi politik untuk mencegah pembangkangan militer. Di sisi lain, pemerintah transisi mencoba memperbaiki citra internasional dengan menutup penjara Helicoide yang kontroversial.
Rencana Amnesti dan Tahanan Politik
Majelis Nasional dijadwalkan mengesahkan undang-undang amnesti umum dalam waktu dekat. Namun, lembaga swadaya masyarakat Foro Penal melaporkan bahwa sedikitnya 700 tahanan politik masih mendekam di penjara. Aktivis hak asasi manusia menekankan bahwa rekonsiliasi nasional tidak dapat dicapai hanya melalui penghapusan jejak masa lalu tanpa adanya proses hukum yang transparan bagi para korban rezim sebelumnya.
Analisis mengenai dinamika transisi kekuasaan dan reformasi ekonomi di Venezuela ini disusun berdasarkan laporan resmi Departemen Luar Negeri AS, pernyataan pemerintah transisi di Caracas, serta data pemantauan lapangan yang dirilis hingga 4 Februari 2026.