Akankah Trump Ubah Iran Seperti Korea Utara?

Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump. © Gage Skidmore via Wikimedia Commons

Militer.or.id – Tiga belas bulan memasuki masa kepresidenan Trump, kesepakatan nuklir Iran masih tetap hidup namun terluka. Ironisnya, ada banyak orang di AS yang berpendapat bahwa Iran tak dapat dipercaya untuk mematuhi persyaratannya, tetapi AS di bawah Trump yang telah banyak melanggar kesepakatan tersebut, seperti yang dilansir dari laman Defense One.

Tanpa disengaja, Iran telah memperingatkan bahwa jika status quo tidak berubah, Iran dapat menarik diri dari kesepakatan tersebut. Jika pemerintah AS tidak mengubah arah dan menghentikan sabotase diplomatiknya, JCPOA mempertaruhkan nasib yang sama dengan kesepakatan non-proliferasi lainnya, yaitu Kerangka Kerja yang sudah disetujui dengan Korea Utara, sehingga merugikan keamanan AS dan rezim non-proliferasi.

Ada banyak perbedaan antara Kerangka Kesepakatan dan JCPOA dan banyak kalangan masyarakat dinamis di Iran dan Korea Utara yang totaliter. Meski demikian, Kerangka Kerja Setuju sering digunakan untuk membuat jalan JCPOA berdasarkan pembacaan sederhana tentang sejarahnya.

Menurut narasi ini, kesepakatan itu cacat, Korea Utara ditipu dan pemerintahan George W. Bush dibenarkan untuk membunuhnya. Memang kesepakatan berhasil mencegah Korea Utara mengubah plutoniumnya menjadi senjata nuklir pada tahun 1990-an.

Dan sama seperti komplikasi berat yang menimpa upaya AS untuk dapat menegakkan kewajibannya terhadap Kerangka Kerja yang telah disepakati, demikian juga masalah serupa atas kepatuhan AS terhadap Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) saat ini.

Menurut Robert Gallucci dan Joel Wit, juru runding kunci dalam Kerangka Kerja yang disepakati, AS mengambil pendekatan “pemecahan masalah” sesuai kesepakatan dan membiarkan implementasi menyimpang.

Pengiriman utama dari AS adalah untuk membangun reaktor air ringan di Korea Utara sesuai target tanggal 2003 dan hingga saat itu, telah mengirim 500.000 ton minyak berat setiap tahunnya. Namun, beton untuk pondasi reaktor pertama tak dituangkan hingga Agustus 2002, jauh mundur dari jadwal dan proyek itu tak pernah selesai.

Sebelum itu, AS “tak pernah mendanai sepenuhnya tanggung jawab utamanya, untuk pengiriman bahan bakar minyak berat”, yang mengakibatkan pengiriman menjadi tak teratur.

Selain itu, seperti yang ditulis telah oleh Gallucci dan Wit, bahwa “Amerika Serikat tidak menindaklanjuti dua insentif utama yang telah dijanjikannya sebagai imbalan terhadap pengekangan nuklir Korea Utara, yaitu pembentukan hubungan politik yang lebih baik dan pencabutan sanksi ekonomi”.

Di bawah pemerintahan George W. Bush, AS telah beralih dari tindak lanjut yang tidak lengkap untuk mencari jalan keluar dari kesepakatan tersebut. Jauh dari normalisasi, Bush bahkan menyamakan Korea Utara sebagai “poros kejahatan”.

Dan mantan Wakil Sekretaris Negara untuk Pengendalian Senjata John Bolton dengan ceroboh berkicau tentang bukti pengayaan uranium rahasia Korea Utara, “Inilah palu yang telah saya cari untuk menghancurkan Kerangka Kerja yang disepakati”.

Jika pemerintah Bush berusaha mengatasi tantangan tersebut melalui jalur diplomasi daripada harus keluar dari kesepakatan tersebut, saat ini, mungkin Korea Utara tidak akan sedekat ini untuk memiliki rudal berhulu ledak nuklir yang mampu menyerang Amerika Serikat.

Sama seperti Korea Utara yang merasa bahwa mereka tidak mendapat apa yang telah ditawarkan berdasarkan Kerangka Kerja yang disetujui, keyakinan bahwa pihak AS akan mempertahankan JCPOA telah menurun drastis di Iran.

Pemerintahan Trump sudah menimbulkan kerugian yang disengaja dengan melanggar kesepakatan tersebut, dan termasuk menantang Iran untuk menjadi yang pertama meninggalkannya.

Pertama, Presiden AS secara aktif menahan nasib sesuai kesepakatan. Baik pada bulan Oktober dan Januari, dunia terus bertanya-tanya apakah Trump akan memperpanjang keringanan sanksi yang diperlukan untuk mempertahankan kesepakatan tersebut.

Trump selalu memperpanjang kesepakatan itu selama beberapa bulan, namun bukan tanpa menuntut perubahan sepihak untuk persyaratannya. Tindakan tersebut adalah pelanggaran langsung terhadap komitmen “untuk menerapkan JCPOA dengan itikad baik dan dalam suasana yang konstruktif dan menahan diri dari tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan, semangat dan niat JCPOA”. Selain itu, AS berkomitmen untuk “mencegah gangguan dengan realisasi keuntungan penuh oleh Iran dengan di angkatnya sanksi”.

Efek menahan nasib kesepakatan tersebut disebutkan adalah bahwa bisnis yang harus diizinkan bisa masuk kembali ke pasar Iran dibawah JCPOA yang ragu melakukannya karena takut akan pengembalian sanksi.

Pendukung kesepakatan di pemerintahan Rouhani tak dapat memenuhi kerjanya, dan kelompok garis keras lebih memilih Iran yang terisolasi untuk bebas dari pembatasan nuklir telah meningkatkan serangan mereka terhadap platform kebijakan dari Rouhani tentang moderasi internasional dan domestik.

Kedua, pemerintahan Trump terus memperingatkan negara-negara lainnya agar tidak melakukan perdagangan dengan Iran adalah pelanggaran atas komitmen JCPOA guna “menahan diri dari kebijakan yang secara khusus ditujukan untuk secara langsung dan negatif mempengaruhi normalisasi hubungan perdagangan dan ekonomi dengan Iran”.

Pada KTT G-20 di Juli, Trump secara aktif membujuk negara-negara yang berdagang dengan Iran. Pada Konferensi Keamanan Munich bulan lalu, H.R. McMaster Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih memperingatkan bahwa melakukan investasi di Iran sama seperti “memotong cek” untuk Korps Garda Revolusioner Islam, yang mendapat sanksi berat.

Ada kekhawatiran tambahan mengenai potensi pelanggaran dari AS, misalnya, bahwa AS berkewajiban untuk melisensikan penjualan pesawat terbang sipil ke Iran, termasuk pesawat jet Boeing yang seharusnya mulai dikirim pada 2018.

Namun, Departemen Keuangan malah “meninjau” lisensi tersebut, tanpa memberikan indikasi apakah mereka melarang atau mengizinkan  sebelum pertengahan bulan Mei, saat Trump mengancam akan mengakhiri kesepakatan tersebut.

Terkecuali Kongres AS, Eropa dan pihak-pihak lain meningkatkan dan mengamanatkan kesepakatan dari sabotase Trump, JCPOA akan runtuh dan program nuklir Iran tidak akan terbebaskan.

Kemudian, Trump akan menghadapi dua potensi bencana keamanan nasional termasuk prospek bencana perang bagi Iran dengan program nuklirnya, yang oleh aktor regional pasti akan dituntut, dan prospek Iran mengikuti langkah Korea Utara untuk mendapat senjata nuklir.

Gagal dalam mempelajari kesalahan dimasa lalu, kita (AS) mungkin akan kembali untuk mengulangi kesalahan tersebut.