Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pada Sabtu, 28 Februari 2026, mendesak seluruh warga negaranya untuk segera meninggalkan Iran dan menunda segala bentuk perjalanan ke negara tersebut. Peringatan ini dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio di tengah kebuntuan perundingan program nuklir antara Washington dan Teheran, serta meningkatnya retorika mengenai opsi militer.
Peringatan Perjalanan dan Status Iran
Menteri Luar Negeri Rubio secara tegas menyatakan bahwa tidak ada warga Amerika yang seharusnya bepergian ke Iran dengan alasan apa pun. “Kami kembali menyerukan agar warga Amerika yang saat ini berada di Iran untuk segera pergi,” kata Rubio, seperti dilansir RIA Novosti. Pernyataan ini menyusul penetapan Iran sebagai Negara Pendukung Penahanan yang Tidak Sah (State Sponsor of Unlawful Detention).
Penetapan tersebut merupakan implementasi dari Perintah Eksekutif Presiden Donald Trump mengenai Perlindungan Warga Negara AS dari Penahanan Tidak Sah di Luar Negeri, yang dikeluarkan pada musim gugur sebelumnya. Kongres AS juga telah mengesahkan Undang-Undang Pemberantasan Penahanan Tidak Sah tahun 2025, yang memberikan wewenang kepada Departemen Luar Negeri untuk menetapkan status tersebut kepada Iran.
Rubio menambahkan, jika Iran tidak mengubah kebijakannya, Washington akan mempertimbangkan langkah-langkah tambahan, termasuk pembatasan perjalanan geografis pada penggunaan paspor AS ke, melalui, atau dari Iran.
Opsi Militer di Tengah Kebuntuan Diplomasi
Di sisi lain, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth sebelumnya pada Senin, 23 Februari 2026, menegaskan bahwa Washington membuka semua opsi dalam pendekatannya terhadap Iran. Berbicara saat kunjungan ke Colorado, Hegseth menekankan preferensi Presiden Trump terhadap solusi diplomatik, namun tidak mengesampingkan kesiapan militer AS dengan rencana darurat jika Teheran menolak mencapai kesepakatan.
“Iran harus membuat kesepakatan. Iran memiliki kesempatan untuk membuat kesepakatan. Itulah hasil yang lebih diinginkan presiden,” ujar Hegseth. Ia menegaskan bahwa tugasnya adalah menyediakan berbagai opsi, termasuk opsi militer, bagi Presiden Trump jika kebuntuan diplomatik berlanjut.
Perundingan antara AS dan Iran mengenai masa depan program nuklir Teheran berakhir tanpa kesepakatan pada Kamis, 26 Februari 2026. Kebuntuan ini terjadi di tengah pertimbangan Gedung Putih untuk melancarkan operasi militer, yang berpotensi menjadi intervensi terbesar Washington di Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun kedua pihak mengklaim adanya kemajuan, belum ada tanda-tanda kompromi atas isu-isu fundamental, yang memperkuat ancaman konflik terbuka.
Analisis mengenai dinamika diplomatik dan militer ini didasarkan pada pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat yang dirilis pada Februari 2026, serta laporan media internasional.