Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Minggu, 08 Februari 2026, mendesak penyelesaian konflik Rusia-Ukraina paling lambat Juni 2026. Desakan ini diikuti dengan usulan Washington untuk memfasilitasi pertemuan langsung antara delegasi Rusia dan Ukraina di Amerika Serikat, kemungkinan di Miami, dalam waktu sepekan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengonfirmasi tawaran tersebut, sembari menyuarakan kekhawatiran mendalam terkait integritas teritorial dan kedaulatan negaranya.
Latar Belakang dan Hambatan Negosiasi
Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung hampir empat tahun, dengan eskalasi signifikan yang menyebabkan Rusia menduduki sekitar 20 persen wilayah Ukraina. Upaya mediasi sebelumnya, termasuk yang difasilitasi oleh Amerika Serikat di Abu Dhabi, dilaporkan gagal mencapai terobosan, khususnya dalam isu-isu sensitif terkait kedaulatan teritorial.
Moskwa secara konsisten menyatakan keinginan untuk mengendalikan penuh wilayah timur Donetsk sebagai bagian dari kesepakatan damai. Namun, Kyiv, melalui Presiden Zelensky, menegaskan penolakan terhadap penandatanganan perjanjian apa pun yang tidak secara eksplisit mencegah agresi lanjutan dari Federasi Rusia. “Kami tidak akan menandatangani perjanjian yang gagal mencegah Rusia untuk menyerang lagi,” tegas Zelensky.
Kekhawatiran Kyiv dan Poin Krusial
Presiden Zelensky secara tegas menyatakan kekhawatirannya terhadap kemungkinan Amerika Serikat dan Rusia mencapai kesepakatan tanpa persetujuan langsung dari Kyiv. Ia menekankan bahwa setiap bentuk kesepakatan yang menyangkut kedaulatan Ukraina tidak dapat diformulasikan tanpa keterlibatan penuh dari pemerintah Ukraina. “Saya tidak akan mentolerir Washington dan Moskwa membuat kesepakatan di belakang Kyiv, terutama jika hal itu berkaitan dengan kedaulatan Ukraina,” ujarnya.
Selain isu wilayah dan gencatan senjata, kendali atas Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Zaporizhzhia menjadi salah satu hambatan utama dalam setiap pembicaraan damai. Fasilitas strategis tersebut telah berada di bawah pendudukan pasukan Rusia sejak tahun 2022. Hingga saat ini, belum ada pemahaman bersama yang dicapai antara kedua belah pihak mengenai status dan pengelolaan PLTN tersebut, yang memiliki implikasi keamanan regional yang signifikan.
Analisis mengenai dinamika negosiasi ini didasarkan pada pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang dirilis pada Sabtu (7/2/2026) pagi, serta laporan dari kantor berita AFP mengenai desakan Presiden AS Donald Trump.