NEW YORK CITY – Ibu Negara Amerika Serikat (AS), Melania Trump, memimpin sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Senin, 2 Maret 2026. Kehadiran Melania Trump, yang mewakili AS sebagai pemegang kepresidenan bergilir bulanan DK PBB untuk Maret, menyoroti isu krusial perlindungan anak-anak yang terjebak dalam konflik bersenjata, termasuk di tengah dinamika ketegangan AS-Iran dan konflik di Timur Tengah.
Sebelum sidang dimulai, para duta besar dari negara-negara anggota Dewan Keamanan, termasuk Rusia dan Tiongkok, menyambut Melania Trump. Ia membuka pertemuan dengan mengetuk palu seremonial, menyampaikan apresiasi kepada Inggris atas kepemimpinan sebelumnya, dan menegaskan pentingnya perlindungan anak-anak yang terdampak konflik global.
Pesan Solidaritas dan Penghormatan
Dalam pidatonya, Melania Trump juga menyampaikan penghormatan kepada anggota militer AS yang gugur dalam konflik. “Kepada keluarga yang kehilangan pahlawan mereka yang mengorbankan nyawa untuk kebebasan, keberanian, dan dedikasi, mereka akan selalu dikenang,” ujarnya, dikutip dari kantor berita AFP. Ia menekankan bahwa perdamaian abadi akan tercapai melalui pengetahuan dan kebijaksanaan di semua masyarakat.
Duta Besar Yunani untuk PBB, Aglaia Balta, menyampaikan apresiasi dengan sapaan, “Terima kasih, Madam Presiden.” Utusan Perancis bahkan menyamakan peran Melania dengan mantan Ibu Negara AS, Eleanor Roosevelt, yang dikenal sebagai aktivis hak asasi manusia.
Kritik Iran dan Respons AS
Langkah AS menggelar pertemuan ini menuai kritik dari Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani. “Sangat memalukan dan munafik bahwa pada hari pertama kepresidenannya di Dewan Keamanan, Amerika Serikat mengadakan pertemuan tingkat tinggi tentang perlindungan anak-anak,” ujar Iravani. Menanggapi isu perlindungan anak, Melania Trump menyampaikan pesan solidaritas tanpa secara langsung mengacu pada serangan spesifik di Timur Tengah, menyatakan, “AS bersama semua anak di seluruh dunia. Saya berharap perdamaian akan segera menjadi milik Anda.”
Dinamika Hubungan AS-PBB dan Krisis Pendanaan
Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, mengonfirmasi bahwa ini adalah kali pertama seorang Ibu Negara atau pasangan presiden memimpin pertemuan Dewan Keamanan PBB. Pengalaman diplomasi Melania sebelumnya, khususnya keterlibatannya dalam upaya menyatukan kembali anak-anak Ukraina dengan keluarga mereka, juga mendapat penghormatan dari Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian, Rosemary DiCarlo.
Di tengah pertemuan ini, hubungan politik dan keuangan antara Amerika Serikat dan PBB kembali menjadi sorotan. Ketegangan antara Washington dan badan dunia tersebut meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena posisi AS sebagai donor utama anggaran PBB yang menghadapi kekurangan dana. Presiden Donald Trump, sejak kembali ke Gedung Putih tahun lalu, telah menarik dukungan Amerika dari sejumlah badan utama PBB, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan menegaskan pandangannya bahwa PBB gagal menjalankan misinya.
Trump juga dilaporkan berupaya mengabaikan Dewan Keamanan melalui pembentukan Dewan Perdamaian atau Board of Peace, yang menggelar sesi perdananya di Washington bulan lalu dan menjanjikan dana serta personel untuk membangun kembali Gaza.
Upaya Reformasi dan Tunggakan Dana
PBB baru-baru ini meluncurkan program reformasi internal untuk merespons tantangan pendanaan. Washington membayarkan 160 juta dollar AS (sekitar Rp 2,7 triliun) ke dalam anggaran reguler PBB setelah tidak melakukan pembayaran sepanjang 2025. Namun, AS masih menunggak sekitar 4 miliar dollar AS (sekitar Rp 67,5 triliun) kepada PBB untuk anggaran reguler dan operasi penjaga perdamaian. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya telah memperingatkan bahwa krisis pendanaan ini berpotensi memicu keruntuhan keuangan organisasi dunia tersebut.
Analisis mengenai dinamika diplomatik dan keuangan ini didasarkan pada pernyataan resmi dari perwakilan negara anggota PBB, laporan kantor berita internasional, serta data keuangan yang dirilis oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.