WASHINGTON D.C. – Amerika Serikat pada Minggu, 8 Februari 2026, mengumumkan pengerahan gugus tugas kapal induk ke Laut Cina Selatan menyusul serangkaian manuver maritim provokatif oleh Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA Navy) Tiongkok di sekitar Kepulauan Spratly. Langkah ini menandai eskalasi signifikan dalam ketegangan regional, memicu kekhawatiran akan potensi konflik di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.
Eskalasi Ketegangan di Laut Cina Selatan
Pengerahan USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group, yang mencakup kapal induk bertenaga nuklir, kapal penjelajah rudal, dan beberapa kapal perusak, dilakukan setelah Tiongkok menggelar latihan militer berskala besar yang melibatkan kapal perang dan pesawat tempur di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina. Beijing mengklaim latihan tersebut sebagai respons terhadap “pelanggaran kedaulatan” oleh kapal-kapal asing, merujuk pada patroli kebebasan navigasi (FONOPs) yang rutin dilakukan oleh AS dan sekutunya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, dalam konferensi pers di Beijing, menegaskan bahwa “kedaulatan Tiongkok atas Laut Cina Selatan tidak dapat diganggu gugat” dan menuduh Washington “militarisasi kawasan” dengan kehadiran militernya. Sementara itu, Manila melalui Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro Jr. mengecam keras tindakan Tiongkok, menyebutnya sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional” dan “ancaman terhadap perdamaian regional”.
Reaksi Internasional dan Posisi Diplomatik
Sekutu AS di kawasan, seperti Jepang dan Australia, menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi ini. Tokyo, melalui Menteri Pertahanan Minoru Kihara, menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menyelesaikan sengketa melalui dialog damai sesuai Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Uni Eropa juga mengeluarkan pernyataan yang mendesak de-eskalasi dan penghormatan terhadap kebebasan navigasi.
Di sisi lain, beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Vietnam, menyerukan agar Laut Cina Selatan tetap menjadi zona damai dan netral. Jakarta menekankan pentingnya implementasi Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan (DOC) dan percepatan negosiasi Kode Etik (COC) yang mengikat secara hukum untuk mencegah insiden lebih lanjut.
Analisis Strategis dan Proyeksi Masa Depan
Analis pertahanan dari Jane’s Intelligence Review, Dr. Sarah Jenkins, menyatakan bahwa pengerahan gugus tugas kapal induk AS adalah “langkah deterensi yang jelas” untuk menekan Tiongkok agar mengurangi agresinya. “Ini adalah sinyal bahwa Washington siap untuk mempertahankan kepentingan sekutunya dan prinsip kebebasan navigasi, meskipun ada risiko eskalasi,” ujarnya.
Namun, Jenkins juga memperingatkan bahwa strategi “diplomasi kapal perang” ini dapat memicu respons balik dari Beijing, yang mungkin akan meningkatkan kehadiran militernya di pulau-pulau buatan yang telah dibangunnya di Laut Cina Selatan. Potensi salah perhitungan atau insiden tak terduga di laut tetap menjadi ancaman serius yang dapat memicu konflik yang lebih luas.
Analisis mengenai pergerakan militer ini didasarkan pada citra satelit dan pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Amerika Serikat dan Tiongkok yang dirilis pada Minggu, 8 Februari 2026, serta laporan dari lembaga riset pertahanan independen.