Dalam kurun waktu setahun terakhir, dari 2025 hingga awal 2026, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump telah mengintensifkan operasi militer di tujuh negara, mayoritas berlokasi di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Peningkatan aktivitas ini memicu sorotan internasional dan memperluas dinamika eskalasi konflik di beberapa titik strategis global. Washington menyatakan operasi tersebut sebagai respons terhadap ancaman keamanan nasional, kepentingan sekutu, serta penindakan terhadap kelompok bersenjata non-negara.
Eskalasi di Timur Tengah: Iran
Iran menjadi target serangan gabungan AS dan Israel pada 28 Februari 2026, yang diklaim sebagai aksi deterrence terhadap dugaan pengembangan senjata nuklir Teheran. Operasi berskala besar ini tidak hanya menyasar fasilitas nuklir, tetapi juga struktur kepemimpinan kunci. Serangan tersebut memicu respons cepat dari Iran, yang menargetkan pangkalan militer AS di Bahrain (markas Armada Ke-5 Angkatan Laut), Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Irak.
Sebelumnya, pada 22 Juni 2025, AS juga menyerang tiga situs nuklir utama Iran. Pentagon mengklaim operasi tersebut berhasil menghambat program nuklir Iran hingga dua tahun, sebuah klaim yang dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengenai kerusakan parah di beberapa lokasi.
Operasi Kontra-Narkotika di Venezuela dan Laut Karibia
Pada akhir Desember 2025, Pemerintah AS mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas dermaga di Venezuela, yang diduga digunakan untuk memuat kapal-kapal penyelundup narkoba ke AS. Operasi ini merupakan bagian dari peningkatan keterlibatan militer AS di Laut Karibia sepanjang 2025, dengan pengerahan kapal perang dan pesawat tempur untuk memerangi penyelundupan narkotika.
Presiden Trump membenarkan operasi tersebut sebagai respons terhadap keadaan darurat nasional terkait narkoba. Namun, Caracas membantah tudingan Washington, menegaskan tidak ada bukti keterlibatan jaringan narkoba dalam insiden serangan tersebut.
Intervensi di Afrika: Nigeria dan Somalia
Pada Hari Natal 2025, AS melancarkan serangan militer di Negara Bagian Sokoto, Nigeria barat laut, menargetkan kelompok yang berafiliasi dengan ISIS. Operasi ini dilakukan setelah tekanan diplomatik intensif dari Washington, yang menuduh Abuja membiarkan “genosida terhadap umat Kristen”. Pemerintah Nigeria membantah tuduhan tersebut, menyatakan kekerasan berasal dari berbagai kelompok bersenjata dan korbannya beragam latar belakang agama.
Komando Afrika AS (AFRICOM) melaporkan beberapa militan ISIS tewas dalam serangan yang diduga menargetkan kelompok “Lakurawa”, yang terdiri dari pejuang dari Mali dan Niger. Di Somalia, AS melanjutkan operasi udara dan pelatihan militer terhadap al-Shabab (afiliasi al-Qaeda) dan ISIS-Somalia. Intensitas serangan udara meningkat signifikan pada masa jabatan kedua Trump, dengan lebih dari 100 serangan tercatat pada 2025. Laporan independen mengindikasikan adanya korban sipil, termasuk anak-anak, meskipun AS tidak merinci angka tersebut.
Kampanye Anti-ISIS di Suriah dan Irak
Pada 19 Desember 2025, AS melancarkan serangan terhadap sekitar 70 posisi ISIS di Suriah, sebagai balasan atas serangan di Palmyra yang menewaskan dua tentara AS dan seorang penerjemah sipil. Operasi bernama “Hawkeye” ini diklaim merusak fasilitas penyimpanan senjata ISIS. Meskipun Presiden Trump sebelumnya menyatakan ketidaksetujuan terhadap keterlibatan AS di Suriah, Washington mempertahankan kurang dari 1.000 tentara di negara tersebut untuk memerangi ISIS.
Di Irak, AS melancarkan serangan udara di Provinsi Anbar pada 13 Maret 2025, yang menewaskan seorang pemimpin senior ISIS. Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) mengonfirmasi kematian target melalui tes DNA, memuji operasi tersebut sebagai keberhasilan besar dalam strategi “peace through strength”. Kerja sama keamanan AS dengan Baghdad dalam memerangi ISIS telah berlangsung sejak 2014.
Penargetan Houthi di Yaman
Di Yaman, AS menargetkan kelompok Houthi, yang bersekutu dengan Iran, dalam serangkaian serangan udara dan laut sejak awal 2024. Operasi ini, yang diintensifkan pada Maret 2025 dengan nama “Operasi Rough Rider”, disebut sebagai respons atas serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah yang dikaitkan dengan Israel. Serangan tersebut menghancurkan infrastruktur vital seperti pelabuhan, bandara, dan sistem pertahanan udara.
Meskipun AS mengklaim ratusan anggota Houthi tewas, otoritas kesehatan setempat melaporkan lebih dari 100 korban jiwa, sebagian besar warga sipil. Operasi mereda setelah gencatan senjata yang dimediasi Oman pada Mei 2025.
Implikasi Strategis dan Respon Internasional
Rangkaian operasi militer AS di tujuh negara ini menunjukkan peningkatan agresivitas dalam kebijakan luar negeri Washington, dengan implikasi signifikan terhadap stabilitas regional dan dinamika geopolitik global. Kebijakan ini, yang sering kali dilakukan secara unilateral atau dengan dukungan terbatas, telah memicu perdebatan mengenai legitimasi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan keamanan jangka panjang.
Respons internasional bervariasi, mulai dari dukungan sekutu hingga kecaman dari negara-negara yang menjadi target atau pihak yang mengkhawatirkan eskalasi konflik. Dinamika ini menggarisbawahi kompleksitas tantangan keamanan global dan pergeseran keseimbangan kekuatan di berbagai kawasan.
Analisis mengenai operasi militer ini didasarkan pada laporan dari media internasional seperti Al Jazeera dan Reuters, serta pernyataan resmi dari Pentagon, Komando Pusat Militer AS (CENTCOM), dan Kementerian Luar Negeri Iran, yang dirilis sepanjang 2025 hingga awal 2026.