Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan ketidakpuasannya atas hasil putaran terakhir perundingan program nuklir Iran di Jenewa, Swiss, pada Kamis (26/2/2026), yang berakhir tanpa kesepakatan. Pernyataan ini memicu kekhawatiran global akan potensi eskalasi militer di Timur Tengah, menyusul pengerahan kekuatan signifikan oleh Washington di kawasan tersebut.
Eskalasi Ketegangan dan Pengerahan Militer AS
Menyusul kebuntuan diplomatik, Presiden Trump pada Jumat (27/2/2026) mengungkapkan, “Saya tidak senang dengan fakta bahwa mereka tidak mau memberikan apa yang harus kita miliki. Jadi, saya tidak merasa senang.” Meskipun menekankan keengganannya menggunakan kekuatan militer, Trump menambahkan, “Terkadang Anda harus melakukannya,” mengindikasikan opsi militer tetap dipertimbangkan.
Ketidakpastian ini telah mendorong Amerika Serikat untuk melakukan pengerahan kekuatan militer terbesar di Timur Tengah sejak invasi Irak tahun 2003. Washington telah mengirim ribuan personel militer, dua kapal induk, sejumlah kapal perang, dan jet tempur ke kawasan tersebut. Wakil Presiden AS JD Vance, kepada Washington Post, menegaskan bahwa opsi serangan militer masih dipertimbangkan, meskipun AS lebih memilih jalur diplomasi yang sangat bergantung pada respons Iran.
Respon Internasional dan Peringatan Keamanan
Meningkatnya kekhawatiran akan potensi konflik telah memicu sejumlah negara mengeluarkan peringatan keamanan bagi warga negaranya di Timur Tengah. Inggris telah menarik staf kedutaan mereka dari Teheran dan memperbarui panduan perjalanan, mengimbau warga untuk menghindari semua perjalanan non-esensial ke Israel. Langkah serupa diambil oleh Tiongkok, India, dan Kanada yang mendesak warga mereka segera meninggalkan Iran. Jerman dan Perancis juga mengeluarkan imbauan serupa bagi warga mereka di wilayah tersebut.
Washington sendiri meminta warga AS di Iran untuk segera keluar. Kedutaan Besar AS di Israel bahkan telah mengizinkan staf non-darurat dan keluarga mereka untuk meninggalkan negara itu selagi penerbangan komersial masih tersedia.
Dinamika Diplomasi dan Tantangan Pengawasan Nuklir
Di tengah ketegangan, upaya diplomatik masih berlanjut. Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi, yang bertindak sebagai mediator, sebelumnya menyebut adanya kemajuan signifikan, termasuk kesepakatan Teheran untuk tidak menimbun uranium yang diperkaya. “Jika Anda tidak dapat menimbun material yang diperkaya, maka tidak ada cara bagi Anda untuk benar-benar membuat bom,” kata Albusaidi kepada CBS News.
Namun, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengakui bahwa meskipun ada kemajuan, perbedaan pandangan pada beberapa isu krusial masih tetap ada. Perundingan teknis dijadwalkan akan dilanjutkan pekan depan di Wina.
Situasi semakin rumit setelah Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) melaporkan bahwa mereka telah dilarang mengakses situs pengayaan uranium Iran sejak situs-situs tersebut dibom oleh AS pada Juni lalu. Dalam laporan rahasianya, IAEA menyatakan sangat krusial bagi staf mereka untuk segera memeriksa lokasi tersebut tanpa penundaan.
Langkah Diplomatik Lanjutan
Sebagai bagian dari upaya diplomatik regional, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dijadwalkan terbang ke Israel pada Senin (2/3/2026) untuk bertemu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pertemuan ini akan membahas prioritas regional, termasuk strategi menghadapi program nuklir Iran dan isu stabilitas di Timur Tengah.
Analisis mengenai pergerakan militer dan dinamika diplomatik ini didasarkan pada pernyataan resmi dari Gedung Putih, Kementerian Luar Negeri Oman, Kementerian Luar Negeri Iran, laporan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), serta pemberitaan dari BBC, Washington Post, dan CBS News.