Washington, D.C. – Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah secara signifikan mengubah arah kebijakan luar negerinya, beralih dari retorika anti-intervensi menjadi serangkaian operasi militer agresif yang menargetkan pemimpin asing. Pergeseran ini, yang menandai kontradiksi tajam dengan janji kampanye “America First” sebelumnya, kini berpusat pada upaya penggulingan rezim di Iran dan Venezuela, memicu pertanyaan mengenai stabilitas regional dan implikasi strategis global.
Pergeseran Doktrin “America First”
Dalam pidatonya di Riyadh tahun lalu, Presiden Trump mengecam “pembangun bangsa” yang dianggapnya menghancurkan lebih banyak negara daripada membangun. Namun, sejak menjabat, ia memimpin operasi untuk menggulingkan pemimpin yang dianggap musuh Washington. Perubahan drastis ini, sebagaimana dilaporkan Wall Street Journal pada Senin, 2 Maret 2026, mencerminkan kejenuhan terhadap perang tanpa akhir yang sebelumnya menjadi fondasi gerakan politiknya.
Operasi Epic Fury di Iran
Puncak dari strategi baru ini adalah peluncuran Operasi Epic Fury, operasi militer AS terbesar di Timur Tengah dalam dua dekade terakhir. Operasi tersebut menargetkan Iran dan berujung pada tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei beserta sejumlah pejabat tinggi lainnya pada Sabtu, 28 Februari 2026. Militer AS melaporkan tiga tentara AS tewas dan lima lainnya luka parah dalam operasi tersebut.
Menurut pejabat administrasi, keputusan Trump untuk menyerang Iran didorong oleh frustrasi atas penolakan Teheran terhadap kesepakatan nuklir, dendam pribadi, serta keyakinan bahwa penggulingan rezim tidak harus berakhir seperti Perang Irak.
Model Venezuela dan Ambisi Kuba
Keyakinan Trump diperkuat oleh keberhasilan operasi AS sebelumnya yang menggulingkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Presiden Trump diyakini telah menemukan “buku panduan” baru: menjatuhkan pemimpin lawan, mengambil konsesi, dan menyerahkan transisi kepada rakyat setempat tanpa komitmen militer jangka panjang. Model ini kabarnya tengah didiskusikan untuk diterapkan di Kuba.
Pandangan Elliott Abrams
Elliott Abrams, utusan Trump untuk Iran dan Venezuela pada periode pertama, memberikan pandangannya. “Trump ingin dipandang sebagai tokoh sejarah yang signifikan. Jika dia bisa mengubah pemerintahan Kuba, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan John F. Kennedy,” kata Abrams.
Skeptisisme Internal dan Risiko Strategis
Meskipun operasi ini diklaim sukses oleh pendukungnya, keraguan muncul dari internal pemerintahan dan mantan penasihat. John Bolton, mantan Penasihat Keamanan Nasional, mengaku terkejut dengan serangan ke Iran. “Saya sama terkejutnya dengan siapa pun,” kata Bolton, meragukan bahwa operasi terhadap negara berpenduduk 92 juta jiwa tersebut akan berakhir sederhana sesuai keinginan Trump.
“Trump ingin mengatakan ‘ini sukses, kemenangan total, dan sekarang saya serahkan kepada oposisi untuk menyelesaikan penggulingan pemerintah’,” tambah Bolton. Menteri Luar Negeri Marco Rubio juga sempat menyatakan ketidakpastian mengenai masa depan Iran pasca-Khamenei pada sidang Januari lalu, “Tidak ada yang tahu siapa yang akan mengambil alih.”
Langkah agresif Trump berpotensi memicu risiko konflik regional yang meluas. Militer AS juga menghadapi kendala logistik akibat menipisnya stok pencegat pertahanan udara. Di sisi lain, jajak pendapat Wall Street Journal menjelang pemilu sela 2026 menunjukkan 53 persen pemilih menganggap Trump lebih memprioritaskan urusan luar negeri yang tidak perlu dibandingkan masalah ekonomi.
Juru bicara Gedung Putih menepis kritik tersebut, menyatakan, “Presiden Trump mengambil tindakan tegas untuk melenyapkan ancaman keamanan nasional utama yang hanya berani diselesaikan oleh Presiden ini.” Namun, kritik juga datang dari sekutu politiknya, Senator Rand Paul, yang menentang langkah ini melalui media sosial, “Sumpah jabatan saya adalah pada Konstitusi, jadi dengan cermat, saya harus menentang perang Presiden lainnya.”
Analisis Dampak dan Proyeksi
Strategi militer ala Trump ini, yang memprioritaskan penggulingan rezim dengan intervensi terbatas, menghadirkan dinamika baru dalam geopolitik global. Meskipun diklaim berhasil di Venezuela, penerapannya di Iran, sebuah negara dengan kompleksitas politik dan demografi yang jauh lebih besar, menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan stabilitas regional dan potensi eskalasi konflik yang tidak terduga.
Analisis mengenai pergeseran kebijakan luar negeri ini didasarkan pada laporan media internasional terkemuka, pernyataan resmi Gedung Putih, dan pandangan para mantan pejabat tinggi AS yang dirilis hingga Selasa, 03 Maret 2026.