Pada Sabtu, 28 Februari 2026, Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan militer ekstensif terhadap Iran, yang berujung pada penggulingan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei setelah hampir empat dekade berkuasa. Operasi ini, yang dilaporkan menewaskan Khamenei dan sejumlah pejabat senior Iran lainnya pada jam-jam awal, didahului oleh lobi intensif selama berminggu-minggu dari Pangeran Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dorongan dari kedua tokoh tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh empat sumber yang mengetahui persoalan itu kepada The Washington Post, secara signifikan memengaruhi keputusan militer Presiden Donald Trump.
Lobi Diplomatik Riyadh dan Tel Aviv
Pangeran Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS) disebut melakukan beberapa panggilan telepon pribadi kepada Presiden Trump dalam sebulan terakhir untuk mengadvokasi serangan AS, meskipun secara publik ia menyatakan mendukung solusi diplomatik. Secara paralel, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melanjutkan kampanye publiknya yang panjang agar AS menyerang Iran, yang ia pandang sebagai ancaman eksistensial bagi negaranya.
Peran Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman dan PM Netanyahu
Dorongan Saudi terjadi di tengah negosiasi antara utusan presiden Steve Witkoff dan menantu Trump, Jared Kushner, dengan para pemimpin Iran terkait program nuklir dan misil negara tersebut. Meskipun Riyadh sempat menyatakan tidak akan mengizinkan wilayah udara atau teritorinya digunakan untuk menyerang Iran, dalam diskusi tertutup dengan pejabat AS, pemimpin Saudi memperingatkan bahwa Iran akan menjadi lebih kuat dan lebih berbahaya jika Washington tidak menyerang saat itu, terutama setelah pengerahan militer besar-besaran AS di Timur Tengah. Sikap ini diperkuat oleh Menteri Pertahanan Saudi, Khalid bin Salman, yang menggelar pertemuan tertutup di Washington untuk memperingatkan konsekuensi jika serangan tidak dilakukan.
Bantahan Resmi dari Riyadh
Namun, seorang pejabat Saudi membantah tudingan lobi tersebut, menyatakan bahwa Riyadh “konsisten mendukung upaya diplomatik untuk mencapai kesepakatan kredibel dengan Iran. Dalam komunikasi kami dengan pemerintahan Trump, tidak pernah kami melobi presiden untuk mengadopsi kebijakan berbeda.”
Perdebatan Intelijen dan Perubahan Kebijakan AS
Serangan militer AS ini terjadi meskipun penilaian intelijen AS sebelumnya menyebut kecil kemungkinan pasukan Iran menimbulkan ancaman langsung ke daratan AS dalam satu dekade ke depan. Langkah ini juga menandai perubahan tajam dari kebijakan AS selama puluhan tahun yang menahan diri dari upaya penuh untuk menggulingkan rezim Iran yang berpenduduk lebih dari 90 juta jiwa.
Penilaian Intelijen AS dan Badan Energi Atom Internasional
Dalam pidato video saat serangan dilancarkan, Presiden Trump mengklaim AS menghadapi “ancaman yang akan segera terjadi dari rezim Iran” dan menuding Teheran terus mengembangkan senjata nuklir serta misil jarak jauh yang “segera bisa mencapai daratan Amerika.” Namun, klaim tersebut diperdebatkan. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menyatakan tidak ada bukti Iran memulai kembali pengayaan uranium atau memiliki rencana aktif membangun bom. Penilaian Badan Intelijen Pertahanan AS tahun lalu juga menyebut tidak ada indikasi Iran mengembangkan rudal balistik antarbenua.
Kritik dari Senator dan Diplomat AS
Sejumlah politisi Demokrat mendesak Trump menjelaskan dasar ancaman tersebut. Senator Mark R. Warner mempertanyakan, “Apa ancaman yang benar-benar akan segera terjadi terhadap Amerika? Saya tidak tahu jawabannya.” Ia menambahkan bahwa tidak melihat ancaman yang “secara harfiah layak menempatkan pasukan AS dalam bahaya.” Mantan diplomat AS Aaron David Miller mengingatkan, “Sejarah tidak bersikap baik terhadap upaya untuk secara fundamental mengubah dan merestrukturisasi politik internal suatu negara hanya dengan kekuatan udara.” Ia menyebut langkah ini sebagai operasi “lempar dadu” yang mencoba menyeimbangkan antara menghindari konflik berkepanjangan dan menggunakan kekuatan militer secara maksimal.
Dampak Strategis dan Tujuan Operasi
Presiden Trump sendiri berjanji bahwa “pemboman berat dan presisi akan terus berlanjut, tanpa henti sepanjang minggu atau selama diperlukan untuk mencapai tujuan kita: PERDAMAIAN DI SELURUH TIMUR TENGAH DAN, BAHKAN, DUNIA.” Pernyataan ini mengindikasikan tujuan strategis yang ambisius, namun risiko eskalasi dan ketidakstabilan regional tetap menjadi perhatian utama komunitas internasional.
Analisis mengenai dinamika kebijakan luar negeri ini didasarkan pada laporan investigasi The Washington Post, pernyataan resmi Gedung Putih, serta penilaian intelijen publik dari Badan Intelijen Pertahanan AS dan Badan Energi Atom Internasional.