Kuba kini menghadapi krisis energi terparah dalam sejarahnya setelah Amerika Serikat (AS) secara signifikan memperketat blokade minyak terhadap negara kepulauan tersebut. Kebijakan unilateral ini, yang memuncak pasca penangkapan Nicolas Maduro di Venezuela bulan lalu, telah melumpuhkan pasokan energi Havana dan memicu pembatasan darurat di seluruh sektor.
Pada Rabu, 11 Februari 2026, kehidupan sehari-hari di Kuba ditandai dengan pemadaman listrik bergilir dan kelangkaan bahan bakar, memaksa warga beralih ke sumber energi alternatif dan pemerintah memberlakukan langkah-langkah penghematan drastis. Situasi ini menempatkan Kuba di ambang kelumpuhan total di tengah tekanan ekonomi dan politik yang diperkuat oleh Washington.
Eskalasi Krisis Energi dan Langkah Darurat Havana
Wakil Perdana Menteri Kuba, Oscar Perez-Oliva Fraga, pada Jumat (6/2/2026) mengumumkan serangkaian langkah darurat untuk menjaga layanan dasar negara. Perusahaan milik negara kini beroperasi empat hari seminggu, transportasi antarprovinsi dipangkas, fasilitas pariwisata utama ditutup, jam sekolah dipersingkat, dan persyaratan kehadiran tatap muka di universitas dikurangi secara signifikan.
Perez-Oliva menegaskan bahwa bahan bakar akan diprioritaskan untuk layanan penting seperti kesehatan masyarakat, produksi pangan, dan pertahanan nasional. Pemerintah juga mendorong pemasangan energi terbarukan berbasis tenaga surya dan mengalihkan sumber daya ke sistem peringatan dini negara. Meskipun demikian, pada Minggu (8/2/2026), Kuba memberitahu maskapai penerbangan internasional bahwa penyediaan bahan bakar pesawat akan ditangguhkan selama satu bulan, mulai Senin (9/2/2026). Hal ini memaksa maskapai seperti Air France untuk mengatur pengisian bahan bakar di lokasi alternatif di Karibia.
Latar Belakang Kebijakan Unilateral Washington
Blokade ekonomi AS terhadap Kuba telah berlangsung puluhan tahun, namun kebijakan pemerintahan Donald Trump dalam beberapa minggu terakhir memperburuk situasi. Washington memblokir pengiriman minyak Venezuela ke Kuba setelah penangkapan Nicolas Maduro, yang sebelumnya merupakan mitra utama Havana dalam pasokan energi.
Presiden Trump secara terbuka menyatakan bahwa pemerintah Kuba siap untuk jatuh, mengindikasikan kebijakan AS yang bertujuan untuk perubahan rezim di Havana. Bulan lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengategorikan Kuba sebagai ancaman terhadap keamanan nasional AS dan memberlakukan tarif pada negara mana pun yang menjual atau memasok minyak ke Kuba. Tekanan ini, termasuk terhadap Meksiko, dilaporkan telah menyebabkan stok minyak Kuba mencapai titik terendah dalam sejarah.
Dinamika Pasokan Minyak dan Proyeksi Ketahanan Kuba
Sebelum krisis ini memuncak, Kuba sangat bergantung pada sekutu asing untuk pasokan minyak. Data dari Kpler, sebuah perusahaan analisis data, menunjukkan bahwa hingga bulan lalu, Meksiko adalah pemasok utama dengan hampir 44 persen dari total impor minyak Kuba, diikuti oleh Venezuela sebesar 33 persen, dan Rusia sekitar 10 persen, dengan sebagian kecil dari Aljazair.
Pada 30 Januari 2026, Kpler melaporkan bahwa Kuba hanya memiliki cadangan minyak yang cukup untuk bertahan selama 15 hingga 20 hari dengan tingkat permintaan saat ini, yang mencapai sekitar 100.000 barel minyak mentah per hari. Proyeksi ini menyoroti kerentanan strategis Kuba terhadap blokade energi yang berkelanjutan.
Respon Diplomatik dan Prospek Perubahan Rezim
Havana telah menolak tuduhan AS bahwa mereka menimbulkan ancaman keamanan. Kementerian Luar Negeri Kuba, awal bulan ini, mengeluarkan pernyataan yang menyerukan dialog konstruktif, kerja sama yang sah, dan hidup berdampingan secara damai dengan AS. Pernyataan tersebut menegaskan kembali kesediaan Kuba untuk mempertahankan dialog yang saling menghormati dan timbal balik, berorientasi pada hasil nyata, berdasarkan kepentingan bersama dan hukum internasional.
Di sisi lain, pejabat AS, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio, secara eksplisit menyatakan keinginan Washington untuk melihat perubahan pemerintahan di Kuba. Rubio, yang berketurunan Kuba, merupakan tokoh berpengaruh dalam administrasi Trump. Pernyataan-pernyataan ini menggarisbawahi dimensi geopolitik dari krisis energi, di mana tekanan ekonomi digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan politik yang lebih luas.
Analisis mengenai dinamika pasokan energi dan kebijakan unilateral ini didasarkan pada laporan intelijen publik dari Kpler, pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Kuba, dan deklarasi publik dari pejabat pemerintah Amerika Serikat yang dirilis hingga 11 Februari 2026.