Internasional

Amerika Serikat Pertimbangkan Opsi Serangan Militer Awal terhadap Iran di Tengah Ketegangan Regional

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan tengah mempertimbangkan opsi serangan militer skala besar terhadap Iran, sebuah langkah yang berpotensi memicu eskalasi signifikan di Timur Tengah. Pertimbangan ini muncul di tengah kegagalan mencapai kesepakatan diplomatik dan bertujuan untuk menggulingkan kepemimpinan Teheran, menurut sumber internal Gedung Putih yang dikutip The New York Times pada Minggu, 22 Februari 2026.

Presiden Trump disebut cenderung akan melancarkan serangan awal dalam waktu dekat guna meningkatkan tekanan terhadap Iran. Jika tekanan tersebut tidak membuahkan hasil, operasi militer penuh dengan target utama menggulingkan Pemimpin Agung Ayatollah Ali Khamenei dapat dipertimbangkan pada akhir tahun ini.

Opsi Militer dan Pertimbangan Strategis Washington

Sejumlah target potensial telah masuk dalam radar pertimbangan militer AS, meliputi markas besar Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), situs nuklir strategis, hingga fasilitas program rudal balistik Iran. Sebelumnya, AS juga telah mempertimbangkan penempatan tim pasukan operasi khusus di darat untuk menghancurkan fasilitas nuklir atau rudal yang terkubur jauh di bawah permukaan, di luar jangkauan amunisi konvensional.

Namun, opsi serangan komando semacam itu dinilai sangat berbahaya dan membutuhkan pengerahan pasukan operasi khusus dalam durasi yang lebih lama. Oleh karena itu, rencana serangan komando tersebut untuk sementara telah ditangguhkan. Para pejabat Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara AS juga telah menyampaikan kekhawatiran serius mengenai dampak dan potensi perang berkepanjangan dengan Iran.

Dinamika Diskusi Internal Gedung Putih

Rencana besar ini telah dibahas dalam pertemuan tertutup tingkat tinggi di Ruang Situasi Gedung Putih pada Rabu, 18 Februari 2026. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Direktur CIA John Ratcliffe, serta Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine.

Dalam forum tersebut, Presiden Trump mendesak Jenderal Caine dan Direktur Ratcliffe untuk memaparkan pandangan mereka terkait strategi luas terhadap Iran. Kedua pejabat tersebut dilaporkan bersikap hati-hati dan tidak memberikan rekomendasi kebijakan spesifik. Jenderal Caine lebih fokus memaparkan kapabilitas militer dari sisi operasional, namun tidak memberikan jaminan keberhasilan yang sama seperti saat operasi penangkapan Nicolas Maduro di Venezuela bulan lalu, mengingat Iran dinilai sebagai target yang jauh lebih kompleks dan sulit ditembus.

Sementara itu, Direktur Ratcliffe membedah situasi terkini di lapangan serta analisis dampak dari operasi yang diusulkan. Wakil Presiden JD Vance, meskipun tidak menyatakan penolakan, melontarkan serangkaian pertanyaan tajam mengenai risiko dan kerumitan pelaksanaan serangan tersebut.

Prospek Diplomasi dan Program Nuklir Iran

Di tengah pertimbangan militer, sebuah usulan diplomatik sedang diperdebatkan oleh pemerintahan Trump dan kepemimpinan Iran. Menurut beberapa pejabat, usulan tersebut berasal dari Rafael Grossi, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), sebuah organisasi PBB yang bertanggung jawab memeriksa fasilitas nuklir Iran.

Berdasarkan proposal IAEA, Iran akan diizinkan untuk memproduksi sejumlah kecil bahan bakar nuklir untuk keperluan medis. Iran sendiri telah memproduksi isotop medis selama bertahun-tahun di Reaktor Penelitian Teheran, sebuah fasilitas berusia hampir 60 tahun yang dipasok oleh AS di bawah program “Atom untuk Perdamaian”.

Namun, masih belum jelas apakah Iran bersedia mengecilkan program nuklir skala besar yang telah menelan miliaran dolar menjadi upaya terbatas. Demikian pula, belum ada kejelasan apakah Presiden Trump akan mengizinkan produksi nuklir terbatas untuk studi pengobatan kanker dan tujuan medis lainnya, mengingat deklarasi publiknya tentang “pengayaan nol”.

Analisis mengenai pertimbangan militer AS terhadap Iran ini didasarkan pada laporan The New York Times yang mengutip sumber-sumber internal pemerintahan AS, serta pernyataan resmi terkait program nuklir yang dirilis oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA).