Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mempertimbangkan opsi serangan militer terbatas terhadap Iran, memicu respons tegas dari Teheran yang menegaskan tidak akan tunduk pada tekanan global dalam perundingan nuklir. Situasi ini meningkatkan kekhawatiran eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah di tengah upaya diplomatik yang masih berjalan.
Sikap Teheran dan Proposal Tandingan
Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dalam siaran televisi pemerintah pada Sabtu (21/2/2026), menegaskan bahwa negaranya tidak akan menyerah pada tekanan eksternal terkait program nuklirnya. “Negara-negara besar dunia berbaris untuk memaksa kami menundukkan kepala… tetapi kami tidak akan menundukkan kepala meskipun semua masalah yang mereka ciptakan untuk kami,” ujar Pezeshkian.
Pernyataan ini muncul setelah Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, pada Jumat (20/2/2026) mengisyaratkan bahwa draf proposal tandingan atas pembahasan nuklir dengan Amerika Serikat dapat segera diajukan. Araqchi menyebut draf tersebut kemungkinan siap dalam dua hingga tiga hari ke depan, membuka peluang pembicaraan lanjutan AS-Iran sekitar sepekan mendatang. Namun, ia memperingatkan bahwa aksi militer akan secara signifikan memperumit upaya mencapai kesepakatan diplomatik.
Opsi Militer AS dan Ultimatum Trump
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump secara terbuka menyatakan sedang mempertimbangkan opsi serangan militer terbatas terhadap Iran. Sejumlah pejabat AS yang dikutip Reuters mengungkapkan bahwa perencanaan militer telah mencapai tahap lanjut, termasuk potensi penargetan individu atau bahkan mendorong perubahan kepemimpinan di Teheran jika diperintahkan oleh Trump.
Trump sebelumnya telah memberikan ultimatum 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan nuklir, memperingatkan akan adanya “hal-hal yang sangat buruk” di tengah peningkatan signifikan kehadiran militer AS di Timur Tengah. Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan serangan terbatas, Trump pada Jumat (20/2/2026) menyatakan, “Saya kira bisa saya katakan bahwa saya sedang mempertimbangkannya,” seraya menambahkan, “Mereka sebaiknya merundingkan kesepakatan yang adil.”
Ancaman tersebut juga dikaitkan dengan tindakan keras pemerintah Iran terhadap aksi protes massal. Trump mengklaim bahwa “32.000 orang tewas dalam periode waktu yang relatif singkat,” serta mengklaim telah mencegah eksekusi massal 837 orang dua pekan sebelumnya dengan ancaman serangan langsung.
Perdebatan Angka Korban dan Respons Iran
Klaim Trump mengenai jumlah korban tewas dalam kerusuhan di Iran memicu perdebatan. Pemantau hak asasi manusia berbasis di AS, HRANA, mencatat 7.114 kematian terverifikasi dan 11.700 kasus lainnya masih dalam peninjauan. Beberapa jam setelah klaim Trump, Menteri Luar Negeri Araqchi membalas melalui platform X, menyatakan bahwa pemerintah Iran telah menerbitkan “daftar komprehensif” berisi 3.117 korban tewas dalam kerusuhan tersebut. “Jika ada yang meragukan keakuratan data kami, silakan berbicara dengan bukti,” tulisnya.
Seruan Diplomasi dan Posisi Negosiasi
Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui juru bicaranya Stephane Dujarric, menyuarakan kekhawatiran atas meningkatnya retorika dan aktivitas militer di kawasan. Dujarric mendesak kedua pihak untuk tetap mengedepankan jalur diplomasi guna menyelesaikan perbedaan.
Dalam wawancara dengan MS NOW, Araqchi menegaskan bahwa dalam pembicaraan tidak langsung di Jenewa pekan ini, Amerika Serikat tidak menuntut penghentian total pengayaan uranium, dan Iran juga tidak menawarkan untuk menangguhkannya. “Apa yang sedang kami bicarakan sekarang adalah bagaimana memastikan bahwa program nuklir Iran, termasuk pengayaan, bersifat damai dan akan tetap damai selamanya,” jelas Araqchi. Ia menambahkan bahwa langkah-langkah “pembangunan kepercayaan” teknis dan politik akan diberlakukan untuk menjamin program tersebut tetap damai, sebagai imbalan atas tindakan terkait sanksi.
Sementara itu, Gedung Putih menegaskan kembali posisi Washington: “Presiden telah menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir atau kapasitas untuk membangunnya, dan bahwa mereka tidak boleh memperkaya uranium.”
Analisis mengenai dinamika geopolitik ini didasarkan pada pernyataan resmi dari kantor kepresidenan dan Kementerian Luar Negeri Iran, Gedung Putih, serta laporan dari lembaga pemantau hak asasi manusia dan media internasional yang dirilis hingga Senin, 23 Februari 2026.