Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara resmi menginstruksikan Departemen Pertahanan (Pentagon) untuk melakukan deklasifikasi dan merilis dokumen rahasia pemerintah terkait fenomena udara tak teridentifikasi (UAP) serta objek terbang tak dikenal (UFO). Keputusan strategis ini diumumkan melalui platform media sosial resmi pada Jumat (20/2/2026), menandai pergeseran signifikan dalam kebijakan transparansi intelijen militer AS.
Instruksi Presiden dan Respon Departemen Pertahanan
Dalam pernyataannya, Trump menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai respon atas tingginya urgensi publik terhadap transparansi informasi ekstraterestrial. Instruksi tersebut ditujukan langsung kepada Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan jajaran pimpinan lembaga intelijen terkait untuk memulai proses identifikasi serta perilisan berkas yang selama ini dikategorikan sebagai informasi sangat rahasia.
Menteri Pertahanan Pete Hegseth merespon instruksi tersebut dengan mengonfirmasi kesiapan Pentagon untuk meninjau kembali protokol keamanan data terkait UAP. Langkah ini mencakup evaluasi terhadap data sensor militer, laporan pilot tempur, dan analisis anomali ruang udara yang sebelumnya tidak dipublikasikan demi alasan keamanan nasional.
Polemik Pernyataan Barack Obama dan Kritik Trump
Kebijakan ini mencuat setelah mantan Presiden Barack Obama memberikan pernyataan dalam sebuah wawancara podcast mengenai realitas fenomena tersebut. Meskipun Obama mengklarifikasi bahwa pernyataannya merujuk pada probabilitas statistik kehidupan di luar bumi dan bukan bukti konkret di fasilitas militer seperti Area 51, Trump menilai komentar tersebut sebagai potensi kebocoran informasi rahasia.
Dukungan Bipartisan di Kongres Amerika Serikat
Rencana deklasifikasi ini mendapatkan perhatian serius dari Capitol Hill. Sejumlah anggota parlemen melihat peluang untuk memperkuat pengawasan sipil terhadap program-program militer yang bersifat tertutup. Beberapa poin penting terkait respon legislatif meliputi:
- John Fetterman (Senator Demokrat): Menilai transparansi dokumen intelijen ini sebagai isu bipartisan yang dapat menyatukan kedua faksi di parlemen.
- Anna Paulina Luna (Anggota DPR Republik): Mengindikasikan akan segera digelarnya rangkaian dengar pendapat (hearing) untuk menindaklanjuti data yang dirilis.
Analisis mengenai kebijakan deklasifikasi militer ini didasarkan pada pernyataan resmi kepresidenan dan laporan komunikasi Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang dirilis pada Februari 2026.