Pemerintahan Presiden Donald Trump secara fundamental merombak skema bantuan Amerika Serikat ke negara-negara Afrika, menggantikan program pembangunan tradisional dengan kesepakatan bilateral yang lebih sempit dan berorientasi langsung pada kepentingan strategis Washington. Langkah ini, yang diumumkan pada Selasa, 10 Februari 2026, merupakan bagian dari upaya sistematis untuk menandingi pengaruh Tiongkok di sektor-sektor prioritas.
Pergeseran Paradigma Bantuan AS di Afrika
Setelah membekukan sebagian besar belanja bantuan luar negeri pada awal masa jabatannya tahun lalu, pemerintahan Trump mulai menandatangani perjanjian bilateral baru dengan sejumlah negara Afrika. Kesepakatan ini secara eksplisit mengaitkan pendanaan AS dengan komitmen spesifik dari negara mitra, seperti akses terhadap mineral kritis, data kesehatan, dan pengalokasian anggaran nasional sesuai prioritas Washington.
Kepala Biro Urusan Afrika di Departemen Luar Negeri AS, Nick Checker, menegaskan bahwa Washington tidak akan bersaing dengan Tiongkok dalam hal nilai pendanaan proyek infrastruktur besar seperti jalan raya. “Mengingat pemotongan besar bantuan yang diluncurkan Trump pada hari pertamanya kembali ke Gedung Putih, AS tidak akan bersaing dengan Tiongkok ‘dolar demi dolar’ pada proyek-proyek seperti jalan,” ujar Checker kepada Semafor, dikutip dari The Independent pada Senin, 2 Februari 2026. Sebaliknya, AS akan memusatkan perhatian pada sektor yang lebih sempit namun dianggap strategis, seperti hak mineral, rantai pasok, dan kerja sama keamanan. “Jika itu adalah sektor prioritas — atau misalnya di bidang mineral, dan terkait ketahanan rantai pasok — itulah area di mana kami benar-benar ingin bersaing secara aktif,” tambah Checker.
Perjanjian baru ini menggantikan puluhan tahun bantuan yang sebelumnya dikelola oleh Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), yang mendanai berbagai program kesehatan dan kemanusiaan di Afrika. USAID telah dibubarkan pada tahun pertama Trump kembali menjabat, dengan alasan programnya terlalu luas dan tidak selaras dengan tujuan strategis AS.
Prioritas Strategis dan Kontroversi Implementasi
Detail sejumlah kesepakatan menunjukkan bagaimana kepentingan Amerika kini ditulis secara eksplisit. Dalam perjanjian dengan Kenya, misalnya, disebutkan bahwa kerja sama bertujuan “memperkuat sistem kesehatan Kenya agar menjadi lebih mandiri,” tetapi juga untuk “mempromosikan kepentingan AS di luar negeri,” termasuk memberikan Washington akses ke data kesehatan. Perjanjian Kenya itu juga memprioritaskan penggunaan penyedia layanan kesehatan berbasis keagamaan. Meskipun kelompok semacam itu berperan penting dalam sistem kesehatan negara tersebut, para pengkritik memperingatkan bahwa mereka mungkin tidak menyediakan layanan spesialis seperti perawatan HIV bagi komunitas LGBT+.
Dalam kesepakatan baru dengan Nigeria — salah satu penerima bantuan USAID terbesar sebelumnya — dukungan AS kini sangat menekankan penyedia layanan kesehatan berbasis agama Kristen. Para aktivis menilai pergeseran ini lebih mencerminkan prioritas politik dan strategis ketimbang kebutuhan kesehatan masyarakat. Sejauh ini, perjanjian telah diteken di 14 negara, seluruhnya di Afrika sub-Sahara. Namun, sebagian besar dokumennya belum dipublikasikan secara penuh, memicu kekhawatiran dari kelompok bantuan dan organisasi hak asasi manusia terkait transparansi.
Dinamika Persaingan Geopolitik dan Respon Tiongkok
Penyempitan bantuan AS terjadi saat pinjaman Tiongkok ke Afrika juga menurun tajam. Beijing mulai menjauh dari proyek infrastruktur raksasa. Data yang dirilis pekan lalu oleh Universitas Boston menunjukkan total pinjaman luar negeri Tiongkok turun menjadi 2,1 miliar dollar AS (sekitar Rp 35 triliun) pada 2024, hampir setengah dari tahun sebelumnya. Tren ini menandakan pergeseran ke proyek yang lebih kecil dan layak secara komersial.
Pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, Jeremy Lewin, mengatakan pekan lalu bahwa pemerintahan Trump menggunakan bantuan yang “terarah dan berdampak tinggi” untuk melawan pengaruh Tiongkok dan membangun kemitraan dengan “negara-negara yang pro-Amerika,” seiring bantuan dialihkan ke wilayah dan sektor yang dianggap paling menentukan secara strategis. Minggu ini, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menjadi tuan rumah pertemuan mineral kritis di Washington bersama pejabat dari sejumlah negara Afrika. Presiden Republik Demokratik Kongo, Felix Tshisekedi, dijadwalkan hadir, bersama para menteri dari Guinea, Kenya, dan Zambia. Gedung Putih menegaskan Afrika tetap penting bagi AS. Namun, sebuah email bocor yang dilaporkan dikirim Checker kepada para diplomat AS bulan lalu menyebut benua itu sebagai “teater pinggiran — bukan inti — bagi kepentingan AS.”
Analisis mengenai pergeseran kebijakan bantuan ini didasarkan pada pernyataan resmi Departemen Luar Negeri AS, laporan intelijen publik, dan data pinjaman luar negeri yang dirilis oleh Universitas Boston pada awal Februari 2026.