Presiden sementara Suriah, Ahmed al-Sharaa, menjadi target lima percobaan pembunuhan yang digagalkan oleh kelompok teroris ISIS sepanjang tahun lalu. Insiden ini, yang juga menyasar Menteri Dalam Negeri Anas Hasan Khattab dan Menteri Luar Negeri Asaad al-Shibani, menggarisbawahi ancaman keamanan persisten di tengah upaya konsolidasi kekuasaan pemerintahan transisi. Secara paralel, pasukan pemerintah Suriah baru-baru ini berhasil mengambil alih pangkalan militer strategis al-Tanf, yang sebelumnya dikelola oleh pasukan Amerika Serikat.
Ancaman Persisten ISIS dan Kekosongan Keamanan
Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dirilis pada Rabu, 11 Februari 2026, oleh Sekretaris Jenderal Antonio Guterres dan disiapkan oleh Kantor Kontra-Terorisme PBB, mengungkapkan detail upaya pembunuhan terhadap al-Sharaa. Serangan tersebut terjadi di Aleppo utara dan Daraa selatan, didalangi oleh kelompok Saraya Ansar al-Sunnah, yang diidentifikasi sebagai front dari ISIS. Laporan tersebut menekankan bahwa ISIS “secara aktif memanfaatkan kekosongan keamanan dan ketidakpastian” di Suriah.
Pakar kontra-terorisme PBB memperkirakan bahwa kelompok Negara Islam ini masih memiliki sekitar 3.000 pejuang di Irak dan Suriah, dengan mayoritas terkonsentrasi di wilayah Suriah. Mereka terus melancarkan serangan, terutama menargetkan pasukan keamanan di wilayah utara dan timur laut negara itu, menunjukkan kapabilitas operasional yang signifikan meskipun menghadapi tekanan.
Pengambilalihan Pangkalan Strategis Al-Tanf
Secara terpisah, Kementerian Pertahanan Suriah mengumumkan bahwa pasukannya telah mengamankan pangkalan al-Tanf di timur negara itu, yang berlokasi strategis dekat perbatasan dengan Yordania dan Irak. “Pasukan Suriah kini mengamankan pangkalan beserta sekelilingnya,” demikian bunyi pernyataan resmi kementerian. Dua pejabat AS yang tidak ingin disebutkan namanya turut mengonfirmasi penyerahan pangkalan tersebut kepada Reuters.
Pangkalan al-Tanf sebelumnya memegang peran krusial dalam operasi kontra-terorisme terhadap ISIS, yang mendeklarasikan kekhalifahan di sebagian besar wilayah Suriah dan Irak pada tahun 2014. Meskipun pangkalan ini sering menjadi sasaran serangan drone oleh kelompok-kelompok yang didukung Iran, intensitas serangan menurun tajam setelah jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad pada Desember 2024, ketika kelompok pemberontak memasuki Damaskus dan Assad melarikan diri ke Rusia.
Konsolidasi Kekuasaan dan Tantangan Keamanan Internal
Ahmed al-Sharaa, yang sebelumnya memimpin Hayat Tahrir al-Sham (kelompok militan yang pernah berafiliasi dengan al-Qaeda sebelum memutus hubungan), kini berupaya memperluas kendali pemerintahannya. Bulan lalu, pasukannya berhasil merebut wilayah luas di timur laut Suriah setelah bentrokan mematikan dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF), yang kemudian diakhiri dengan gencatan senjata. Pada November 2025, pemerintahannya juga bergabung dengan koalisi internasional untuk melawan ISIS.
Langkah-langkah konsolidasi kekuasaan dan pengawasan keamanan ini merupakan respons terhadap ancaman terorisme yang masih eksis dan dinamika geopolitik regional yang kompleks. Analisis mengenai pergerakan militer dan ancaman terorisme ini didasarkan pada laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirilis pada 11 Februari 2026, serta pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Suriah dan konfirmasi dari pejabat Amerika Serikat.