Pemerintah Kerajaan Arab Saudi secara resmi menetapkan awal bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Keputusan strategis ini diumumkan oleh Istana Kerajaan melalui kantor berita resmi Saudi Press Agency (SPA) setelah melalui proses verifikasi teknis dan observasi astronomi pada Selasa malam.
Mekanisme Observasi dan Otoritas Mahkamah Agung
Penetapan ini didasarkan pada hasil pemantauan hilal atau bulan sabit baru yang dilakukan oleh tim ahli di berbagai titik strategis, termasuk observatorium utama yang terletak 100 kilometer di barat laut Riyadh. Wilayah gurun yang minim polusi cahaya dipilih untuk memastikan akurasi pengamatan visual yang kemudian dilaporkan secara berjenjang kepada Mahkamah Agung Arab Saudi.
Meskipun kemajuan teknologi astronomi telah memungkinkan prediksi presisi jauh hari sebelumnya, otoritas keagamaan di Riyadh tetap mempertahankan metode rukyat atau pengamatan langsung sebagai standar legalitas formal. Mahkamah Agung memegang mandat penuh dalam memvalidasi laporan dari lapangan sebelum mengeluarkan dekrit resmi yang menjadi panduan bagi jutaan umat di dalam dan luar negeri.
Dinamika Regional dan Pengaruh Geopolitik Keagamaan
Keputusan Riyadh memiliki dampak sistemik terhadap koordinasi sosial dan keagamaan di kawasan Teluk. Negara-negara tetangga seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan Oman dilaporkan menyelaraskan kalender ibadah mereka dengan pengumuman tersebut. Hal ini kembali menegaskan posisi Arab Saudi sebagai pusat gravitasi spiritual bagi dunia Islam, khususnya dalam kapasitasnya sebagai pelayan dua kota suci.
| Parameter | Detail Informasi |
| Lokasi Pengamatan | Observatorium Gurun, 100 km Barat Laut Riyadh |
| Lembaga Berwenang | Mahkamah Agung Kerajaan Arab Saudi |
| Negara Terdampak | Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, dan Global |
Sebagai otoritas tertinggi di lokasi dua situs suci Islam, Arab Saudi memikul tanggung jawab logistik dan keamanan yang besar selama periode ini. Pengumuman ini juga menjadi sinyal dimulainya mobilisasi sumber daya pelayanan publik untuk mengakomodasi lonjakan aktivitas di Mekkah dan Madinah. Analisis mengenai penetapan kalender keagamaan ini didasarkan pada laporan resmi Saudi Press Agency dan pernyataan Mahkamah Agung yang dirilis pada 17 Februari 2026.