Pada 28 Februari 2026, Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan militer skala besar secara terbuka terhadap Iran. Operasi gabungan yang dinamai Operation Epic Fury oleh AS dan Roaring Lion oleh Israel ini menargetkan pusat kekuasaan Iran di ibu kota Tehran serta markas Pasukan Garda Revolusi Iran (IRGC) di kota-kota penting seperti Isfahan, Qom, dan Karaj. Sebagai respons, Iran dilaporkan melancarkan serangan misil balasan ke markas-markas militer AS di kawasan Timur Tengah, memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik bersenjata skala penuh.
Eskalasi di Timur Tengah dan Dinamika Geopolitik
Serangan ini terjadi di tengah ketegangan geopolitik global yang memanas, menyusul konflik berkepanjangan di Ukraina, Gaza, dan perbatasan Pakistan-Afghanistan. Ironisnya, operasi militer ini diluncurkan tidak lama setelah peresmian Board of Peace oleh Presiden AS, Donald Trump, sebuah lembaga unilateral yang diklaim sebagai penjaga perdamaian dunia. Eskalasi agresif ini juga bertepatan dengan negosiasi tarif perdagangan internasional antara AS dan berbagai negara, termasuk Indonesia yang baru saja menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada pertengahan Februari 2026.
Dilema Indonesia di Tengah Poros Kekuatan Global
Dunia saat ini dihadapkan pada poros kekuatan utama AS dan China. AS, sebagai negara adidaya pasca-Perang Dunia, memegang supremasi militer, keuangan, dan teknologi global. Sementara itu, China telah muncul sebagai penantang hegemoni Barat dengan kekuatan industri dan perdagangan internasionalnya.
Indonesia memiliki hubungan bilateral yang erat dengan kedua kekuatan tersebut. China merupakan mitra dagang utama Indonesia, dengan nilai ekspor mencapai lebih dari 82 miliar dollar AS dan impor sekitar 85 miliar dollar AS pada tahun 2025. China juga menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia melalui proyek-proyek strategis seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Kawasan Industri Morowali. Pada awal Januari 2026, Indonesia dan China menandatangani nota kesepahaman investasi untuk 16 proyek senilai 2,19 miliar dollar AS dalam skema Twin Countries Twin Parks. Selain itu, Indonesia telah resmi bergabung dengan BRICS, aliansi ekonomi yang identik dengan China.
Di sisi lain, Indonesia juga menjalin hubungan dengan AS dan negara-negara Barat. Pemerintah Indonesia secara kontroversial menyatakan bergabung dengan Board of Peace yang digagas AS. Meskipun nilai perdagangan bilateral dengan AS tidak sebesar China, AS tetap menjadi pusat keuangan global yang memengaruhi arus modal dan pasar utang. AS juga merupakan pemegang kunci teknologi militer dan stabilitas keamanan internasional di Kawasan Indo-Pasifik.
Posisi Indonesia menjadi semakin kompleks. Ketergantungan ekonomi yang signifikan terhadap China berhadapan dengan ketergantungan pada stabilitas keamanan dan keuangan dari AS. Eskalasi konflik di Timur Tengah akan menjadikan Indonesia jalur perdagangan penting bagi China, mengingat ‘Malacca Dilemma’ yang diungkapkan mantan Presiden China Hu Jintao mengenai ketergantungan pasokan minyak melalui Selat Malaka. Bagi AS, Indonesia menjadi bagian penting dari manajemen risiko geopolitik di Indo-Pasifik, berfungsi sebagai jangkar untuk menyeimbangkan pengaruh China di Asia Tenggara.
Konsekuensi Strategis dan Respons Internasional
Eskalasi konflik di Timur Tengah diperkirakan akan menimbulkan konsekuensi global. Salah satu dampak paling potensial adalah gangguan pasokan minyak, mengingat Iran menguasai Selat Hormuz, urat nadi minyak dunia. Data dari US Energy Information Administration (EIA) menunjukkan bahwa sekitar 20% pasokan minyak mentah dan Liquefied Natural Gas (LNG) global melewati selat ini. Gangguan akses akan memicu kenaikan harga minyak mentah dan LNG, yang pada gilirannya akan menaikkan harga bahan bakar, tarif listrik, dan biaya logistik, mendorong inflasi global. Laporan Reuters mengindikasikan bahwa gangguan keamanan di Selat Hormuz dapat memicu disrupsi pasar energi terbesar dalam beberapa dekade terakhir.
Para pemimpin Uni Eropa (UE) menyerukan penahanan diri penuh dari semua pihak, mengingat banyak negara Eropa masih bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah. China dan Rusia memberikan reaksi lebih keras. Pemerintah China mengutuk keras serangan AS-Israel dan mendesak penghentian aksi militer, mengingat China adalah pembeli minyak Iran terbesar. Rusia, yang memiliki aliansi strategis dengan Iran, mengecam serangan tersebut sebagai pemicu bencana kemanusiaan, ekonomi, dan radiologis, meskipun Rusia sendiri masih disibukkan dengan konflik di Ukraina.
Tantangan Kebijakan Luar Negeri Indonesia
Bagi Indonesia, dunia yang semakin terbelah ini menghadirkan tantangan signifikan. Lonjakan harga energi global hampir pasti akan menekan subsidi energi, memperlebar defisit fiskal, dan memperburuk tekanan nilai tukar rupiah—kombinasi klasik krisis makro di negara importir energi. Pemerintah Indonesia harus melakukan negosiasi internasional dengan lebih cermat agar tidak terjepit di antara kekuatan-kekuatan besar.
Politik luar negeri bebas-aktif Indonesia hanya akan bermakna jika diimplementasikan sebagai strategi dan aksi yang efektif, bukan sekadar slogan. Indonesia secara realistis tidak dapat mengontrol konflik global, namun harus mampu mengontrol kesiapan domestiknya, termasuk diversifikasi energi, ketahanan fiskal, dan ketegasan arah diplomasi ekonomi. Tanpa langkah-langkah ini, setiap eskalasi konflik global akan selalu berdampak negatif bagi masyarakat di dalam negeri.
Analisis mengenai pergerakan militer dan dampaknya ini didasarkan pada laporan media internasional, data ekonomi pemerintah, serta pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan dari negara-negara terkait yang dirilis pada akhir Februari dan awal Maret 2026.