Perundingan antara Amerika Serikat dan Iran mengenai masa depan program nuklir Teheran berakhir tanpa kesepakatan pada Kamis (26/2/2026) waktu setempat. Kebuntuan ini terjadi di tengah pertimbangan Gedung Putih untuk melancarkan operasi militer yang berpotensi menjadi intervensi signifikan Washington di Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun kedua pihak mengeklaim adanya kemajuan, belum terlihat tanda-tanda kompromi atas isu-isu fundamental, sehingga meningkatkan spektrum eskalasi konflik terbuka.
Kebuntuan Negosiasi dan Klaim Kemajuan Semu
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyebut pembicaraan tidak langsung di Jenewa sebagai “salah satu putaran negosiasi paling intens dan terpanjang yang pernah kami jalani.” Ia juga mengeklaim telah terjadi “kemajuan yang baik” dan mengonfirmasi bahwa perundingan lanjutan akan berlangsung kurang dari sepekan. Mediator dari Oman turut menyampaikan optimisme dan memprediksi perundingan teknis akan kembali digelar pekan depan di Wina, menepis anggapan keruntuhan negosiasi dan menyebut adanya pertukaran ide-ide baru yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Namun, belum ada bukti nyata bahwa kedua pihak mencapai kesepakatan mengenai hak Iran untuk memperkaya uranium. Seorang pejabat Iran di Jenewa menegaskan posisi tegas negaranya, menyatakan bahwa “prinsip penghentian pengayaan permanen, pembongkaran fasilitas nuklir, dan transfer stok uranium ke AS sepenuhnya ditolak.”
Tuntutan Washington dan Pengerahan Kekuatan Militer
Amerika Serikat menuntut jaminan permanen terkait pengayaan uranium dan mekanisme inspeksi yang dapat meyakinkan Washington bahwa Iran tidak akan pernah mampu mengembangkan senjata nuklir. Iran selama ini membantah memiliki ambisi tersebut. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan pada Rabu, “Mereka saat ini tidak melakukan pengayaan, tetapi mereka sedang berusaha mencapai titik di mana pada akhirnya mereka bisa melakukannya.”
Rubio juga menyoroti kapabilitas rudal balistik Iran. “Iran menolak membahas jangkauan rudalnya dengan kami atau dengan siapa pun, dan ini merupakan masalah besar bagi kami. Iran memiliki rudal yang jangkauannya meningkat setiap tahun, dan ini bisa menjadi ancaman bagi Amerika Serikat karena jangkauan rudal tersebut dapat mencapai wilayah Amerika,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa rudal jarak pendek Iran juga mampu menghantam pangkalan AS di kawasan.
Teheran menolak memasukkan isu non-nuklir ke dalam agenda pembicaraan, termasuk program rudal balistiknya dan dukungannya terhadap kelompok-kelompok yang didukung Iran di Timur Tengah. Iran menyebut rudal balistiknya—beberapa berjangkauan hingga 2.000 kilometer—bersifat defensif.
Perundingan berlangsung di tengah pengerahan aset militer signifikan AS di kawasan, termasuk dua gugus tempur kapal induk, pesawat tempur, aset pengisian bahan bakar udara, dan kapal selam serang bersenjata rudal jelajah Tomahawk.
Sengketa Pengayaan Uranium dan Temuan IAEA
Hak memperkaya uranium di dalam negeri telah lama dianggap sebagai simbol kedaulatan nasional Iran, dan diakui dalam kesepakatan nuklir 2015. Presiden Donald Trump sebelumnya mengeklaim bahwa tiga fasilitas nuklir utama Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan telah “dihancurkan” oleh bom AS pada Juni tahun lalu, sehingga secara teknis menghambat Iran untuk memperkaya uranium dalam jumlah besar dalam waktu dekat.
Namun Teheran menolak mengizinkan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) melakukan inspeksi untuk menilai tingkat kerusakan fasilitas tersebut. IAEA menyebut Iran belum menjelaskan keberadaan sekitar 400 kilogram uranium yang diperkaya hingga 60 persen—kuantitas yang memadai untuk memproduksi lima hingga enam perangkat nuklir, setara dengan daya ledak bom Nagasaki 1945.
Selain itu, pada Mei tahun lalu, IAEA memperkirakan Iran memiliki 8.000 kilogram uranium yang diperkaya hingga 20 persen atau di bawahnya. Iran sempat mengusulkan agar stok uranium dengan pengayaan tinggi itu diencerkan (down-blended) di dalam negeri. Alternatif lain adalah mengekspornya ke Rusia atau AS. Namun, mengirim seluruh stok 8.000 kilogram ke AS akan menjadi konsesi besar bagi Iran, meskipun dapat membuka jalan pencabutan banyak sanksi ekonomi AS dan PBB.
Tekanan Domestik dan Dilema Strategis AS
Presiden Trump kini memiliki aset militer yang cukup untuk melancarkan operasi militer terhadap Iran, baik dalam skala luas untuk memicu perubahan rezim maupun serangan terbatas guna menekan Teheran agar lebih fleksibel dalam negosiasi. Namun, kalangan komando militer AS diyakini keberatan untuk mempertahankan konsentrasi pasukan yang besar dan berbiaya tinggi tersebut tanpa mandat operasional yang jelas.
Di dalam negeri, Trump juga menghadapi tekanan politik. Partai Demokrat menuntut pemungutan suara di Kongres atas apa yang mereka sebut sebagai “perang pilihan.” Jajak pendapat Associated Press pekan ini menunjukkan bahwa 56 persen warga Amerika tidak percaya Trump akan mengambil keputusan yang tepat terkait penggunaan kekuatan militer di luar negeri.
Analisis mengenai dinamika negosiasi dan pengerahan militer ini didasarkan pada pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri AS dan Iran, laporan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), serta citra satelit yang dirilis oleh lembaga intelijen publik.