Serangan militer berskala besar yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Teheran pada Sabtu, 28 Februari 2026, pagi, telah menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Peristiwa krusial ini segera menyoroti dinamika kemitraan strategis antara Iran dan Rusia, di mana respons Moskwa dinilai terbatas pada dukungan verbal di tengah eskalasi konflik regional.
Eskalasi di Teheran dan Respons Awal Moskwa
Pasca-serangan udara yang menghantam ibu kota Iran, Teheran, dan mengklaim nyawa Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, Teheran segera menghubungi Moskwa. Namun, menurut laporan Politico, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov hanya menyampaikan simpati dan janji dukungan retoris. Respons ini menempatkan Iran dalam daftar sekutu Rusia, setelah Suriah dan Venezuela, yang menghadapi krisis parah tanpa intervensi militer langsung dari Kremlin.
Pola Non-Intervensi Rusia dalam Krisis Sekutu
Sejak invasi skala penuh ke Ukraina empat tahun lalu, Kremlin secara konsisten memposisikan diri sebagai arsitek tatanan dunia multipolar yang menentang hegemoni Barat. Namun, dalam momen-momen genting, dukungan Rusia terhadap sekutunya di lapangan kerap menunjukkan keterbatasan. Presiden Suriah Bashar al-Assad, pada akhir 2024, mengalami kegagalan dukungan Rusia dalam mempertahankan rezimnya dari serbuan pemberontak ke Damaskus. Nasib serupa menimpa Nicolas Maduro dari Venezuela, yang kini ditahan di Amerika Serikat sejak awal tahun ini.
Kematian Khamenei, yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump, semakin mempertegas kesenjangan antara retorika geopolitik Moskwa dan realitas dominasi strategis Amerika Serikat di kancah global.
Batasan Traktat Kemitraan Strategis Rusia-Iran
Secara formal, Rusia tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk membela Iran secara militer. Meskipun kedua negara menandatangani perjanjian kemitraan strategis pada April 2025, dokumen tersebut tidak mencakup klausul pertahanan bersama. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrey Rudenko menegaskan kepada Parlemen Rusia atau Duma bahwa perjanjian tersebut “tidak berarti pembentukan aliansi militer dengan Iran atau bantuan militer timbal balik.”
Kesenjangan komitmen ini kontras dengan bantuan signifikan yang diberikan Iran kepada Rusia, termasuk pasokan drone dan rudal yang krusial untuk operasi militer Rusia di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin, dalam Forum Ekonomi St Petersburg pada Juni 2025, menjelaskan sikap “netral” Rusia dengan menyoroti keberadaan sekitar dua juta mantan warga Uni Soviet yang kini bermukim di Israel. “Negara itu (Israel) hampir menjadi negara berbahasa Rusia hari ini. Dan kami tentu saja mempertimbangkan faktor tersebut,” ujar Putin, mengindikasikan pertimbangan demografis dan geopolitik yang kompleks.
Upaya Moskwa Memutarbalikkan Narasi
Kegagalan intervensi di Iran merupakan pukulan telak bagi reputasi global Rusia, namun Moskwa berupaya memutarbalikkan narasi ini untuk kepentingan domestik dan diplomatiknya. Para pejabat Kremlin mengalihkan kritik tajam kepada Barat, khususnya Amerika Serikat.
“Sang ‘juru damai’ beraksi lagi. Pembicaraan dengan Iran hanyalah kedok. Semua orang tahu itu,” tulis Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev melalui unggahannya di media sosial X, menyindir peran Presiden Trump.
Senada dengan itu, penasihat kebijakan luar negeri Kremlin, Fyodr Lukyanov, menyatakan bahwa diplomasi dengan Trump kini menjadi “hal yang sama sekali tidak berguna.” Pengamat politik Rusia dari University College London, Vladimir Pastukhov, berpendapat bahwa situasi di Teheran justru akan memperkeras posisi Putin terkait konflik di Ukraina. “Akan sulit meyakinkan Putin bahwa dia pernah salah (mengenai bahaya Barat). Kepada mereka yang ragu, dia akan menunjuk ke Teheran dan berkata: ‘Itu bisa saja menimpa kita’,” tulis Pastukhov melalui Telegram.
Moskwa kini tampaknya berharap agar sekutu-sekutunya yang tersisa lebih memfokuskan perhatian pada pesan “bahaya pengkhianatan Barat” daripada meratapi ketidakhadiran militer Rusia saat Iran menghadapi gempuran.
Analisis mengenai dinamika geopolitik dan respons militer ini didasarkan pada pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Rusia, laporan media internasional seperti Politico, serta analisis dari lembaga riset dan pakar geopolitik yang dirilis hingga Minggu, 01 Maret 2026.