Washington dan Tokyo saat ini tengah meninjau ulang rencana relokasi pasukan Korps Marinir Amerika Serikat (AS) dari Okinawa, Jepang, di tengah meningkatnya proyeksi kekuatan militer Republik Rakyat China di kawasan Indo-Pasifik. Peninjauan ini dipicu oleh kekhawatiran strategis bahwa penarikan pasukan dapat melemahkan daya tangkal (deterrence) terhadap ambisi Beijing, khususnya terkait Taiwan.
Proses pengurangan kehadiran militer AS di Okinawa telah berlangsung selama puluhan tahun, didorong oleh negosiasi dan ketegangan lokal, termasuk insiden pada tahun 1995. Pada tahun 2006, Tokyo dan Washington menandatangani US-Japan Defense Policy Review Initiative (DPRI) yang menggariskan pengurangan pasukan AS di pulau tersebut. Rencana tahun 2012 memperkirakan sekitar 9.000 Marinir akan dipindahkan, menyisakan sekitar 10.000 personel. Hingga Desember 2024, kontingen pertama yang terdiri dari lebih dari 100 Marinir dilaporkan telah meninggalkan Okinawa, menandai pengurangan pasukan pertama sejak Perang Dunia II. Pasukan yang direlokasi dijadwalkan ditempatkan di pangkalan-pangkalan di Guam, Hawaii, Korea Selatan, dan Australia bagian utara.
Kekhawatiran Strategis di Tengah Kebangkitan China
Lembaga pemikir berpengaruh Atlantic Council pada bulan ini menerbitkan laporan yang memperingatkan bahwa pemindahan Marinir dari Okinawa berisiko melemahkan daya tangkal terhadap Beijing. Penulis laporan, Letnan Kolonel Caleb Eames dan pakar hubungan internasional Amy Cowley, menekankan bahwa China terus mengejar dominasi maritim dengan militernya yang memproyeksikan pengaruh di jalur laut vital, terutama dengan targetnya terhadap Taiwan. Beijing menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk mengintegrasikannya.
Menurut laporan tersebut, rencana relokasi Marinir dari Okinawa justru akan menguntungkan perencana militer China. Sebagai respons, Washington disarankan untuk mempertahankan kehadiran yang kuat di Okinawa, sekaligus memberikan insentif ekonomi, menegaskan komitmen AS terhadap sekutu dan kawasan, serta merestrukturisasi rencana masa depan Korps Marinir AS di Jepang dan seluruh Pasifik. Laporan itu menyoroti bahwa kehadiran militer AS yang kuat di Okinawa, di utara Taiwan, dan di Filipina, secara strategis mampu menunda kemajuan musuh dan memberikan waktu bagi pengerahan pasukan tambahan AS jika terjadi konflik berskala besar.
Dilema Tokyo dan Adaptasi Strategi Pertahanan
Garren Mulloy, profesor hubungan internasional di Daito Bunka University dan pakar isu militer, menyatakan bahwa laporan Atlantic Council kemungkinan besar akan menarik perhatian signifikan di pemerintahan AS. Di sisi lain, Tokyo menghadapi dilema politik; pemerintah Jepang menyadari akan menghadapi reaksi keras jika dianggap mengingkari janji untuk mengurangi pasukan AS di Okinawa, sebagaimana disampaikan Mulloy kepada DW.
Mulloy berpendapat bahwa isu ini bukan tentang menghentikan atau membatalkan sepenuhnya pemindahan Marinir ke Guam dan lokasi lain, melainkan tentang peninjauan ulang unit mana yang harus tetap berada di Okinawa dan mana yang dapat direlokasi. Kunci dari adaptasi strategi ini adalah menciptakan sinergi yang lebih baik antara unit AS dan Jepang di pulau-pulau tersebut. Tokyo sendiri sedang meningkatkan belanja pertahanan dan memindahkan lebih banyak asetnya, terutama unit angkatan laut dan udara, ke wilayah selatan untuk memperkuat kapabilitas pertahanan secara keseluruhan.
Untuk meredakan kekhawatiran di Okinawa, Mulloy mengusulkan pemindahan satu batalion infanteri berjumlah 500 personel beserta ratusan anggota keluarga mereka ke Guam. Sebagai gantinya, AS dapat menempatkan tim baterai rudal khusus yang hanya berjumlah 100 personel di Okinawa. Konsentrasi pasukan di pulau utama juga dapat dikurangi dengan menempatkan unit-unit di pulau-pulau kecil di sekitarnya.
Prospek dan Tantangan Implementasi
Hasil dari adaptasi ini, menurut Mulloy, adalah jejak militer yang lebih kecil namun memiliki kapabilitas tempur yang lebih besar, terutama melalui integrasi yang lebih baik dengan pasukan Jepang yang terus berkembang. Seorang analis lain yang menolak disebutkan namanya karena menjadi penasihat pemerintah Jepang dalam isu keamanan, menyambut baik pendekatan ini. Namun, ia memperingatkan bahwa rencana tersebut tetap akan menghadapi penolakan dari warga Okinawa yang menginginkan penarikan penuh semua pasukan AS.
Dari sudut pandang Tokyo, kehadiran pasukan AS dianggap esensial karena ancaman terhadap Okinawa dan Jepang selatan bersifat eksistensial. Analis tersebut memprediksi bahwa meskipun status quo lebih mudah dipertahankan, akan sulit untuk sepenuhnya membatalkan janji yang telah dibuat kepada Okinawa. Oleh karena itu, ia memperkirakan pemindahan akan lebih kecil dari rencana awal, mungkin hanya melibatkan pasukan garis depan atau spesialis, dengan rencana untuk mengembalikan mereka ke Okinawa dengan cepat jika situasi membutuhkan.
Analisis mengenai dinamika relokasi militer ini didasarkan pada laporan Atlantic Council yang dirilis pada Februari 2026, serta pernyataan dari pakar pertahanan dan sumber-sumber yang dekat dengan pemerintah Jepang.