Amerika Serikat memprakarsai pembentukan blok perdagangan mineral kritis bersama 55 negara sekutu dan mitra, sebuah langkah strategis untuk mengurangi dominasi Tiongkok atas material esensial bagi industri manufaktur canggih dan sistem persenjataan. Wakil Presiden AS JD Vance mengumumkan skema ini, yang mencakup penetapan batas harga minimum terkoordinasi, sebagai respons terhadap ketergantungan global pada pasokan mineral yang sebagian besar dikendalikan Beijing.
Pemerintahan Trump berencana menggunakan tarif untuk menjaga harga minimum sekaligus memperkuat pasokan mineral yang vital bagi produksi semikonduktor, kendaraan listrik, dan sistem persenjataan canggih. Inisiatif ini merupakan kelanjutan dari pelajaran yang dipetik dari perang dagang AS-Tiongkok pada tahun 2025, yang menyoroti kerentanan rantai pasok global.
Strategi Washington dan Mekanisme Blok Dagang
JD Vance menegaskan perlunya aksi kolektif agar negara-negara Barat dapat mencapai kemandirian dalam pasokan mineral kritis. “Kami ingin negara anggota membentuk blok perdagangan di antara sekutu dan mitra, yang menjamin akses Amerika dan sekaligus memperluas produksi di seluruh kawasan,” kata Vance dalam pembukaan pertemuan yang dipimpin Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.
Pertemuan di Washington tersebut dihadiri oleh pejabat dari 55 negara Eropa, Asia, dan Afrika, termasuk Korea Selatan, India, Thailand, Jepang, Jerman, Perancis, Inggris, Australia, serta Republik Demokratik Kongo. Vance menambahkan, “Kami akan menetapkan harga acuan mineral kritis di setiap tahap produksi. Bagi negara anggota, harga acuan ini akan menjadi batas bawah yang dijaga melalui tarif yang dapat disesuaikan demi menjaga integritas harga.”
Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengumumkan rencana kerja sama bilateral dengan Meksiko serta perjanjian trilateral dengan Uni Eropa dan Jepang untuk memperkuat rantai pasok mineral kritis. Langkah ini disebut sebagai fondasi bagi kesepakatan yang lebih luas dengan sekutu lain. Secara terpisah, Kementerian Luar Negeri Argentina mengumumkan kesepakatan dengan AS untuk memperkuat dan mendiversifikasi rantai pasok, dengan harapan meningkatkan ekspor tembaga dan litium. Menariknya, Greenland dan Denmark, sekutu NATO yang berwenang atas Arktika yang kaya mineral, tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
Dinamika Geopolitik Mineral Kritis dan Posisi ASEAN
Marco Rubio menyoroti bahwa konsentrasi mineral kritis di tangan satu negara telah berubah menjadi alat tawar dalam geopolitik global. Di tengah upaya AS membentuk blok perdagangan ini, kawasan Asia Tenggara dinilai memiliki ruang diplomasi tersendiri, terutama Indonesia yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia.
Namun, posisi Indonesia tidak sepenuhnya aman. Direktur Institute for Climate Policy and Global Politics, Eko Sulistyo, menyebut posisi Indonesia sebagai rentan. “Hilirisasi adalah langkah berani, namun masih menyisakan tantangan besar. Teknologi pemrosesan didominasi investor Tiongkok, dan ancaman ekologis di wilayah tambang,” tulis Eko Sulistyo.
Eko menilai momentum ini dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mengambil inisiatif regional, seperti mendorong pembentukan ASEAN Critical Minerals Alliance. Konsorsium kawasan ini bertujuan menetapkan standar bersama terkait ekspor, pengolahan, dan keberlanjutan mineral hijau. “Dengan langkah kolektif, ASEAN dapat berbicara dengan satu suara di hadapan Washington dan Beijing, sebagai penentu arah, bukan pengikut,” pungkas Eko Sulistyo.
Inisiatif pembentukan blok perdagangan mineral kritis ini didasarkan pada pernyataan resmi dari Kantor Wakil Presiden AS dan Kementerian Luar Negeri AS, serta laporan analisis dari Institute for Climate Policy and Global Politics yang dirilis pada awal Februari 2026.