Amerika Serikat (AS) kembali mengerahkan aset intelijen udara di dekat wilayah udara Iran, memicu peningkatan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dua pesawat militer AS, sebuah pesawat intai maritim P-8A Poseidon dan drone pengintai MQ-4C Triton, terdeteksi beroperasi di sekitar Selat Hormuz dan Teluk Oman pada Kamis, 12 Februari 2026.
Pengerahan Aset Intelijen Udara AS
Menurut laporan kantor berita Rusia, Novosti, yang dikutip oleh Middle East Monitor, P-8A Poseidon Angkatan Laut AS lepas landas dari pangkalan militer di Bahrain. Pesawat tersebut kemudian melakukan pola terbang melingkar di atas Selat Hormuz, jalur perairan yang krusial bagi pelayaran global dan ekspor minyak.
Secara bersamaan, drone pengintai MQ-4C Triton, produksi Northrop Grumman, dilaporkan bertolak dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Drone ini beroperasi di atas Teluk Oman, melakukan pengintaian di dekat perbatasan maritim Iran. Operasi ini menandai misi kedua bagi P-8A Poseidon di wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.
Spesifikasi dan Kapabilitas
P-8A Poseidon adalah pesawat intai maritim multi-misi yang dirancang untuk perang anti-kapal selam, perang anti-permukaan, dan misi intelijen, pengawasan, serta pengintaian (ISR). Sementara itu, MQ-4C Triton adalah sistem pesawat tak berawak (UAS) berdaya tahan tinggi yang mampu melakukan pengawasan maritim jarak jauh dan terus-menerus.
Eskalasi Tensi Geopolitik Regional
Pergerakan aset militer AS ini terjadi di tengah memanasnya hubungan antara Washington dan Teheran. Pada akhir Januari lalu, Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan peningkatan signifikan kehadiran angkatan laut AS di dekat Iran, menyatakan bahwa kekuatan yang dikerahkan lebih besar dibandingkan dengan yang sebelumnya disiagakan di lepas pantai Venezuela.
Hingga saat ini, baik otoritas AS maupun Iran belum memberikan komentar resmi terkait aktivitas penerbangan pesawat-pesawat tersebut di dekat wilayah perbatasan. Ketiadaan pernyataan resmi ini menambah ketidakpastian mengenai tujuan spesifik dari misi pengintaian tersebut dan potensi dampaknya terhadap stabilitas regional.
Analisis mengenai pergerakan militer ini didasarkan pada data pelacakan penerbangan publik dan laporan media internasional yang dirilis pada 12 Februari 2026.