WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat, 27 Februari 2026, memerintahkan seluruh lembaga pemerintah federal untuk segera menghentikan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) milik Anthropic. Keputusan ini menyusul penolakan tegas perusahaan rintisan AI tersebut terhadap permintaan Kementerian Pertahanan AS (Pentagon) untuk menyetujui penggunaan model AI Claude mereka bagi kepentingan militer tanpa syarat. Insiden ini menyoroti ketegangan yang meningkat antara inovasi teknologi swasta dan kebutuhan pertahanan nasional, memicu perdebatan tentang etika dan kontrol atas AI dalam konteks keamanan global.
Ancaman Gedung Putih dan Pentagon
Melalui unggahan di platform Truth Social, Presiden Trump menegaskan bahwa pemerintah AS tidak akan lagi menjalin kerja sama dengan Anthropic. “Saya mengarahkan setiap lembaga federal di Pemerintah AS untuk segera menghentikan semua penggunaan teknologi Anthropic. Kami tidak membutuhkannya, kami tidak menginginkannya, dan tidak akan berbisnis dengan mereka lagi,” tulis Trump, sebagaimana dilansir AFP.
Trump menjelaskan akan ada masa transisi selama enam bulan bagi instansi yang saat ini menggunakan produk Anthropic, termasuk Kementerian Pertahanan AS. Namun, ia juga melayangkan ancaman serius jika perusahaan tidak kooperatif selama proses tersebut. “Anthropic sebaiknya segera berbenah diri dan membantu selama periode penghentian ini, atau saya akan menggunakan kekuasaan penuh Kepresidenan untuk memaksa mereka patuh, dengan konsekuensi perdata dan pidana besar yang akan menyusul,” tambahnya.
Perselisihan ini bermula ketika Anthropic bersikeras bahwa teknologinya tidak boleh digunakan untuk pengawasan massal terhadap warga AS atau diterapkan dalam sistem senjata otonom penuh. Sebaliknya, Pentagon menyatakan bahwa mereka beroperasi sesuai hukum dan pemasok kontrak tidak dapat menetapkan syarat tentang bagaimana produk mereka digunakan.
Sebelumnya, Pentagon telah memberikan tenggat waktu kepada Anthropic hingga Jumat pukul 17.01 waktu setempat untuk mematuhi tuntutan tersebut. Jika menolak, Anthropic terancam menghadapi tindakan paksa di bawah Undang-Undang Produksi Pertahanan. Undang-undang era Perang Dingin ini memberikan wewenang luas kepada pemerintah federal untuk mengarahkan industri swasta demi prioritas keamanan nasional. Selain itu, Pentagon mengancam akan melabeli Anthropic sebagai risiko rantai pasok, sebuah label yang biasanya dicadangkan bagi perusahaan dari negara-negara lawan.
Menanggapi tekanan tersebut, CEO Anthropic Dario Amodei menyatakan bahwa posisi perusahaan tetap teguh. “Ancaman ini tidak mengubah posisi kami: kami tidak dapat dengan hati nurani menerima permintaan mereka,” tegasnya.
Solidaritas Industri dan Implikasi Lebih Luas
Konflik ini memicu aksi solidaritas dari para pekerja di industri AI. Ratusan karyawan dari raksasa teknologi Google DeepMind dan OpenAI menandatangani surat terbuka berjudul We Will Not Be Divided atau Kami Tidak Akan Terbelah. Surat tersebut menyerukan para pemimpin industri untuk menolak permintaan Departemen Pertahanan terkait izin penggunaan model AI untuk pengawasan massal domestik dan sistem senjata otonom tanpa pengawasan manusia.
CEO OpenAI Sam Altman juga menyatakan dalam memo internal bahwa dia tengah mengupayakan kesepakatan dengan Pentagon yang mencakup batasan serupa dengan Anthropic. “Kami telah lama meyakini bahwa AI tidak boleh digunakan untuk pengawasan massal atau senjata mematikan otonom, dan manusia harus tetap dilibatkan dalam pengambilan keputusan otomatis yang berisiko tinggi,” tulis Altman.
Terkait situasi ini, Daniel Castro, Wakil Presiden Information Technology and Innovation Foundation, memperingatkan bahwa perselisihan antara Pentagon dan perusahaan individu berisiko merusak sektor AI secara keseluruhan. Menurutnya, ekspektasi mengenai kapabilitas AI untuk pertahanan nasional seharusnya didebatkan secara terbuka dan dituangkan ke dalam undang-undang, bukan diselesaikan melalui kebuntuan ad hoc.
Analisis mengenai perselisihan ini didasarkan pada pernyataan resmi Presiden Trump di Truth Social, laporan AFP, serta pernyataan dari CEO Anthropic dan OpenAI. Perdebatan ini menggarisbawahi tantangan signifikan dalam mengintegrasikan teknologi AI yang berkembang pesat dengan kerangka kerja keamanan nasional dan etika.