Pemerintah Australia secara resmi mengalokasikan pendanaan awal sebesar 3,9 miliar dollar Australia atau setara Rp 46 triliun guna mempercepat pembangunan galangan kapal selam bertenaga nuklir di Osborne, Adelaide. Langkah strategis ini merupakan bagian integral dari implementasi pakta pertahanan trilateral AUKUS yang melibatkan Amerika Serikat dan Inggris dalam upaya memperkuat postur pertahanan maritim di kawasan Indo-Pasifik.
Komitmen Pendanaan dan Skala Proyek Osborne
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menegaskan bahwa alokasi dana miliaran dollar tersebut berfungsi sebagai uang muka untuk mentransformasi kawasan Osborne menjadi pusat produksi kapal selam nuklir masa depan. Fasilitas ini diproyeksikan tidak hanya sebagai pusat manufaktur, tetapi juga sebagai pilar kedaulatan teknologi militer Australia.
Estimasi total biaya pembangunan fasilitas infrastruktur ini diperkirakan mencapai 30 miliar dollar Australia atau sekitar Rp 357 triliun dalam beberapa dekade mendatang. Proyek ini menandai pergeseran signifikan dari fungsi awal galangan Osborne yang sebelumnya difokuskan pada pemeliharaan armada kapal selam kelas Collins.
Kolaborasi Industri Pertahanan Global
Dalam pelaksanaannya, proyek ini melibatkan sinergi antara entitas pertahanan domestik dan internasional. Berikut adalah rincian kemitraan strategis dalam proyek tersebut:
- ASC (Australia): Bertanggung jawab atas integrasi lokal dan pemeliharaan berkelanjutan.
- BAE Systems (Inggris): Menyediakan keahlian teknis dan desain kapal selam nuklir generasi terbaru.
- Pemerintah Australia Selatan: Mendukung penyediaan infrastruktur dasar dan logistik kawasan.
Dampak Strategis dan Stabilitas Regional
Pengembangan kapabilitas nuklir bawah air ini dipandang sebagai upaya deterrence atau penangkalan terhadap dinamika keamanan yang kian kompleks di kawasan. Dengan beralih ke tenaga nuklir, armada Australia akan memiliki jangkauan operasional yang lebih luas dan daya tahan di bawah air yang lebih lama dibandingkan kapal selam diesel-elektrik konvensional.
Gubernur Australia Selatan, Peter Malinauskas, menyatakan bahwa pendanaan awal ini merupakan fondasi bagi proyek pertahanan terbesar dalam sejarah negara tersebut. Analisis mengenai perkembangan infrastruktur militer ini didasarkan pada pernyataan resmi Pemerintah Australia dan laporan strategis yang dirilis pada pertengahan Februari 2026.