Pemerintah Austria telah mengonfirmasi langkah strategis untuk mengubah rumah kelahiran diktator Nazi, Adolf Hitler, di Braunau am Inn menjadi kantor polisi. Keputusan ini, yang diumumkan pada Sabtu, 21 Februari 2026, bertujuan untuk secara definitif menetralisir lokasi tersebut, mencegahnya menjadi titik kumpul bagi simpatisan ekstremis sayap kanan dan menegaskan komitmen Austria terhadap penolakan ideologi fasisme.
Langkah ini merupakan puncak dari upaya panjang pemerintah untuk mengendalikan narasi seputar properti tersebut, menyusul pengesahan undang-undang khusus pada tahun 2016 yang memungkinkan pengambilalihan paksa bangunan usang itu dari pemilik pribadinya. Petugas kepolisian dijadwalkan akan menempati fasilitas baru ini pada kuartal kedua tahun 2026.
Latar Belakang Kebijakan dan Kritik Historis
Transformasi properti ini tidak terlepas dari kritik berkelanjutan yang dialamatkan kepada Austria terkait pengakuan tanggung jawab historisnya atas tragedi Holocaust. Meskipun Austria mendeklarasikan diri sebagai korban pertama Nazi, banyak pihak internasional dan aktivis menuntut pengakuan yang lebih tegas atas peran negara tersebut dalam kejahatan perang era Nazi.
Sebagai bagian dari upaya denazifikasi simbolik, dua jalan di Braunau am Inn yang sebelumnya memperingati tokoh Nazi telah diganti namanya pada tahun lalu, menyusul keluhan bertahun-tahun dari berbagai organisasi aktivis. Di depan rumah kelahiran Hitler, sebuah batu peringatan tetap berdiri dengan tulisan: “Untuk Perdamaian, Kebebasan, dan Demokrasi. Jangan Pernah Lagi Fasisme. Jutaan Korban Tewas Memberi Peringatan.”
Dinamika Perdebatan Publik dan Implikasi Simbolis
Keputusan untuk mengubah rumah tersebut menjadi kantor polisi telah memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan akademisi. Ludwig Laher, seorang penulis dan anggota Komite Mauthausen Austria yang mewakili korban Holocaust, menyatakan keberatannya. “Karena polisi berkewajiban, dalam setiap sistem politik, untuk melindungi apa yang diinginkan negara,” ujar Laher, mengindikasikan kekhawatiran tentang potensi interpretasi simbolis dari kehadiran polisi di lokasi tersebut.
Sebelumnya, gagasan untuk mengubah rumah itu menjadi pusat pertemuan untuk diskusi pembangunan perdamaian telah mendapatkan dukungan signifikan. Jasmin Stadler, seorang pemilik toko berusia 34 tahun dan warga asli Braunau, berpendapat bahwa menempatkan kelahiran Hitler dalam konteks sejarah yang lebih luas akan lebih efektif. Stadler juga menyoroti biaya pembangunan kembali yang mencapai 20 juta euro sebagai isu yang perlu dipertimbangkan.
Namun, terdapat pula dukungan terhadap rencana pemerintah. Wolfgang Leithner, seorang insinyur listrik berusia 57 tahun, melihat perubahan fungsi menjadi kantor polisi sebagai langkah pragmatis yang akan membawa ketenangan dan secara efektif mencegah properti tersebut menjadi tempat pemujaan bagi ekstremis sayap kanan. “Masuk akal untuk menggunakan gedung itu dan memberikannya kepada polisi, kepada otoritas publik,” katanya.
Kantor walikota konservatif Braunau menolak memberikan komentar resmi terkait keputusan ini. Perdebatan mengenai penanganan sejarah Holocaust di Austria terus berlanjut, mengingat sekitar 65.000 orang Yahudi Austria dibunuh dan 130.000 lainnya dipaksa mengasingkan diri selama periode pemerintahan Nazi.
Analisis mengenai kebijakan pemerintah Austria ini didasarkan pada pernyataan resmi Kementerian Dalam Negeri Austria dan laporan media internasional yang dirilis pada 21 Februari 2026.