Pada Sabtu, 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap Iran, memicu kecaman diplomatik tajam dari Beijing. Meskipun Tiongkok secara resmi mengecam tindakan tersebut dan menyatakan dukungan terhadap kedaulatan Teheran, respons konkret dari mitra strategis Iran di Timur Tengah ini dinilai minim. Situasi ini menyoroti batasan dukungan Tiongkok terhadap negara-negara yang berupaya menantang dominasi global Amerika Serikat, sebagaimana dianalisis oleh Wall Street Journal pada Selasa, 3 Maret 2026.
Reaksi Diplomatik Tiongkok dan Batasan Intervensi
Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada Minggu, 1 Maret 2026, menyatakan bahwa serangan AS dan Israel di tengah proses negosiasi adalah tindakan yang tidak dapat diterima. Ia secara spesifik menggarisbawahi pembunuhan pemimpin negara berdaulat dan upaya menghasut perubahan rezim sebagai pelanggaran serius. Sehari kemudian, pada Senin, 2 Maret 2026, Wang Yi menggelar pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan kembali dukungan Tiongkok terhadap kedaulatan, keamanan, integritas wilayah, dan martabat nasional Iran.
Namun, para analis geopolitik menilai bahwa di balik retorika diplomatik tersebut, Beijing kemungkinan besar akan membatasi perannya sebagai pengamat dan penjaga tatanan internasional. Strategi ini bertujuan untuk menghindari keterlibatan langsung dalam konflik berkepanjangan yang dapat mengganggu kepentingan strategis Tiongkok di kawasan tersebut.
Dilema Ekonomi dan Prioritas Energi Beijing
Kehati-hatian Tiongkok dalam merespons konflik ini berakar pada pertimbangan ekonomi yang mendalam. Eskalasi di Timur Tengah berpotensi menimbulkan risiko signifikan terhadap stabilitas ekonomi Beijing, terutama terkait pasokan minyak mentah yang krusial dan jalur pelayaran vital melalui Selat Hormuz. Meskipun Tiongkok mengimpor sekitar 90 persen ekspor minyak Iran, volume tersebut hanya menyumbang sekitar 12 persen dari total kebutuhan impor minyak Tiongkok.
Di sisi lain, hubungan ekonomi Tiongkok dengan negara-negara Teluk lainnya, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), jauh lebih substansial. Tahun lalu, Arab Saudi melampaui Iran sebagai pemasok minyak mentah terbesar bagi Tiongkok, dan investasi Beijing di kedua negara tersebut jauh melampaui investasinya di Teheran. Potensi langkah-langkah yang mendukung Iran dalam menyerang negara-negara tetangganya dapat merusak hubungan strategis Tiongkok dengan mitra-mitra ekonomi vital ini, sebagaimana dilaporkan Wall Street Journal.
Kekhawatiran ini juga diisyaratkan oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi saat berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Oman, Badr bin Hamad al-Busaidi. Wang menekankan bahwa dampak buruk perang tidak akan melayani kepentingan mendasar dan jangka panjang negara-negara Teluk.
Batasan Aliansi Anti-Barat dan Jaminan Keamanan
Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, Tiongkok secara konsisten berupaya membangun koalisi negara-negara untuk menawarkan alternatif terhadap tatanan dunia yang didominasi Barat, salah satunya melalui inisiatif Global Security Initiative. Tiongkok, bersama Rusia, telah memfasilitasi keanggotaan Iran dalam blok BRICS dan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO). Namun, keanggotaan dalam forum-forum ini dinilai hanya memberikan jaminan keamanan yang terbatas bagi Teheran.
“Ini sangat mengecewakan bagi siapa pun yang percaya bahwa Tiongkok menawarkan alternatif, karena memang tidak ada alternatif,” kata Alicia Garcia Herrero, kepala ekonom Asia Pasifik di bank Prancis, Natixis. “Tiongkok tidak akan ada di sana jika Anda membutuhkan mereka.”
Senada dengan pandangan tersebut, Tuvia Gering, peneliti Tiongkok di Institute for National Security Studies Israel, menyatakan, “Saya tidak berpikir bahwa Tiongkok saat ini dapat atau bersedia melakukan banyak hal selain mengamati terlebih dahulu ke mana perang akan membawa Iran, AS, dan Israel.”
Keuntungan Strategis di Balik Non-Intervensi Beijing
Meskipun enggan terlibat secara militer, Beijing mengidentifikasi beberapa keuntungan strategis dari keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik di Timur Tengah. Perang tersebut diperkirakan akan menguras kapasitas militer dan stok amunisi AS, jenis sumber daya yang krusial dan kemungkinan besar akan dibutuhkan dalam potensi konflik terkait Taiwan. Selain itu, situasi ini memberikan kesempatan berharga bagi militer Tiongkok untuk mengamati dan menganalisis peralatan serta taktik terbaru yang digunakan oleh AS.
Beijing juga memanfaatkan narasi konflik ini untuk membingkai Amerika Serikat sebagai sumber instabilitas global. “Dari perspektif Tiongkok, ini hanyalah contoh lain bagaimana orang Amerika adalah sumber ketidakstabilan, sementara kami adalah sumber stabilitas,” ujar Andrea Ghiselli, dosen politik internasional di University of Exeter.
Secara internal, Tiongkok terus melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi gangguan pasokan energi. Upaya ini mencakup pembangunan cadangan minyak strategis nasional dan promosi kendaraan listrik secara masif untuk mengurangi ketergantungan pada minyak impor. “Masyarakat Tiongkok telah mempersiapkan situasi ini untuk beberapa waktu,” pungkas Ghiselli.
Analisis mengenai respons Tiongkok dan dinamika geopolitik ini didasarkan pada laporan Wall Street Journal, pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Tiongkok, serta pandangan dari para pakar geopolitik dan ekonomi internasional yang dirilis hingga Rabu, 4 Maret 2026.