DEN HAAG – Rob Jetten, politikus berusia 38 tahun dari partai Demokrat 66 (D66), resmi dilantik sebagai Perdana Menteri Belanda pada Senin, 23 Februari 2026. Pelantikan ini menandai dimulainya kepemimpinan termuda dalam sejarah Belanda, dengan fokus pada penguatan posisi negara di Uni Eropa dan komitmen terhadap belanja pertahanan NATO.
Jetten bersama jajaran kabinetnya dilantik oleh Raja Willem-Alexander di Istana Huis Ten Bosch, Den Haag. Proses pembentukan pemerintahan berlangsung selama 117 hari, lebih singkat dibandingkan 223 hari yang dibutuhkan untuk kabinet sebelumnya.
Dinamika Politik dan Pembentukan Koalisi
Pelantikan Jetten menyusul kemenangan mengejutkan D66 dalam pemilu sela Oktober 2025, di mana mereka berhasil menyalip Partai Kebebasan (PVV) pimpinan Geert Wilders dengan selisih suara tipis. Pemilu ini digelar setelah PVV menarik diri dari koalisi sebelumnya, yang dikenal sebagai pemerintahan paling kanan dalam sejarah modern Belanda dan hanya bertahan 11 bulan.
Partai D66 kemudian membentuk koalisi bersama partai kanan-tengah CDA dan partai liberal VVD. Koalisi ini menguasai 66 kursi parlemen, namun masih membutuhkan dukungan sembilan kursi tambahan untuk mencapai mayoritas absolut.
Arah Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan
Dalam kampanyenya, Jetten menegaskan komitmennya untuk memperkuat posisi Belanda di Uni Eropa, menyatakan keinginan untuk “mengembalikan Belanda ke jantung Eropa karena tanpa kerja sama Eropa, kita tidak akan berada di mana pun.” Manifesto koalisi yang diterbitkan pada Januari 2026 juga menegaskan dukungan penuh kepada Ukraina serta komitmen untuk memenuhi target belanja pertahanan NATO.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyambut baik pelantikan Jetten, yang dikenal pro-Eropa. Von der Leyen menyatakan, “Dari ekonomi hingga keamanan—bersama-sama kita akan bekerja untuk kepentingan Belanda dan seluruh Eropa,” seraya mengumumkan rencana pertemuan dengan Jetten di Brussels pada pekan berikutnya.
Tantangan Domestik dan Kritik Kebijakan
Meskipun demikian, sejumlah pengamat menilai pemerintahan baru Jetten tetap memiliki kecenderungan kanan. Profesor ilmu politik Universitas Leiden, Sarah de Lange, menyebut kabinet Jetten masih memiliki “ciri khas sayap kanan.” De Lange menyoroti pilihan koalisi untuk “pemotongan anggaran daripada menjalankan defisit untuk membiayai investasi apa pun yang ingin mereka lakukan,” serta “kesinambungan substansial antara rencana imigrasi pemerintahan baru dan pemerintahan sebelumnya.”
Koalisi Jetten berjanji untuk tetap menekan angka migrasi, termasuk melalui aturan yang lebih ketat terkait reunifikasi keluarga. Pemerintahan ini juga berencana memangkas sejumlah tunjangan sosial, termasuk tunjangan pengangguran, guna membiayai peningkatan investasi di sektor militer dan pertahanan. Ketergantungan pada dukungan partai oposisi untuk meloloskan undang-undang dinilai dapat memperlambat agenda reformasi.
Lanskap Politik Oposisi
Di sisi lain, Geert Wilders kembali berada di luar pemerintahan. PVV yang sempat menduduki 37 kursi pada 2023 merosot menjadi 26 kursi pada pemilu 2025, meski tetap menjadi partai terbesar kedua. Seluruh partai dalam koalisi menolak bekerja sama dengan Wilders. Partai-partai kanan lain seperti Forum untuk Demokrasi yang dipimpin Lidewij de Vos meraih empat kursi, sementara partai garis keras JA21 mencatat kenaikan perolehan suara dengan delapan kursi.
Analisis mengenai pembentukan kabinet dan arah kebijakan ini didasarkan pada pernyataan resmi dari kantor Perdana Menteri Belanda, laporan media internasional seperti AFP, dan analisis pakar dari Universitas Leiden yang dirilis pada Februari 2026.