Ketegangan militer di kawasan Timur Tengah kembali meningkat setelah jet tempur siluman F-35C milik Angkatan Laut Amerika Serikat menembak jatuh sebuah pesawat nirawak (drone) milik Iran di Laut Arab pada Selasa (3/2/2026). Insiden ini terjadi saat kelompok tempur kapal induk USS Abraham Lincoln berada pada posisi sekitar 800 kilometer dari garis pantai Iran.
Detail Intersepsi Drone Shahed-139
Juru bicara Komando Pusat Amerika Serikat (Centcom), Kapten Tim Hawkins, mengonfirmasi bahwa tindakan kinetik tersebut diambil sebagai langkah perlindungan diri (self-defense). Drone yang diidentifikasi sebagai tipe Shahed-139 tersebut dilaporkan melakukan manuver agresif dan terus mendekati armada AS meskipun prosedur de-eskalasi telah diupayakan oleh pasukan di lapangan.
Penggunaan jet tempur F-35C dalam operasi ini menggarisbawahi kesiapan tempur teknologi generasi kelima AS di zona maritim strategis. Berikut adalah ringkasan aset yang terlibat dalam insiden tersebut:
| Aset Militer | Peran/Status |
| F-35C Lightning II | Melakukan intersepsi dan penembakan kinetik |
| USS Abraham Lincoln | Target pendekatan drone Iran |
| Shahed-139 (Iran) | Hancur di perairan Laut Arab |
Eskalasi di Selat Hormuz dan Ancaman Tanker
Pada hari yang sama, insiden terpisah dilaporkan terjadi di wilayah krusial Selat Hormuz. Dua kapal cepat dan satu unit drone Iran dilaporkan mendekati kapal tanker berbendera Amerika Serikat, M/V Stena Imperative, dengan kecepatan tinggi. Pihak Centcom menyatakan bahwa pasukan Iran sempat menunjukkan intensitas untuk menaiki dan merebut kapal tanker tersebut secara paksa.
Merespons ancaman tersebut, kapal perusak USS McFaul segera dikerahkan ke lokasi untuk memberikan perlindungan jarak dekat. Dengan dukungan udara tambahan dari Angkatan Udara AS, upaya provokasi tersebut berhasil diredam, dan M/V Stena Imperative dilaporkan telah melanjutkan pelayaran dengan aman menuju destinasi berikutnya.
Dinamika Politik dan Proyeksi Keamanan
Presiden Amerika Serikat memberikan pernyataan keras terkait rangkaian insiden ini dengan mempertimbangkan penambahan kekuatan armada di kawasan tersebut guna menjamin kebebasan navigasi internasional. Meskipun eskalasi meningkat, pihak Gedung Putih menyatakan tetap membuka ruang bagi jalur diplomasi untuk mencegah konflik terbuka yang lebih luas di kawasan tersebut.
“Hal-hal buruk akan terjadi jika kesepakatan tidak tercapai,” tegas otoritas Washington, merujuk pada perlunya negosiasi baru terkait aktivitas militer dan stabilitas regional.
Analisis mengenai pergerakan militer ini didasarkan pada laporan resmi Komando Pusat Amerika Serikat (Centcom) dan pernyataan kementerian terkait yang dirilis pada awal Februari 2026.