Delegasi dari sejumlah negara Eropa melakukan boikot diplomatik terhadap Rusia dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa, 24 Februari 2026. Aksi ini bertepatan dengan peringatan empat tahun invasi Moskwa ke Ukraina, menandai eskalasi isolasi diplomatik Rusia di panggung global.
Peristiwa utama terjadi saat Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Dmitry Lyubinsky, menyampaikan intervensi dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa. Sejumlah negara Barat memilih tidak hadir, menyebabkan Lyubinsky berbicara di hadapan aula yang tampak kosong, sebuah simbol penolakan terhadap narasi Rusia.
Reaksi Diplomatik di Jenewa
Dalam pidatonya, Lyubinsky mengecam negara-negara Eropa, menuduh benua tersebut memicu agresi dan menjadi “pembawa bendera agresi historis”. Ia juga mengkritik apa yang disebutnya sebagai “Russophobia” oleh Eropa, menyatakan bahwa “bagi rakyat Rusia, sangat menyakitkan melihat bagaimana negara-negara Barat menggunakan rakyat Ukraina, yang merupakan rakyat yang sangat dekat dengan kita.”
Boikot serupa juga terjadi di Konferensi Pelucutan Senjata yang difasilitasi PBB pada hari yang sama. Saat Duta Besar Rusia untuk Jenewa, Gennady Gatilov, berpidato, delegasi dari Ukraina, Polandia, Inggris, Kanada, Australia, Romania, Jerman, Jepang, Italia, Perancis, dan Selandia Baru, serta puluhan negara lain, mengosongkan kursi mereka. Di luar ruang sidang, para delegasi berdiri bersama sambil mengibarkan bendera besar Ukraina, kembali ke kursi masing-masing setelah Dubes Rusia menyelesaikan pernyataannya.
Kecaman Internasional dan Dampak Kemanusiaan
Di sela-sela sidang Dewan HAM, Ukraina menggelar pertemuan yang dipadati peserta, di mana sejumlah menteri luar negeri Eropa menyuarakan dukungan bagi Kyiv. Menteri Luar Negeri Moldova, Mihai Popsoi, berbicara atas nama 44 negara, menyatakan, “Mustahil menemukan kata-kata untuk kengerian yang ditimbulkan Rusia terhadap Ukraina.” Ia menambahkan bahwa Rusia “tampak sepenuhnya bertekad menghapus keberadaan warga sipil dengan dampak yang menghancurkan pada semua aspek kehidupan anak-anak Ukraina.”
Menteri Luar Negeri Islandia, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, menyoroti dampak perang terhadap warga sipil, terutama anak-anak. “Deportasi dan pemindahan paksa anak-anak Ukraina adalah salah satu kejahatan paling mengerikan dalam perang Rusia,” katanya. Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide, menilai Rusia telah melanggar setiap prinsip yang berlaku di Ukraina.
Koordinator Kemanusiaan PBB di Ukraina, Matthias Schmale, dalam konferensi pers sebelumnya, menyampaikan bahwa invasi Rusia terus menimbulkan penderitaan manusia yang tidak terukur. Schmale menyebut lebih dari 10,8 juta orang, atau sekitar seperempat populasi Ukraina, membutuhkan bantuan kemanusiaan, dengan sekitar satu juta di antaranya berada di wilayah yang diduduki Rusia. Sepanjang tahun lalu, sekitar lima juta orang telah menerima bantuan kemanusiaan.
Badan Pengungsi PBB (UNHCR) mencatat terdapat 5,9 juta pengungsi Ukraina yang tinggal di luar negeri, dengan 5,7 juta di antaranya berada di Eropa. Selain itu, 3,7 juta orang di dalam negeri terpaksa meninggalkan rumah mereka. Direktur UNHCR untuk Eropa, Philippe Leclerc, menyatakan bahwa lebih dari 60 persen warga Ukraina di luar negeri ingin dapat kembali ke Tanah Air mereka.
Analisis mengenai respons diplomatik dan situasi kemanusiaan ini didasarkan pada laporan PBB, pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri negara-negara Eropa, dan laporan kantor berita internasional yang dirilis pada 24-25 Februari 2026.