Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) pada Jumat (30/1/2026) merilis ratusan email yang melibatkan diplomat senior Uni Emirat Arab (UEA), Hind Al-Owais, dengan mendiang finansier terpidana kejahatan seksual, Jeffrey Epstein. Dokumen tersebut, yang dipublikasikan berdasarkan Epstein Files Transparency Act, mencakup jutaan halaman korespondensi dan catatan lain yang menyoroti interaksi antara figur publik dan Epstein, memicu perdebatan luas mengenai integritas diplomatik dan akuntabilitas.
Latar Belakang dan Detail Korespondensi
Hind Al-Owais, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Komite Tetap UEA untuk Hak Asasi Manusia (PCHR) dan sebelumnya merupakan penasihat senior di Markas Besar PBB di New York, tercatat dalam sekitar 469 email dengan Epstein antara tahun 2011 dan 2012. Korespondensi tersebut mencakup pengaturan jadwal, koordinasi pertemuan sosial, serta percakapan yang menyinggung perkenalan dengan adik perempuan Al-Owais.
Dalam salah satu email pada Januari 2012, Al-Owais menulis kepada Epstein, “Mempersiapkan satu gadis saja sudah cukup sulit; dua gadis, tentu bisa kamu sebut sebagai tantangan.” Epstein membalas dengan menanyakan apakah mereka bisa tiba mendekati pukul 11 pagi agar ia memiliki “lebih banyak waktu dengan keduanya.”
Email lain pada bulan yang sama menunjukkan Al-Owais membahas kemungkinan memperkenalkan adiknya kepada Epstein. Ia menulis, “Adik perempuan saya ada di sini dan saya sudah banyak menceritakan tentang Anda, saya ingin dia bertemu Anda, beri tahu saya kapan!” Setelah Epstein menyarankan makan siang, Al-Owais menjawab, “Saya sangat bersemangat untuk bertemu Anda dan memperkenalkan Anda kepada adik perempuan saya — dia bahkan lebih cantik daripada saya!” Catatan kalender dan logistik mengindikasikan komunikasi yang berkelanjutan.
Profil Diplomat dan Implikasi
Hind Al-Owais dikenal sebagai diplomat Emirat yang vokal dalam isu hak asasi manusia dan pemberdayaan perempuan. Ia kerap berbicara mengenai kesetaraan gender di berbagai forum internasional dan acara yang berafiliasi dengan PBB, bahkan disebut sebagai perempuan Emirat pertama yang menjabat penasihat senior di kantor pusat PBB di New York sejak 1971.
Kemunculan namanya dalam korespondensi dengan Epstein, mengingat perannya sebagai advokat hak perempuan, telah memicu spekulasi dan perdebatan di media sosial mengenai standar etika bagi pejabat publik dan diplomat. Kasus ini menyoroti potensi risiko reputasi bagi individu dan institusi yang berinteraksi dengan figur kontroversial.
Posisi Resmi dan Ketiadaan Tuduhan Pidana
Departemen Kehakiman AS menegaskan bahwa dokumen yang dirilis tidak menuduh Al-Owais melakukan pelanggaran hukum. Tidak ada dakwaan yang diajukan terhadapnya berdasarkan email-email tersebut, dan tidak terdapat bukti terverifikasi bahwa Epstein memengaruhi karier diplomatiknya atau bahwa ia terlibat dalam aktivitas ilegal Epstein. Pejabat AS menyatakan, arsip yang dibuka merupakan materi “mentah dan belum diverifikasi,” dan kelompok kebebasan sipil mengingatkan bahwa nama yang tercantum dalam dokumen terkait Epstein tidak serta-merta berarti keterlibatan dalam tindak pidana tanpa bukti pendukung.
Analisis mengenai korespondensi ini didasarkan pada dokumen publik yang dirilis oleh Departemen Kehakiman AS pada 30 Januari 2026, sesuai dengan ketentuan Epstein Files Transparency Act.