Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump dilaporkan tetap menempuh jalur diplomasi dengan Teheran meskipun ketegangan militer di kawasan Timur Tengah terus meningkat. Langkah ini diambil di tengah peringatan 47 tahun Revolusi Iran yang diwarnai gejolak domestik serta pengerahan aset strategis Angkatan Laut AS ke perairan sensitif.
Eskalasi Militer dan Tekanan di Selat Hormuz
Situasi keamanan di kawasan berada pada level siaga tinggi setelah Pentagon mengerahkan gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln. Presiden Trump bahkan mempertimbangkan pengiriman kapal induk kedua untuk memperkuat kehadiran militer AS. Langkah ini merespons insiden terbaru di mana pasukan AS menembak jatuh sebuah unmanned aerial vehicle (UAV) yang mendekati armada tempur mereka, serta intervensi terhadap upaya Iran menghentikan kapal berbendera AS di Selat Hormuz.
Meskipun pengerahan kekuatan militer masif dilakukan, Trump menyatakan melalui platform Truth Social bahwa kesepakatan diplomatik tetap menjadi prioritas utama. Ia merujuk pada konflik 12 hari antara Iran dan Israel pada Juni lalu sebagai peringatan atas konsekuensi kegagalan negosiasi. Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa program nuklir Teheran sepenuhnya bersifat damai dan siap untuk diverifikasi oleh inspektur internasional, sembari menekankan bahwa Iran tidak akan tunduk pada tekanan agresi.
Divergensi Strategis Washington dan Tel Aviv
Dalam pertemuan tertutup di Gedung Putih pada Rabu (11/2/2026), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendesak Washington untuk memperluas cakupan negosiasi. Israel memandang bahwa kesepakatan nuklir saja tidak cukup untuk menjamin stabilitas kawasan tanpa menyentuh dua isu krusial lainnya:
- Program Rudal Balistik: Pengembangan peluru kendali jarak jauh yang mampu menjangkau wilayah Israel.
- Dukungan Regional: Penghentian sokongan logistik dan finansial terhadap kelompok proksi seperti Hizbullah di Lebanon serta milisi di Suriah dan Yaman.
Netanyahu menegaskan bahwa bagi Israel, kapabilitas rudal Iran merupakan ancaman eksistensial yang setara dengan ambisi nuklir. Namun, posisi ini mendapat peringatan dari Menteri Luar Negeri Turkiye, Hakan Fidan. Fidan menyatakan bahwa memaksakan pembatasan rudal balistik dalam perundingan nuklir justru berisiko memicu konflik terbuka yang lebih luas.
Prospek Diplomasi Melalui Jalur Mediasi
Upaya menghidupkan kembali kesepakatan nuklir kini bergantung pada mediasi yang dilakukan oleh Oman dan komunikasi intensif dari pihak Turkiye. Laporan diplomatik menunjukkan adanya indikasi bahwa Washington mulai bersedia menoleransi pengayaan uranium Iran dalam batas-batas teknis yang ditetapkan secara ketat, asalkan dibarengi dengan rezim inspeksi yang transparan.
Analisis Kapabilitas dan Stabilitas
Para analis pertahanan menilai bahwa kesediaan AS untuk bernegosiasi di tengah pengerahan militer merupakan strategi coercive diplomacy. Tujuannya adalah memaksa Teheran menerima parameter baru tanpa harus memicu perang skala penuh yang dapat mengganggu jalur logistik energi global di Selat Hormuz.
Analisis mengenai dinamika keamanan dan pergerakan militer di Timur Tengah ini disusun berdasarkan pernyataan resmi Departemen Pertahanan AS, kantor Perdana Menteri Israel, dan laporan diplomatik yang dirilis hingga 14 Februari 2026.