Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping melakukan pembicaraan telepon strategis pada Rabu (4/2/2026), yang mencakup isu krusial mulai dari program nuklir Iran hingga stabilitas di Selat Taiwan. Dialog ini berlangsung di tengah upaya Washington memperkuat tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap Teheran, sekaligus merancang arsitektur keamanan global baru pasca-berakhirnya perjanjian pengendalian senjata nuklir.
Tekanan Ekonomi dan Eskalasi di Timur Tengah
Fokus utama pembicaraan adalah posisi Iran dalam peta geopolitik saat ini. Trump mendesak Beijing untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada Teheran, menyusul kebijakan AS yang akan mengenakan pajak impor sebesar 25 persen bagi negara yang masih menjalin hubungan dagang dengan Iran. Langkah ini diambil setelah eskalasi militer pada Juni lalu, di mana Israel melakukan serangan udara terhadap tiga fasilitas nuklir Iran dalam konflik yang berlangsung selama 12 hari.
Meskipun berada di bawah tekanan sanksi berat, data Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menunjukkan ketahanan ekonomi Iran yang signifikan melalui kemitraan regional dan global:
| Mitra Dagang Utama | Nilai Perdagangan (2024) |
|---|---|
| China | 32 Miliar USD |
| Uni Emirat Arab | 28 Miliar USD |
| Turki | 17 Miliar USD |
Masa Depan Pengendalian Senjata Nuklir
Berakhirnya perjanjian New START antara Rusia dan Amerika Serikat pada Kamis (5/2/2026) menjadi urgensi utama dalam rangkaian diplomasi ini. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari setengah abad, dua kekuatan nuklir terbesar dunia tidak lagi memiliki batasan formal terhadap jumlah hulu ledak mereka. Trump menegaskan bahwa setiap perjanjian pengendalian senjata di masa depan harus bersifat trilateral dengan melibatkan China sebagai anggota tetap guna menjamin strategic deterrence yang efektif.
Ketegangan Taiwan dan Kemandirian Mineral Kritis
Di sisi lain, Beijing tetap pada posisi tegas terkait kedaulatan teritorial. Pemerintah China menyatakan tidak akan mentoleransi upaya pemisahan diri Taiwan dan tetap berkomitmen pada agenda penyatuan kembali jangka panjang. Pernyataan ini muncul saat Washington secara paralel menggelar pertemuan tingkat menteri untuk membangun rantai pasok mineral kritis yang independen dari dominasi China.
Wakil Presiden AS JD Vance menekankan pentingnya swasembada mineral guna menopang industri pertahanan dan teknologi Barat tanpa bergantung pada pasokan dari Beijing. Analisis mengenai dinamika hubungan bilateral dan pergeseran kekuatan ini didasarkan pada pernyataan resmi Gedung Putih dan Kementerian Luar Negeri China yang dirilis pada awal Februari 2026.