Militer Amerika Serikat dilaporkan berada dalam status siaga tinggi untuk melancarkan operasi kinetik terhadap Iran mulai Sabtu (21/2/2026). Langkah ini diambil menyusul laporan pejabat keamanan nasional senior kepada Presiden Donald Trump mengenai kebuntuan negosiasi nuklir. Meski keputusan akhir belum ditetapkan, Washington tengah mengevaluasi risiko eskalasi regional dan implikasi strategis dari opsi militer tersebut.
Mobilisasi Militer dan Kesiapan Operasional
Dalam pernyataan melalui platform media sosial, Presiden Trump mengisyaratkan penggunaan pangkalan strategis di Diego Garcia dan RAF Fairford di Inggris untuk menetralisir kapabilitas militer Iran. Fokus utama dari kesiapan ini adalah kedatangan kapal induk USS Gerald Ford di Mediterania Timur, yang dipandang sebagai elemen kunci dalam proyeksi kekuatan AS di kawasan tersebut.
Laporan internal menunjukkan bahwa Pentagon mulai menarik sebagian personel non-esensial dari Timur Tengah ke Eropa dan Amerika Serikat. Langkah preventif ini bertujuan meminimalisir risiko serangan balasan dari Teheran jika operasi militer dimulai. Analis militer memperkirakan bahwa jika serangan terjadi, operasi tersebut akan berkembang menjadi kampanye udara intensif selama beberapa minggu yang melibatkan koordinasi erat dengan militer Israel.
Kebuntuan Diplomasi di Jenewa
Di jalur diplomatik, pertemuan tiga jam antara penasihat senior Gedung Putih, Jared Kushner dan Steve Witkoff, dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Jenewa berakhir tanpa kesepakatan konkret. Wakil Presiden JD Vance menyatakan bahwa meskipun terdapat kemajuan teknis, Teheran belum bersedia mengakui red lines yang ditetapkan oleh Washington.
Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan bahwa diplomasi tetap menjadi prioritas utama, namun opsi militer tetap tersedia di atas meja. “Iran harus mempertimbangkan secara serius untuk mencapai kesepakatan sebelum eskalasi lebih lanjut terjadi,” ujar Leavitt dalam keterangan persnya.
Respon Teheran dan Status Program Nuklir
Menanggapi ancaman tersebut, Kepala Organisasi Energi Atom Iran (AEOI), Mohammad Eslami, menegaskan bahwa Iran tidak akan menghentikan aktivitas pengayaan nuklirnya. Eslami menyatakan bahwa program tersebut sepenuhnya ditujukan untuk tujuan damai dan berjalan di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Pemerintah Iran menegaskan bahwa hak untuk menguasai teknologi nuklir adalah kedaulatan nasional yang tidak dapat dinegosiasikan. Ketegangan ini menempatkan stabilitas keamanan di Selat Hormuz dan jalur logistik energi global dalam posisi yang rentan terhadap gangguan militer.
Analisis mengenai pergerakan militer ini didasarkan pada pernyataan resmi Gedung Putih, laporan Kementerian Pertahanan AS, dan keterangan otoritas nuklir Iran yang dirilis hingga 20 Februari 2026.