Raungan jet tempur FA-50 Filipina yang membelah langit Mavulis, titik paling utara Kepulauan Batanes, pada akhir Februari 2026, menandai eskalasi signifikan dalam peta persaingan di Asia Pasifik. Di perairan Selat Bashi yang strategis, memisahkan Filipina dari Taiwan, kapal-kapal perusak Amerika Serikat dan pesawat patroli Jepang bergerak dalam formasi taktis yang presisi. Latihan militer trilateral bertajuk Multilateral Maritime Cooperative Activities (MMCA) ini merupakan tonggak sejarah, menandai perluasan kerja sama pertahanan Manila, Washington, dan Tokyo keluar dari batas tradisional Laut Cina Selatan menuju koridor vital yang akan menentukan masa depan Pasifik Barat.
Selat Bashi kini menjadi titik sumbu geopolitik tempat Manila memperbarui keberaniannya. Pergeseran ini merupakan pernyataan sikap paling tegas dari Presiden Ferdinand Marcos Jr. atas “revolusi navigasi” politik luar negeri Filipina.
Pergeseran Strategis Manila di Selat Bashi
Keputusan untuk memperkuat pertahanan di Luzon Utara, termasuk aktivasi pangkalan operasional di Mahatao, menunjukkan bahwa Filipina kini menganggap keamanan Taiwan sebagai perpanjangan dari keamanan nasionalnya. Langkah Manila ini akan dibaca berbeda oleh Beijing. Dengan menempatkan sistem rudal canggih dan memperluas akses bagi pasukan Amerika serta Jepang melalui pakta Reciprocal Access Agreement (RAA) dan Acquisition and Cross-Servicing Agreement (ACSA), Filipina secara fungsional akan dianggap ikut membangun “gerbang penutup” bagi armada laut Tiongkok yang ingin keluar menuju lautan Pasifik lepas.
Transformasi Filipina dari negara yang sebelumnya defensif menjadi “penjaga gerbang” strategis ini secara fundamental mengubah kalkulasi kekuatan di kawasan. Namun, di balik kegagahan aliansi militer tersebut, terselip beban berat regional yang harus dipikul Filipina tahun ini sebagai Ketua ASEAN.
Integrasi Aliansi dan Deterensi Aktif
Integrasi pertahanan Filipina ke dalam orbit Amerika Serikat dan Jepang kini lebih dari sekadar latihan rutin. Penandatanganan ACSA dengan Jepang pada Januari 2026 menjadi bukti nyata bahwa Manila kini memiliki “pilar keamanan kedua” yang kredibel di luar Washington. Perjanjian ini memungkinkan militer kedua negara saling bertukar bahan baku, bahan bakar, dan logistik secara mulus, sebuah integrasi yang belum pernah terjadi dengan negara Asia lainnya.
Secara taktis, Filipina sedang mencari celah untuk masuk lebih dalam ke pakta pertahanan kolektif informal yang sering disebut sebagai “The SQUAD”, jaringan antara Manila, Washington, Tokyo, dan Canberra. Langkah ini adalah bentuk deterensi aktif. Manila menyadari bahwa berdiri sendirian tidak akan mampu menghadapi taktik “zona abu-abu” Tiongkok yang semakin agresif, mulai dari penggunaan meriam air hingga manuver berbahaya di Scarborough Shoal. Dengan menggandeng Jepang dan AS di Selat Bashi, Filipina secara efektif memperluas “garis depan” pertahanannya.
Pembangunan infrastruktur militer di Batanes bukan hanya soal menempatkan meriam, tetapi juga soal membangun kesiapan logistik untuk skenario terburuk di Taiwan. Bagi Filipina, integrasi ini adalah strategi bertahan hidup di tengah hukum rimba geopolitik yang semakin jelas di Asia Pasifik. Ke depan, diperkirakan Manila akan semakin agresif mencari kemitraan dengan negara-negara berkemampuan teknologi tinggi lainnya seperti Korea Selatan dan Kanada. Tren ini menunjukkan bahwa Filipina memang sedang memosisikan dirinya sebagai hub keamanan baru di Asia Tenggara, tidak lagi puas hanya menjadi penonton dalam persaingan hegemonik di kawasan.
Dilema Kepemimpinan ASEAN 2026
Sebagai Ketua ASEAN 2026 dengan tema “Navigating Our Future, Together,” Filipina akan menghadapi dilema moral dan politik yang cukup akut. Publik ASEAN tentu masih mengingat memori kelam tahun 2012 di Phnom Penh, ketika Kamboja menggagalkan pernyataan bersama ASEAN terkait Laut Cina Selatan demi menjaga hubungannya dengan Beijing. Diperkirakan Manila tidak akan memaksakan pernyataan kolektif yang berisiko memicu veto dari Kamboja atau Laos.
Sebaliknya, Filipina akan mencoba membangun “konsensus maritim” di antara negara-negara pengklaim seperti Vietnam, Indonesia, dan Malaysia. Manila akan menggunakan posisinya sebagai ketua untuk mempercepat negosiasi Kode Etik (CoC) di Laut Cina Selatan dengan target penyelesaian pada Juli 2026. Meskipun kesepakatan akhir yang substantif masih sulit tercapai karena hambatan hukum internasional (UNCLOS), langkah ini akan menjadi panggung bagi Filipina untuk menunjukkan kepemimpinannya. Manila akan mendorong standar baru dalam keamanan bawah laut dan perlindungan kabel komunikasi, sebuah isu yang sangat relevan, tetapi tidak terlalu sensitif secara politik bagi anggota ASEAN daratan.
Namun, posisi condong Manila ke arah AS-Jepang dipastikan akan menciptakan kecanggungan di dalam blok ASEAN. Negara seperti Malaysia dan Indonesia secara konsisten memperingatkan agar ASEAN tidak menjadi arena proksi bagi kekuatan besar. Jika Filipina terlalu vokal dalam menyeret agenda aliansi militernya ke dalam rapat-rapat ASEAN, risiko perpecahan antara “ASEAN Maritim” yang vokal dan “ASEAN Daratan” yang pragmatis akan semakin menganga. Karena itu, Manila harus mampu meyakinkan rekan-rekannya bahwa penguatan aliansi dengan Jepang dan Amerika adalah untuk kestabilan kawasan secara umum, bukan sekadar melayani kepentingan Washington.
Kalkulasi Respons Beijing
Beijing tentu tidak akan tinggal diam melihat “benteng” baru sedang dibangun di depan pintu rumahnya. Proyeksi langkah strategis Tiongkok ke depan akan mencakup kombinasi antara intimidasi militer dan koersi ekonomi yang lebih agresif. Tiongkok akan semakin menggunakan ketergantungan ekonomi Filipina sebagai senjata diplomatik. Ancaman implisit mengenai hilangnya “jutaan pekerjaan” dan hambatan ekspor produk pertanian Filipina ke pasar Tiongkok diperkirakan akan menjadi salah satu kartu yang akan dimainkan Beijing untuk menggoyang stabilitas domestik pemerintahan Marcos Jr.
Secara militer, Tiongkok diperkirakan akan meningkatkan aktivitas di wilayah-wilayah yang tidak tercakup secara langsung dalam latihan MMCA untuk menguji batas komitmen aliansi trilateral tersebut. Beijing akan terus menggunakan taktik “kelelahan” (war of attrition), di mana kapal-kapal penjaga pantai dari Tiongkok akan menetap lebih lama dan lebih dekat ke pesisir Filipina. Tiongkok tentu ingin membuktikan bahwa meskipun Manila punya sekutu kuat, Filipina tidak bisa hadir di setiap jengkal laut setiap saat. Selain itu, Tiongkok diperkirakan akan terus menggunakan diplomasi “pecah belah” di dalam ASEAN untuk mengisolasi Filipina secara diplomatik, memastikan bahwa Manila tetap menjadi “suara tunggal” yang bisa diredam.
Ke depannya, hubungan Manila-Beijing nampaknya akan memasuki fase “pendinginan” di mana konfrontasi maritim menjadi rutinitas baru. Tiongkok akan terus membangun narasi bahwa Filipina adalah pihak yang mengundang “kekuatan luar” untuk mengganggu perdamaian regional. Namun, bagi Filipina, harga untuk tetap diam jauh lebih mahal daripada risiko ekonomi yang akan dihadapi. Dengan dukungan investasi alternatif dari AS dan Jepang melalui inisiatif seperti Koridor Ekonomi Luzon, Manila sedang berupaya membangun daya tahan nasional agar tidak mudah bertekuk lutut di bawah tekanan ekonomi Beijing.
Langkah Filipina di Selat Bashi adalah spekulasi strategis dengan taruhan yang tinggi. Keberhasilannya tidak hanya bergantung pada kecanggihan rudal atau dukungan Washington, tetapi juga pada kemampuannya menjaga persatuan di dalam rumah ASEAN sendiri. Filipina sedang mencoba mendefinisikan ulang apa artinya menjadi negara menengah di Asia, tidak hanya patuh pada konsensus, tetapi juga harus berani menetapkan batas yang jelas demi integritas wilayah.
Analisis mengenai pergerakan militer ini didasarkan pada citra satelit dan pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Filipina yang dirilis pada akhir Februari 2026.