Kelompok paramiliter Lebanon, Hizbullah, telah mengisyaratkan sikap non-intervensi militer apabila Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan terbatas terhadap Iran. Namun, kelompok yang didukung Teheran ini menegaskan adanya “garis merah” yang dapat memicu keterlibatan langsung mereka dalam konflik regional yang lebih luas.
Seorang pejabat Hizbullah, yang berbicara kepada AFP pada Rabu (25/2/2026), mengungkapkan bahwa setiap serangan yang secara spesifik menargetkan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, atau upaya untuk menggulingkan rezim Iran, akan dianggap sebagai provokasi fatal yang menuntut respons militer.
Garis Merah dan Ambang Eskalasi
Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran otoritas Lebanon mengenai potensi keterlibatan Hizbullah dalam konflik AS-Iran, yang dapat memicu perang regional. “Jika terjadi serangan terbatas AS terhadap Iran, posisi Hizbullah adalah untuk tidak melakukan intervensi militer,” ujar pejabat tersebut.
Namun, sikap menahan diri ini memiliki syarat tegas. “Apabila AS berupaya memprovokasi kejatuhan rezim Iran atau menargetkan Pemimpin Tertinggi, maka Hizbullah akan turun tangan,” tambahnya. Menurut pejabat tersebut, skenario penggulingan pemerintah Iran melalui kekuatan militer hampir pasti akan mendorong Israel untuk melancarkan perang terhadap Lebanon, memicu reaksi berantai yang tidak terkendali.
Dinamika Ketegangan Regional
Ketegangan di kawasan Teluk telah meningkat signifikan menyusul pengerahan armada kapal perang dan jet tempur AS ke dekat wilayah Iran oleh Presiden AS Donald Trump pada periode sebelumnya. Langkah ini diinterpretasikan sebagai bentuk tekanan strategis di tengah kegagalan negosiasi untuk mencapai kesepakatan diplomatik.
Menteri Luar Negeri Lebanon menyatakan keprihatinan mendalam pemerintahnya terhadap potensi serangan Israel terhadap infrastruktur sipil Lebanon jika Hizbullah terseret ke dalam pusaran konflik regional. “Yang ditakutkan warga Lebanon adalah reaksi berantai serangan AS ke Iran, serangan balasan Hizbullah ke Israel, yang kemudian diikuti oleh respons besar-besaran dari Israel,” ungkap seorang pejabat Lebanon yang meminta anonimitas.
Pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, menegaskan bahwa kelompoknya saat ini berada dalam posisi defensif. Meskipun demikian, ia juga menyatakan bahwa Hizbullah merasa tetap menjadi sasaran tidak langsung dari setiap agresi AS terhadap Teheran, menggarisbawahi kompleksitas dinamika kekuatan di kawasan.
Dilema Gencatan Senjata dan Kedaulatan
Selama konflik 12 hari antara Israel dan Hizbullah pada Juni lalu, Hizbullah menahan diri untuk tidak melakukan intervensi. Kelompok ini muncul dalam keadaan melemah setelah lebih dari setahun berperang dengan Israel, sebuah konflik yang seharusnya dihentikan oleh gencatan senjata November 2024.
Terlepas dari kesepakatan tersebut, Israel terus melancarkan serangan terhadap Lebanon, dengan dalih menegakkan ketentuan gencatan senjata untuk mencegah Hizbullah mempersenjatai diri kembali. Hizbullah dan pemerintah Lebanon secara konsisten memprotes serangan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan kesepakatan gencatan senjata.
Pejabat yang berbicara kepada AFP menekankan bahwa Hizbullah menahan diri untuk tidak membalas serangan tersebut, namun penahanan diri mereka memiliki batas. “Serangan Israel tidak bisa terus berlanjut tanpa batas waktu tanpa adanya tanggapan,” ujarnya, mengindikasikan potensi eskalasi jika provokasi berlanjut.
Analisis mengenai posisi strategis Hizbullah ini didasarkan pada pernyataan resmi pejabat kelompok tersebut yang dikutip oleh AFP pada 25 Februari 2026, serta laporan dari Kementerian Luar Negeri Lebanon dan sumber-sumber intelijen terbuka yang memantau dinamika kekuatan di Timur Tengah.