Sebuah diskusi daring di platform X pada Senin (2/3/2026) menyoroti potensi kerentanan Indonesia dalam skenario konflik global berskala besar, merujuk pada keberadaan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, II, dan III. Analis militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menekankan perlunya tinjauan proporsional terhadap klaim tersebut, meskipun mengakui posisi geografis strategis Indonesia.
ALKI dan Realitas Kerentanan Geopolitik
Khairul Fahmi dari ISESS menggarisbawahi bahwa meskipun Indonesia secara geografis memiliki posisi yang sangat strategis dengan ALKI I, II, dan III, serta menguasai Selat Malaka sebagai urat nadi perdagangan global, kesimpulan tentang kerentanan ekstrem perlu dikritisi. Menurut Fahmi, dalam konflik modern antarnegara adidaya, sasaran utama adalah aset militer lawan, bukan negara ketiga. Perairan Indonesia lebih berfungsi sebagai jalur navigasi krusial yang harus tetap aman, bukan arena tempur langsung.
Menjadikan wilayah Indonesia sebagai medan perang justru akan merugikan pihak-pihak besar karena berpotensi mengganggu rantai pasok ekonomi dan logistik global mereka sendiri.
Dampak Sekunder dan Strategi Ketahanan Nasional
Fahmi memproyeksikan bahwa kerawanan realistis bagi Indonesia bukanlah invasi militer, melainkan dampak sekunder (spillover effect) dari konflik besar di kawasan, khususnya Laut Cina Selatan. Dampak ini mencakup gangguan rantai pasok pangan dan energi, gejolak pasar keuangan, peningkatan ancaman keamanan non-militer seperti serangan siber, serta potensi arus pengungsi.
Dalam konteks ini, Fahmi menyoroti relevansi agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk swasembada pangan, kemandirian energi, dan hilirisasi. Kebijakan-kebijakan ini dipandang bukan semata agenda ekonomi, melainkan strategi ketahanan untuk mengurangi kerentanan domestik terhadap gejolak global. Hilirisasi, khususnya, dapat menciptakan kepentingan bersama bagi negara-negara industri besar untuk menjaga stabilitas Indonesia.
Selain itu, modernisasi alutsista, peningkatan Maritime and Air Domain Awareness, dan pembenahan struktur pertahanan merupakan langkah presisi pemerintah untuk menciptakan efek deterensi. Pesan yang ingin ditegaskan adalah bahwa kedaulatan Indonesia tidak dapat dilanggar, dan wilayahnya tidak tersedia bagi manuver peperangan pihak asing mana pun.
Urgensi Kolaborasi Sipil-Militer untuk Resiliensi Nasional
Elemen krusial lain yang sering terlewatkan adalah kolaborasi sipil-militer. Fahmi menekankan bahwa dalam era ancaman multidimensi, seperti serangan siber, disrupsi logistik, krisis energi, dan perang informasi, tidak ada satu institusi pun yang mampu bekerja sendirian. Kolaborasi ini bertujuan membangun ecosystem of national resilience, bukan militerisasi birokrasi.
Penting untuk mengikis prasangka sipil-militer melalui transparansi, profesionalisme, dan pembangunan kepercayaan. Dengan sinergi ini, koordinasi menjadi lebih efektif, memperkuat kemampuan respons negara terhadap dinamika kawasan. Indonesia, meskipun tidak otomatis menjadi medan perang, sudah pasti terdampak oleh guncangan konflik global.
Oleh karena itu, pembangunan ketahanan nasional yang bersandar pada kemandirian domestik, postur militer yang berwibawa, dan kolaborasi sipil-militer yang sehat akan mengubah posisi strategis Indonesia dari sumber ketakutan menjadi sumber kekuatan.
Analisis mengenai potensi dampak geopolitik ini didasarkan pada pandangan ahli pertahanan dan laporan media yang dirilis pada awal Maret 2026.