Pemerintah Indonesia tengah memfinalisasi kesepakatan akuisisi kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi melalui skema hibah dari Pemerintah Italia. Langkah strategis ini diproyeksikan akan menempatkan Indonesia sebagai negara kelima di kawasan Asia yang mengoperasikan kapal induk, sekaligus menandai pergeseran signifikan dalam postur pertahanan maritim nasional guna memperkuat kedaulatan di wilayah perairan strategis.
Proses Negosiasi dan Modernisasi Alutsista
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Muhammad Ali, mengonfirmasi bahwa proses administrasi dan negosiasi teknis saat ini masih berlangsung intensif. Kapal tersebut ditargetkan tiba di perairan Indonesia sebelum peringatan HUT TNI pada 5 Oktober 2026. Meskipun berstatus hibah, Indonesia tetap memikul tanggung jawab finansial terkait biaya operasional dan pembaruan teknologi.
Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait, Kepala Biro Humas dan Informasi Kementerian Pertahanan, menegaskan bahwa alokasi anggaran khusus telah disiapkan untuk proses retrofitting. “Pemerintah akan menyiapkan anggaran untuk penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan operasional TNI AL,” ujarnya. Langkah ini mencakup modifikasi sistem navigasi, persenjataan, dan integrasi teknologi komunikasi yang kompatibel dengan infrastruktur militer domestik.
Spesifikasi Teknis dan Kapabilitas Strategis
ITS Giuseppe Garibaldi merupakan kapal induk ringan dengan bobot perpindahan sekitar 10.300 ton. Dibangun pada dekade 1980-an, kapal ini dirancang untuk mengoperasikan pesawat Short Take-Off and Vertical Landing (STOVL) serta helikopter. Kehadiran aset ini akan mengubah peta kekuatan maritim di Asia Tenggara.
| Negara | Unit Kapal Induk | Status Operasional |
|---|---|---|
| China | Liaoning, Shandong, Fujian | Aktif / Uji Coba |
| India | INS Vikrant, INS Vikramaditya | Aktif |
| Jepang | Izumo, Kaga (Konversi) | Aktif / Modifikasi |
| Thailand | HTMS Chakri Naruebet | Aktif |
| Indonesia | ITS Giuseppe Garibaldi | Proses Akuisisi |
Analisis Dampak dan Tantangan Operasional
Akuisisi ini merupakan bagian dari percepatan pemenuhan Minimum Essential Force (MEF). Fokus utama penggunaan kapal ini mencakup Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan di wilayah kepulauan. Namun, kebijakan ini memicu perdebatan di kalangan analis pertahanan internasional terkait prioritas anggaran.
Laporan dari The Diplomat menyoroti tantangan logistik dalam menggunakan kapal induk untuk misi kemanusiaan, mengingat kebutuhan akan akses perairan dangkal yang seringkali tidak dimiliki kapal berbobot besar. Sementara itu, pakar keamanan maritim Collin Koh berpendapat bahwa penguatan infrastruktur landasan pacu darurat di jalur darat lebih relevan secara strategis bagi geografi Indonesia dibandingkan pengoperasian kapal induk yang membutuhkan biaya perawatan tinggi.
Analisis mengenai rencana akuisisi dan pergerakan aset militer ini disusun berdasarkan pernyataan resmi Kementerian Pertahanan RI dan data teknis dari Angkatan Laut Italia yang dirilis hingga Februari 2026.