Kelompok Hamas secara resmi menetapkan parameter operasional bagi rencana pengerahan pasukan perdamaian internasional ke Jalur Gaza, termasuk kontingen dari Indonesia. Pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, menegaskan bahwa kehadiran militer asing harus memiliki mandat yang terbatas dan tidak mengintervensi kedaulatan domestik Palestina.
Posisi Strategis dan Syarat Operasional Hamas
Dalam wawancara dengan media internasional, Hamdan menekankan bahwa fungsi utama pasukan internasional harus difokuskan pada pengawasan di wilayah perbatasan. Hamas menolak keras skenario di mana pasukan perdamaian bertindak sebagai pengganti otoritas pendudukan atau menjalankan agenda yang bertentangan dengan aspirasi politik lokal.
- Penempatan pasukan wajib dibatasi pada zona perbatasan Jalur Gaza.
- Misi harus difokuskan pada pemisahan antara warga sipil Palestina dan pasukan pendudukan.
- Pasukan dilarang mencampuri urusan administrasi internal yang dikelola oleh komite faksi-faksi Palestina.
Komitmen Mobilisasi Militer Indonesia
Pemerintah Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi kesiapan untuk memobilisasi sekitar 8.000 personel sebagai bagian dari misi perdamaian yang lebih luas. Secara total, rencana pengerahan ini diproyeksikan mencapai angka 20.000 personel dari berbagai negara kontributor.
| Kategori Data | Detail Rencana |
|---|---|
| Estimasi Personel Indonesia | 8.000 Pasukan |
| Total Target Pasukan Gabungan | 20.000 Pasukan |
| Inisiatif Diplomatik | Board of Peace |
Mekanisme Dewan Perdamaian dan Stabilitas Regional
Rencana pengerahan ini merupakan bagian dari kerangka kerja Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Indonesia tercatat sebagai negara pertama yang menyatakan kesiapan teknis untuk mengirimkan unit militernya ke zona konflik tersebut.
Meskipun persiapan logistik dan personel terus dimatangkan, implementasi di lapangan masih menunggu kesepakatan final antarpihak yang bertikai. Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis Indonesia dalam memperkuat posisi tawarnya di panggung diplomasi pertahanan global serta mendukung stabilitas di kawasan Timur Tengah.
Analisis mengenai rencana pengerahan militer ini didasarkan pada pernyataan resmi Kementerian Sekretariat Negara RI dan komunikasi diplomatik Hamas yang dirilis hingga pertengahan Februari 2026.