Internasional

Inggris: Izinkan AS Gunakan Pangkalan Chagos untuk Serangan Defensif terhadap Depot Rudal Iran

Pemerintah Inggris secara resmi mengizinkan Amerika Serikat untuk memanfaatkan pangkalan militernya di Kepulauan Chagos. Keputusan ini memungkinkan Washington melancarkan serangan terbatas yang bersifat defensif terhadap fasilitas rudal Iran. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan langkah strategis ini pada Minggu malam, 1 Maret 2026, menyusul permintaan dari Amerika Serikat.

Latar Belakang dan Rasionalisasi Keputusan Inggris

Keputusan London diambil setelah Washington mengajukan permohonan untuk melakukan serangan yang dikategorikan sebagai tindakan defensif. Perdana Menteri Starmer menegaskan bahwa satu-satunya cara efektif untuk menetralisir ancaman rudal Iran adalah dengan menghancurkan kapabilitas tersebut langsung di sumbernya, baik di depot penyimpanan maupun peluncur yang digunakan.

“Satu-satunya cara untuk menghentikan ancaman adalah menghancurkan rudal di sumbernya di depot penyimpanan atau peluncur yang digunakan untuk menembakkannya,” ujar Starmer dalam pernyataan video yang diunggah di platform X. Ia menambahkan, “Amerika Serikat telah meminta izin untuk menggunakan pangkalan Inggris untuk tujuan pertahanan yang spesifik dan terbatas tersebut. Kami telah mengambil keputusan untuk menerima permintaan ini.”

Langkah ini menyusul serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu, 28 Februari 2026, yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Serangan tersebut juga menargetkan puluhan lokasi di setidaknya 18 dari 31 provinsi Iran, mengakibatkan ratusan korban jiwa dan luka-luka.

Posisi Inggris dan Konsensus Eropa

Pemerintah Inggris menerbitkan ringkasan nasihat hukum yang secara eksplisit menyatakan bahwa keputusan ini “tidak menandakan Inggris memiliki keterlibatan lebih luas dalam konflik yang sedang berlangsung antara AS, Israel, dan Iran.” Starmer menegaskan bahwa Inggris tidak akan berpartisipasi dalam serangan ofensif, melainkan akan membatasi diri pada tindakan defensif.

“Kami tidak bergabung dalam serangan ini tetapi akan melanjutkan tindakan defensif kami,” kata Starmer. “Kita semua mengingat kesalahan Irak, dan kita telah belajar dari pelajaran tersebut. Kami tidak terlibat dalam serangan awal terhadap Iran, dan kami tidak akan bergabung dalam tindakan ofensif sekarang. Namun Iran sedang menjalankan strategi bumi hangus, sehingga kami mendukung pertahanan kolektif sekutu dan rakyat kami di kawasan.”

Sebelumnya pada Minggu malam, kelompok E3—yang terdiri dari Jerman, Perancis, dan Inggris—mengindikasikan kemungkinan untuk “memungkinkan” aksi militer terhadap Iran bersama AS dan sekutu regional. Dalam pernyataan bersama, para pemimpin E3 menyatakan, “Kami akan mengambil langkah-langkah untuk membela kepentingan kami dan sekutu kami di kawasan, berpotensi dengan memungkinkan tindakan defensif yang perlu dan proporsional untuk menghancurkan kemampuan Iran menembakkan rudal dan drone dari sumbernya.”

Meskipun demikian, pernyataan tersebut belum mengonfirmasi partisipasi langsung ketiga negara dalam serangan ofensif AS dan Israel terhadap Teheran. E3 juga mendesak Iran untuk segera menghentikan serangan terhadap negara-negara sekutu Barat dan pangkalan militer di Timur Tengah. Mereka menyatakan “terkejut oleh serangan rudal yang tanpa pandang bulu dan tidak proporsional yang diluncurkan Iran terhadap negara-negara di kawasan, termasuk yang tidak terlibat dalam operasi militer awal AS dan Israel.”

Dinamika Geopolitik dan Reaksi Internasional

Kanselir Jerman Friedrich Merz menolak mengkritik Presiden AS Donald Trump atas serangan tersebut, dengan alasan bahwa Eropa masih memerlukan dukungan Washington dalam penyelesaian konflik Rusia-Ukraina. Di sisi lain, Senator Partai Republik AS Lindsey Graham mengkritik Inggris, Perancis, dan Jerman karena dianggap kurang vokal dalam mendukung serangan terhadap Iran. “Secara kolektif kalianlah yang salah karena menolak membantu rakyat Iran,” tulisnya di platform X.

Analisis mengenai pergerakan militer ini didasarkan pada pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Inggris dan ringkasan nasihat hukum yang dirilis pada 1 Maret 2026, serta pernyataan bersama kelompok E3.