Internasional

Inggris: Kerahkan Jet Tempur ke Timur Tengah di Tengah Eskalasi Konflik Iran-AS-Israel

Pada Sabtu, 28 Februari 2026, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pengerahan jet tempur ke Timur Tengah. Langkah ini bertujuan memperkuat kapabilitas pertahanan sekutu regional di tengah eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Starmer menegaskan bahwa operasi ini bersifat defensif dan tidak terkait langsung dengan serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran.

Konteks Eskalasi Regional

Pengerahan aset militer Inggris ini terjadi menyusul laporan serangan udara dan rudal di beberapa lokasi di kawasan, yang memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik. Pemerintah Inggris sebelumnya telah memperingatkan potensi eskalasi regional yang lebih besar, menekankan prioritas keselamatan warga negaranya.

Starmer menjelaskan bahwa kehadiran jet tempur Inggris merupakan bagian integral dari komitmen keamanan jangka panjang terhadap sekutu di Timur Tengah, sebuah komitmen yang baru-baru ini diperkuat. Pasukan Inggris saat ini terlibat aktif dalam operasi pertahanan regional terkoordinasi untuk melindungi kepentingan nasional dan sekutu.

Dampak Terhadap Perjalanan dan Keamanan Warga Negara

Kementerian Luar Negeri Inggris telah memperbarui imbauan perjalanan, meminta warga negaranya di Bahrain, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab untuk segera mencari perlindungan. Imbauan serupa juga dikeluarkan untuk Israel dan Palestina, dengan rekomendasi untuk tidak melakukan perjalanan ke wilayah tersebut.

Sektor penerbangan turut terdampak signifikan. British Airways membatalkan penerbangan ke dan dari Tel Aviv serta Bahrain selama beberapa hari, termasuk rute ke Amman. Maskapai Wizz Air juga menangguhkan seluruh penerbangan ke dan dari Israel, Dubai, Abu Dhabi, dan Amman hingga setidaknya 7 Maret 2026, serta penerbangan ke Arab Saudi hingga 2 Maret 2026, sembari terus memantau perkembangan situasi keamanan.

Analisis mengenai pengerahan militer dan imbauan perjalanan ini didasarkan pada pernyataan resmi Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada 28 Februari 2026, serta pembaruan dari Kementerian Luar Negeri Inggris dan laporan maskapai penerbangan terkait.