Penyelidik gabungan militer dan kepolisian Korea Selatan pada Selasa (10/2/2026) melancarkan penggerebekan besar-besaran terhadap badan intelijen negara, termasuk Komando Intelijen Pertahanan dan Badan Intelijen Nasional (BIN). Langkah ini merupakan eskalasi signifikan dalam penyelidikan dugaan keterlibatan Seoul dalam insiden drone yang ditembak jatuh di wilayah Korea Utara awal tahun ini, memicu ketegangan politik dan keamanan di Semenanjung Korea.
Detail Penyelidikan dan Latar Belakang Insiden
Satuan tugas gabungan militer dan kepolisian mengonfirmasi penggerebekan di 18 lokasi relevan, termasuk markas besar Komando Intelijen Pertahanan dan BIN Korea Selatan. Penyelidikan difokuskan pada tiga personel militer aktif dan satu pegawai intelijen yang diduga terlibat dalam insiden drone tersebut. Pihak berwenang menyatakan akan menuntaskan kebenaran melalui analisis barang bukti dan pemeriksaan ketat.
Insiden ini bermula pada Januari lalu ketika Pyongyang menuduh Seoul menerbangkan drone ke wilayah Kaesong dan merilis foto-foto puing pesawat tanpa awak sebagai bukti. Pemerintah Korea Selatan awalnya membantah keterlibatan resmi, namun penyelidikan internal kini mengindikasikan adanya peran personel negara.
Sebelumnya, tiga warga sipil telah didakwa atas dugaan keterlibatan dalam skandal drone ini, dengan salah satu di antaranya secara terbuka mengaku bertanggung jawab. Ia menyatakan motif tindakannya adalah untuk mendeteksi tingkat radiasi dari fasilitas pemrosesan uranium Pyongsan di Korea Utara.
Bayang-Bayang Skandal Politik dan Dinamika Antar-Korea
Penggerebekan ini juga terjadi di tengah persidangan mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, atas tuduhan memerintahkan pengiriman drone secara ilegal ke Korea Utara. Jaksa menuduh Yoon berupaya menciptakan dalih untuk pemberlakuan darurat militer pada akhir 2024, sebuah upaya yang gagal dan berujung pada pemakzulan serta pencopotannya dari jabatan pada April tahun lalu.
Menurut jaksa, Yoon memerintahkan militer Korea Selatan untuk menerbangkan drone di atas Pyongyang dan menyebarkan selebaran anti-Korea Utara guna memprovokasi respons dari pihak utara. Tuduhan ini mengindikasikan adanya konspirasi untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan deklarasi darurat militer.
Korea Utara pada tahun lalu mengklaim telah membuktikan penerbangan drone Korea Selatan untuk menjatuhkan selebaran propaganda di atas ibu kotanya. Presiden Lee Jae Myung, yang menjabat setelah Yoon, telah menyampaikan penyesalan atas dugaan perintah pendahulunya, meskipun dengan kehati-hatian diplomatik.
Sejak menjabat, Presiden Lee telah mengambil langkah-langkah de-eskalasi, termasuk mencopot pengeras suara propaganda di sepanjang perbatasan, dalam upaya meredakan ketegangan yang memuncak.
Respons Pyongyang dan Modernisasi Alutsista
Sebagai respons terhadap dinamika keamanan ini, Korea Utara pada Agustus 2024 memamerkan drone serang baru, yang menurut para ahli mungkin terkait dengan aliansi yang berkembang antara Pyongyang dan Moskwa. Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un memerintahkan produksi massal drone serang tersebut, yang diyakini dirancang untuk membawa bahan peledak dan menabrak target musuh.
Sebelumnya, Pyongyang juga pernah meluncurkan balon berisi sampah ke wilayah selatan, sebagai balasan atas aktivitas aktivis di Korea Selatan yang menerbangkan selebaran propaganda anti-rezim ke wilayah utara, menunjukkan pola respons asimetris.
Analisis mengenai insiden drone dan penggerebekan badan intelijen ini didasarkan pada pernyataan resmi satuan tugas gabungan militer-polisi Korea Selatan dan laporan media lokal yang dirilis pada 10 Februari 2026, serta laporan intelijen publik mengenai dinamika Semenanjung Korea.