Juba, Sudan Selatan – Keputusan Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir, untuk menunjuk seorang individu yang telah meninggal dunia lima tahun lalu ke dalam panel kepresidenan persiapan pemilihan umum (Pemilu) telah memicu gelombang kritik tajam. Insiden ini tidak hanya menjadi sorotan di jagat maya, tetapi juga menimbulkan keraguan serius terhadap integritas dan kesiapan pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu yang telah berulang kali tertunda dan dijadwalkan pada Desember 2026.
Latar Belakang Insiden
Pekan lalu, Presiden Salva Kiir mengumumkan serangkaian penunjukan untuk membentuk panel yang bertugas memimpin diskusi terkait persiapan pemilu. Namun, di antara nama-nama yang diumumkan, terdapat nama Steward Sorobo, yang menurut laporan media lokal, telah wafat sejak lima tahun silam. Kelalaian administratif ini memaksa Kantor Presiden untuk merilis permintaan maaf resmi.
“Kantor Presiden dengan menyesal mengetahui bahwa salah satu anggota panel telah meninggal dunia,” ujar David Amour Majur, sekretaris pers Kiir, pada Rabu (4/2/2026). Ia menambahkan, “Kini terbukti bahwa verifikasi menyeluruh tidak dilakukan oleh salah satu pemangku kepentingan, sehingga mengakibatkan kelalaian administratif yang disayangkan ini.” Sebagai konsekuensi langsung dari insiden memalukan tersebut, Majur dicopot dari jabatannya keesokan harinya.
Respon Publik dan Keluarga
Keluarga mendiang Steward Sorobo menyatakan kekecewaan mendalam atas ketidaktelitian pemerintah, menegaskan bahwa kesalahan ini melampaui sekadar masalah birokrasi. “Ini bukan hanya kesalahan administratif, tetapi juga pelanggaran budaya dan spiritual yang serius,” tegas Boboya James Edimond, perwakilan keluarga Sorobo, menuntut perbaikan moral atas “kerusakan spiritual” yang ditimbulkan.
Di platform media sosial, pemerintah Sudan Selatan menjadi sasaran kritik pedas dan sarkasme. Warganet mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam melakukan verifikasi data pejabat publik, dengan beberapa komentar menyoroti praktik “copy-paste” daftar sebelumnya tanpa pembaruan yang memadai.
Implikasi Terhadap Proses Pemilu
Insiden ini menambah daftar panjang tantangan yang dihadapi Sudan Selatan dalam upaya menyelenggarakan pemilu. Negara ini masih berjuang untuk pulih dari dampak perang saudara yang pecah tak lama setelah kemerdekaan pada tahun 2011. Meskipun kesepakatan damai tahun 2018 telah menyatukan pihak-pihak yang bertikai, implementasi perjanjian tersebut, termasuk penyelenggaraan pemilu, terus mengalami kegagalan.
Pemilu yang semula direncanakan pada tahun 2024 kembali digeser hingga Desember 2026. Namun, dengan meningkatnya bentrokan kekerasan dan kerusuhan di berbagai wilayah, sejumlah analis meragukan apakah pemilu tersebut dapat terlaksana tepat waktu, terutama dengan adanya kelalaian fundamental dalam proses persiapan.
Analisis mengenai kelalaian administratif ini didasarkan pada pernyataan resmi Kantor Presiden Sudan Selatan yang dirilis pada 4 Februari 2026, serta laporan media lokal dan tanggapan publik yang terekam di platform media sosial.