Teheran, Senin, 09 Februari 2026 – Iran mengklaim adanya bom Amerika Serikat (AS) yang belum meledak di fasilitas nuklirnya, sebuah insiden yang berpotensi menghambat inspeksi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan memperkeruh dinamika negosiasi antara Teheran dan Washington.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengungkapkan kekhawatiran ini kepada Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, menyoroti kebutuhan akan protokol keamanan khusus sebelum kunjungan inspeksi ke situs yang pernah menjadi target serangan. Klaim ini muncul di tengah ketidakpastian hasil perundingan bilateral yang sedang berlangsung.
Konteks Konflik dan Klaim Iran
Klaim Iran ini berakar pada konflik 12 hari yang terjadi tahun lalu, di mana Israel melancarkan serangan terhadap situs militer dan sipil Iran, termasuk pembunuhan komandan dan ilmuwan. Sebagai respons, Iran menargetkan situs militer dan intelijen Israel dengan rudal dan drone. Selama periode konflik tersebut, AS dilaporkan mengebom tiga situs nuklir Iran sebelum Washington mengumumkan gencatan senjata.
Berbicara di kantor berita Young Journalists Club Iran, Araghchi mempertanyakan Grossi mengenai keberadaan undang-undang atau protokol khusus yang mengatur kunjungan ke fasilitas nuklir yang menjadi target AS. Grossi, menurut Araghchi, menyatakan tidak ada protokol semacam itu. Diplomat senior Iran tersebut menekankan perlunya kesepakatan mengenai masalah keamanan, termasuk keberadaan bom yang belum meledak, sebelum inspeksi dapat dilakukan.
Implikasi Keamanan dan Protokol Inspeksi
Kehadiran ordnansi yang belum meledak di fasilitas nuklir menimbulkan risiko keamanan yang signifikan bagi personel inspeksi dan integritas situs itu sendiri. Iran berargumen bahwa inspeksi hanya dapat dilanjutkan setelah protokol keamanan yang komprehensif disepakati. Ini mencerminkan upaya Teheran untuk menegaskan kedaulatan teritorialnya dan memastikan keselamatan fasilitas strategisnya.
Permintaan Iran untuk protokol baru ini dapat menjadi preseden dalam diplomasi nuklir, terutama bagi negara-negara yang fasilitasnya pernah menjadi sasaran militer. Negosiasi antara Iran dan IAEA mengenai modalitas inspeksi akan menjadi krusial untuk menjaga transparansi program nuklir Iran.
Dinamika Negosiasi Teheran-Washington
Klaim ini muncul saat pembicaraan antara Teheran dan Washington dilanjutkan di Muscat, Oman, pada Jumat (6/2/2026), menyusul peningkatan ketegangan akibat pengerahan kekuatan militer AS di perairan Teluk Persia. Araghchi menegaskan ketidakpercayaan Iran terhadap AS, menyatakan bahwa hasil negosiasi masih belum jelas dan potensi penipuan tetap ada.
Dalam perundingan tersebut, Iran kembali menegaskan posisi tegasnya: program rudal dan pengayaan nuklir adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat dan tidak akan menjadi materi negosiasi. Araghchi menyatakan kesiapan Iran untuk mencapai kesepakatan yang meyakinkan mengenai pengayaan nuklir, namun menegaskan bahwa rudal Iran adalah masalah pertahanan yang tidak dapat dinegosiasikan.
Analisis Strategis dan Kedaulatan Nuklir
Posisi Iran mengenai program rudal dan pengayaan nuklir mencerminkan strategi deterensi yang kuat di tengah dinamika geopolitik kawasan. Klaim bom yang belum meledak menambah lapisan kompleksitas pada hubungan Iran dengan IAEA dan AS, menyoroti tantangan dalam membangun kepercayaan dan memastikan keamanan di tengah sejarah konflik.
Penolakan Iran untuk menegosiasikan program rudalnya menggarisbawahi komitmennya terhadap kapabilitas pertahanan asimetris, yang dianggap vital untuk menjaga keseimbangan kekuatan regional. Sementara itu, desakan pada hak pengayaan nuklir, meskipun dengan kesediaan untuk mencapai kesepakatan, menegaskan klaim Teheran atas penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai.
Analisis mengenai klaim bom ini didasarkan pada pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Iran yang dirilis melalui kantor berita Young Journalists Club, serta laporan dari Middle East Monitor dan AFP pada Minggu (8/2/2026).