Media pemerintah Iran pada Sabtu (28/2/2026) mengonfirmasi wafatnya Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Kematian Khamenei, beserta anak, menantu, dan cucunya, dilaporkan terjadi setelah kediamannya menjadi target serangan gabungan oleh Israel dan Amerika Serikat. Insiden ini memicu ketidakpastian signifikan mengenai transisi kepemimpinan di Republik Islam tersebut.
Pemerintah Iran telah menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari menyusul peristiwa krusial ini. Spekulasi mengenai siapa yang akan mengambil alih tampuk kekuasaan segera mencuat, mengingat peran sentral Pemimpin Tertinggi dalam struktur politik dan keagamaan Iran.
Mekanisme Suksesi Konstitusional
Konstitusi Iran telah mengatur prosedur suksesi apabila Pemimpin Tertinggi meninggal dunia. Menurut laporan Al Jazeera, wewenang tertinggi akan diambil alih oleh sebuah dewan yang terdiri dari tiga pejabat kunci: Presiden Iran, Kepala Lembaga Peradilan, dan seorang ulama dari Dewan Penjaga Konstitusi. Dewan ini bertugas mengelola negara selama periode transisi.
Dalam konteks sementara, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran (SNSC), Ali Larijani, disebut-sebut telah diberikan wewenang tertinggi untuk mengendalikan situasi. Namun, Reuters melaporkan bahwa sumber intelijen mengindikasikan kemungkinan pengambilalihan kekuasaan oleh tokoh-tokoh garis keras dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) sebagai salah satu skenario yang sedang dipertimbangkan.
Profil Strategis Ali Larijani
Ali Larijani, yang diyakini memiliki kedekatan erat dengan mendiang Ayatollah Ali Khamenei, muncul sebagai figur sentral dalam dinamika suksesi ini. Pengalamannya yang luas di bidang militer, media, dan legislatif memberinya pemahaman mendalam tentang sistem politik Iran.
Peran Kunci dalam Keamanan Nasional
Larijani kembali menjabat sebagai Kepala SNSC tak lama setelah konflik Iran-Israel pecah pada tahun 2025. Posisi ini, yang pernah ia emban hampir dua dekade lalu, sangat krusial karena mengoordinasikan strategi pertahanan negara serta mengawasi penuh program nuklir Iran. Peran ini menempatkannya pada garis depan kebijakan keamanan dan pertahanan Iran.
Ali Vaez, Direktur Proyek International Crisis Group untuk Iran, menyatakan kepada AFP bahwa Larijani adalah “orang dalam sejati, seorang operator yang cerdik, memahami cara kerja sistem dan memahami kecenderungan pemimpin tertinggi.” Larijani baru-baru ini juga ditunjuk untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskwa, serta sejumlah pejabat negara Teluk yang berperan sebagai mediator antara Teheran dan Washington, menunjukkan kapasitas diplomatiknya.
Latar Belakang dan Pengalaman
Lahir di Najaf, Irak, pada tahun 1957 dari keluarga ulama terkemuka yang dekat dengan pendiri Republik Islam, Ayatollah Ruhollah Khomeini, Larijani memiliki latar belakang elite yang berpengaruh. Ia meraih gelar PhD di bidang Filsafat Barat dari Universitas Teheran.
Sebagai veteran Korps Garda Revolusi Islam selama perang Iran-Irak, Larijani memimpin lembaga penyiaran negara, IRIB, selama satu dekade dari tahun 1994. Ia kemudian menjabat sebagai ketua parlemen dari periode 2008 hingga 2020. Pada tahun 1996, ia diangkat sebagai perwakilan Khamenei di Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.
Meskipun sempat kalah dalam Pemilihan Presiden 2005 dan didiskualifikasi pada pencalonan 2021 serta 2024, kembalinya Larijani ke pucuk keamanan nasional dianggap sebagai indikasi kembalinya manajemen keamanan yang lebih pragmatis di tengah ketegangan regional.
Dampak Strategis dan Respons Regional
Kematian Pemimpin Tertinggi Iran pada momen krusial ini berpotensi mengubah lanskap geopolitik Timur Tengah. Transisi kekuasaan yang terjadi di bawah bayang-bayang serangan eksternal dan potensi intervensi IRGC dapat memicu ketidakstabilan lebih lanjut atau, sebaliknya, konsolidasi kekuatan di bawah kepemimpinan baru.
Respons dari negara-negara tetangga dan kekuatan global akan menjadi penentu arah kebijakan luar negeri dan pertahanan Iran ke depan. Komunitas internasional akan memantau ketat proses suksesi ini, terutama terkait implikasinya terhadap program nuklir Iran dan stabilitas regional secara keseluruhan.
Analisis mengenai peristiwa ini didasarkan pada pernyataan resmi media pemerintah Iran, laporan intelijen publik yang dikutip oleh Reuters dan Al Jazeera, serta analisis dari lembaga riset seperti International Crisis Group yang dirilis hingga Minggu, 01 Maret 2026.